Hampir sejam pria gendut itu menunggu. Tapi layanan dari petugas Bank BNI di cabang Pasar minggu, Jakarta Selatan, belum juga didapatkan. Peluhnya berleleran. Mulutnya terus mengeluhkan pelayanan BNI yang lamban.
Kendati terus menggerutu, tampaknya ia tak punya pilihan. Bagi karyawan swasta ini, BNI merupakan benteng terakhir kepercayaannya pada perbankan nasional. ''Emangnya ada yang lebih baik?" katanya sambil mengangkat bahu.

Sayang, kepercayaan yang begitu besar itu agaknya mesti ditawar ulang. Menurut hasil uji tuntas (due diligence) yang dilakukan auditor internasional, ternyata BNI tak berbeda dengan bank-bank yang lain. BNI tak bisa dijagokan. Per akhir Desember 1998, kredit bermasalah di Bank BNI mencapai Rp 42 triliun atau 75 persen dari total kredit. Dari jumlah itu, sekitar Rp 24 triliun macet total. Tak aneh jika BNI harus ''membuang" Rp 32 triliun aset untuk membersihkan neracanya.

Pada zaman krisis seperti sekarang, kredit macet telah dianggap jamak. Suku bunga menanjak sehingga kemampuan perusahaan membayar utang jadi menyusut. Akibatnya, seperti diakui Direktur Utama BNI, Widigdo Sukarman, kredit macet jadi membengkak.

Tapi pada BNI kredit macet yang membludak tampaknya bukan cuma disebabkan krisis. Menurut sumber TEMPO, kualitas aset BNI makin parah lantaran alokasi kredit banyak mengalir hanya ke beberapa perusahaan besar. Mereka menyedot kredit ratusan miliar rupiah, jauh di atas batas-batas yang diperkenankan.

Dengan dukungan modal Rp 2,17 triliun, BNI mestinya cuma boleh memberikan pinjaman paling banter Rp 450 miliar untuk satu kelompok usaha. Lebih dari jumlah itu, para pengurus BNI bisa dikenai tuduhan melanggar batas maksimum pemberian kredit alias BMPK, yang bisa diancam hukuman penjara hingga enam tahun.

Padahal, jika ditilik alokasi kredit BNI, akan tampak sejumlah perusahaan yang menerima pinjaman lebih besar dari jumlah yang diizinkan. Lihat, misalnya, kredit untuk Putra Surya Perkasa. Perusahaan milik keluarga Gondokusumo (Grup Dharmala) yang banyak bergerak dalam bisnis properti ini mendapatkan guyuran pinjaman sampai Rp 1,05 triliun. Kemudian, kredit untuk industri otomotif Astra International juga mencatat jumlah yang cukup fantastis, Rp 775 miliar.

Itu saja? Masih ada lagi. Kredit untuk Duta Anggada, perusahaan milik keluarga Angkosubroto, yang juga bergerak di bidang properti, tercatat Rp 553 miliar. Terakhir, BNI juga memberikan pinjaman kepada industri tekstil terpadu, Texmaco, Rp 463 miliar.

Selain banyak memberi kredit berlebihan kepada kelompok usaha tertentu, BNI juga dinilai terlalu sering menggelar praktek plafondering. Maksudnya, memberikan utang baru untuk membayar kredit yang macet. Ini bukan cuma terlihat ketika krisis, tapi sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu.

Besarnya praktek plafondering ini tampak jelas dari ekspansi kredit yang terkesan tak pernah berhenti. Laporan keuangan 1998, misalnya, menunjukkan kredit dalam rupiah tahun lalu melonjak Rp 14,5 triliun atau naik 68 persen dari 1997. ''Bankir pemerintah mencairkan seenak perutnya sendiri," kata seorang analis perbankan kesal.

Selain terus menggerojok kredit yang macet, BNI kabarnya juga mengutip ''uang hangus". Ini semacam uang komisi untuk setiap pencairan kredit yang besarnya 10 hingga 15 persen dari nilai kredit. Uang hangus ini, menurut seorang analis industri perbankan, bisa dikompensasi dengan suku bunga yang rendah. Dengan cara ini, baik pengurus bank (yang menerima komisi) maupun si penerima kredit (yang menerima imbalan bunga rendah) bisa sama-sama untung. Yang rugi? Ya, jelas, rakyat yang ikut memiliki BNI sebagai bank pelat merah.

Semua tudingan ini memang dibantah BNI. Menurut juru bicara BNI, Sudirman, pemberian kredit sudah didasarkan pada pertimbangan bisnis dan studi kelayakan. Tapi, sesuai dengan kelayakan atau tidak, yang jelas borok BNI telah begitu parah. Injeksi modal harus segera dilakukan. Jika tidak, biayanya akan makin besar lantaran kredit macet juga kian bengkak.

Menurut riset sebuah perusahaan sekuritas, jika rekapitalisasi dilakukan pada akhir 1999, BNI membutuhkan suntikan modal Rp 61 triliun sampai Rp 82 triliun. Dengan dana puluhan triliun itulah, tingkat kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) bisa mencapi batas minimal 4 persen.

Tapi suntikan dana sebesar itu pun tak akan cukup untuk menyelamatkan BNI. Setidaknya begitulah perhitungan Standard&Poor alias S&P. Menurut lembaga pemeringkat internasional itu, di tengah impitan bunga yang begitu tinggi, tingkat kecukupan modal 4 persen tak kuat untuk menopang hidup sebuah bank. Lama-kelamaan, modal bank akan terus tererosi karena harus membayar bunga deposito lebih tinggi dari penerimaan bunga kredit.

Sebagai contoh, tahun lalu, dana BNI yang disedot untuk menambal pembayaran bunga mencapai Rp 7 triliun. Padahal, tingkat modal BNI tak lebih dari Rp 3 triliun. Jadi, kalaupun CAR 4 persen sudah tercapai, ''BNI akan tetap dalam bahaya," kata S&P.

Jadi, tak adakah harapan bagi BNI? Jangan keburu putus asa. Setelah kredit BNI yang bermasalah diambil oper Badan Penyehatan Perbankan Nasional, borok BNI pada dasarnya sudah bersih. Bank publik ini bakal makin oke jika pemerintah sudah melakukan injeksi kapital melalui program rekapitalisasi. Dengan setoran modal ini, kredit BNI yang macet tadi akan digantikan obligasi pemerintah, yang memberi penghasilan bunga cukup lumayan.

Namun, ini bukan berarti BNI akan lolos begitu saja dari maut. Masalahnya terletak pada bagaimana mempertahankan agar buku BNI yang sudah putih itu tak kena coret-moret lagi. Maksudnya, tak ada kredit macet baru yang akan muncul. Ini tak mudah. Ini bukan cuma bergantung pada kemampuan manajemen BNI mengelola kredit yang masih lancar, tapi juga situasi makroekonomi Indonesia. Jika suku bunga tak bisa segera diturunkan, ancaman kredit macet tetap saja besar.

Barangkali karena ketidakpastian itu, seorang analis perbankan menyarankan agar pemerintah melepas saja saham BNI yang masih dikuasainya. Selama ini, katanya, BNI tak pernah menjadi aset yang menguntungkan, sebaliknya malah jadi beban. ''Berapa dividen yang didapat?" katanya, ''Minus terus."

Bahkan, setiap kali pemerintah mesti menginjeksi modal kalau banknya kesulitan. Beberapa tahun lalu, pemerintah sebenarnya pernah memakai uang pinjaman dari Bank Dunia untuk menambah modal bank pemerintah agar bisa mencapai CAR 8 persen. Tapi nyatanya uang pinjaman itu kini tak tersisa lagi. ''Kalau BNI dijual, pemerintah bisa dapat duit sekaligus bebannya berkurang," kata sang analis.

Selain menjual habis saham BNI kepada investor, pemerintah agaknya juga sudah mulai mesti bertindak tegas terhadap bankir-bankir pemerintah. Seperti dikatakan Direktur Dana Moneter Internasional untuk Asia Pasifik, Hubert Neiss, uji fit and proper test juga mesti diberlakukan untuk mereka. Itu kalau mau menjagai agar tiang layar pada logo BNI, dan juga layar bank-bank pemerintah yang lain, tak patah terkena hantaman krisis.

M. Taufiqurohman dan Agus Hidayat