MAMA Prawar tampak geram. Ia langsung mencibir saat ditanya reaksinya seputar rencana pemerintah memekarkan Irianjaya menjadi tiga provinsi. "Adooh, kitorang ada pikir dan siap merdeka, tiba-tiba orang-orang di Jakarta mau kasih bagi kitorang pung tanah Papua jadi tiga provinsi. Dong kira kitorang ini anak kecilkah, jadi mau dikasih gula-gula?" kata pedagang di Pasar Ampera, Jayapura, Irianjaya ini. "Rakyat Papua minta Coca-Cola, Habibie beri teh kotak," ujar Vinsensius Kosay, tokoh adat Kurima Jayawijaya, bertamsil.

Begitulah. Sejumlah sumber umumnya menyatakan rasa kecewanya menanggapi kebijakan Jakarta ihwal pemekaran di Irianjaya dan Maluku, yang bakal ditetapkan terdiri dari dua provinsi. Semula, sempat terjadi debat---atau bahkan kesimpangsiuran---tentang jadwal pelaksanaannya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Feisal Tanjung bilang sebelum pemilu. "Pak Feisal bilang karena pemerintah sudah lama menyiapkannya," ujar Achmad Bagdja, anggota DPA, yang melakuan hearing dengan pemerintah. Tapi, Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid menegaskan, pelaksanaannya setelah kontes demokrasi berlangsung.

Akhirnya, Presiden Habibie bikin kata putus: setelah pemilu 7 Juni nanti. Sikap tegas ini memang membuyarkan spekulasi yang berkembang di balik keputusan pemekaran sebelum masa coblosan itu. Apalagi, Wakil Ketua DPA Achmad Tirtosudiro dan kawan-kawan konon "mendesak" sang Menteri agar melaksanakan keputusan itu sebelum pemilu. Suara paling lantang dikumandangkan mantan Kepala Staf Umum ABRI, Tarub, yang kini anggota DPA. "Ini tekad lama," katanya, tegas. DPA memang tengah membikin pokok pikiran seputar pencegahan disintegrasi bangsa.

Bagi masyarakat Irian, jadwal tak jadi soal. Bekas gubernur Jacop Pattipi bilang tindakan ini sekadar meredam tuntutan kemerdekaan yang dikumandangkan ratusan delegasi dari bumi emas hitam itu tempo hari, yang khusus mendatangi Habibie. Tapi, pusat akhirnya menolak sehingga muncullah jawaban kompromi, ya, pemekaran ini. "Keputusan ini sudah terlambat. Orang di Irian sudah kritis dan tak akan tertipu lagi," ujar Jacop. "Ah, itu kan tuntutan 500 orang dari bagian utara yang umumnya intelektual Kristen, tapi bagian lainnya yang mayoritas Islam bilang ingin tetap menyatu," kata sumber TEMPO yang dekat dengan Bina Graha.

Bagaimana dengan Maluku? Di kepulauan seribu raja ini, rencana pemekaran disikapi mendua hati, begitu ditulis koresponden TEMPO, Friets Kerley. Ada yang menilai ini sebagai imbas kasus Ambon karena pemekaran tidak terlalu mendesak. Ada yang menyambut gembira karena friksi-friksi antargolongan yang terjadi---terutama saat "musim" perebutan jabatan strategis seperti gubernur dan bupati---bisa diperkecil. Namun, ada pula yang khawatir pemisahan Maluku utara yang mayoritas Islam dan Maluku selatan yang mayoritas Kristen akan menimbulkan problem bagi kelompok minoritas. Apalagi bila pemekaran ini dilakukan tergesa.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Rudini mengaku puyeng bila rencana itu dipaksakan. "Selain tak realistis, itu mengganggu kerja KPU. Jadi, sebaiknya setelah pemilu," ujarnya. Namun, menurut John Djopari, putra daerah Weinami, Irian, yang kini jadi dosen Institut Ilmu Pemerintahan, pemekaran sebelum pemilu ini tak sulit. Cukup sebulan. Contohnya, di Irian, pada 27 April lalu telah terbentuk daerah tingkat II baru, termasuk Kota Administratif Sorong dan Timika. Djopari berpendapat, situasi di Irian sudah genting sehingga bila pemekaran ditunda, ancaman disintegrasi semakin kuat.

Siapa wakil rakyat (asal partai dan golongan) dari provinsi baru yang akan duduk di MPR, mudah saja ditentukan. Bila satu partai memperoleh empat kursi di Irian, secara identik partai tersebut akan mendapatkan empat kursi tambahan di tiap provinsi baru. "Goblok sekali partai-partai itu bila tidak mau," ujar Djopari, yang disebut-sebut akan menduduki posisi penting di salah satu provinsi baru di Irian. Tapi, ada tudingan skenario ini akan menguntungkan Partai Golkar. Dengan suara yang didapat dari utusan golongan provinsi baru, peluang untuk melanggengkan kekuasaan Habibie lewat Sidang Umum MPR lebih kuat. Setidaknya, makin membuatnya populer.

Betulkah begitu? Para birokrat membantah. Menurut Menteri-Sekretaris Negara yang Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, pemekaran ini semata demi cepatnya penyelesaian masalah di Irian. Tak ada urusannya dengan pemilu dan suksesi. "Kalau dari segi Golkar, ya, lebih baik jangan mengambil risiko timbulnya gejolak," kata Akbar kepada Ardi Bramantyo dari TEMPO. Artinya, ketimbang menunda pemilu yang mungkin bisa berakibat gawat, Akbar lebih memilih pemekaran ini terjadi setelah pemilu.

Di Irian, ide pemekaran sebetulnya sudah dimunculkan sejak 1984 oleh gubernur saat itu, Isaac Hindom. Menurut Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Ryaas Rasyid, yang ikut terlibat dalam pembahasan masalah ini saat itu, langkah simpatik Hindom ini terganjal setelah ditolak Pangdam Trikora Mayjen R.K. Sembiring Meliala. Alasan Sembiring, kendali keamanan harus ada di satu tangan. Akibatnya, pemerintah pusat menunda pemekaran ini. Sekarang, Ryaas setuju bila pemekaran dipercepat, asal wajar. "Tidak mungkin sebelum pemilu. Ja-ngan seperti main sulap," ujar Ryaas.

Yusi A. Pareanom, Nurur R. Bintari, Raju Febrian (Jakarta), Kristian Ansaka (Jayapura)