SEBUAH iklan setengah halaman muncul di harian Ibu Kota, pekan lalu. Penuh dengan foto anak-anak, dengan Presiden Habibie berada di antara mereka, iklan tersebut merupakan program pemerintah untuk penduduk miskin yang putus sekolah, atau tak bisa bersekolah, untuk tingkat SD dan SMP. Mereka diajak mendaftarkan diri ke sekolah-sekolah terdekat dari 2 Mei hingga 22 Juli 1999. Pendaftaran untuk mereka sengaja didahulukan di saat murid-murid lain sedang liburan sekolah agar pemerintah mendapat gambaran, berapa jumlah anak yang harus dibiayai.

Biayanya? Menurut Indra Jati Sidi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dana untuk sekolah anak-anak miskin diambil dari pos Jaring Pengaman Sosial (JPS), sebesar Rp 200 miliar setahun. "Program ini untuk menyiasati krisis dan menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun," kata Indra. Dengan dana sekian, tak semua anak bisa dibantu. Karena itu, dari pendaftaran dini tersebut, komite sekolah akan melakukan seleksi, siapa saja murid miskin yang layak ditolong. Setelah itu, barulah dana dikucurkan ke bank milik sekolah. Sekolahlah yang akan mengatur segala kebutuhan murid, seperti biaya sekolah dan buku.

Kabar tentang program pendidikan dasar gratis itu, tentu saja, disambut gembira oleh masyarakat kalangan bawah. Misalnya cerita Nur'aini, seorang ibu berusia 34 tahun yang punya anak pas usia sekolah, yang tinggal di kawasan Rawatengah, Kelurahan Galur, Jakarta Pusat. "Untuk orang tidak mampu seperti saya, program ini memang baik sekali," kata Nur'aini, yang area tempat tinggalnya dipakai sebagai proyek percontohan program pendidikan gratis tersebut. Sejak mendengar kabar itu, yang diawali dengan kunjungan Presiden Habibie ke Kampung Galur, awal Mei lalu, mereka berbondong-bondong mendaftar ke sekolah dasar terdekat. Dalam seminggu saja, lebih dari 200 anak mendaftar.

Besarnya animo masyarakat itu pertanda bagus. Masalahnya, apakah program ini benar-benar akan berjalan dengan baik? Menurut Nadikan, Kepala Sekolah SD Negeri 01 Galur, semuanya tergantung pada pemerintah. Mereka hanya diminta untuk mendaftar anak-anak miskin usia sekolah di lingkungan sekitar sekolah, tapi tidak diberitahu berapa dana yang dikucurkan. "Saya belum tahu, apakah benar-benar dibantu atau tidak," kata Nadikan. Ketidaktahuan Nadikan soal kepastian dana sama dengan keluhan beberapa kepala sekolah di daerah lain. Menurut mereka, pemerintah tidak menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaannya, termasuk banyaknya murid miskin yang bisa diterima sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan. "Jadi, bagaimana kami mau bekerja?" kata Somantri, Kepala Sekolah SD Andir Kidul I, Ujungberung, Kabupaten Bandung.

Lagi pula, sebenarnya program pendidikan gratis bukanlah hal yang baru. Sudah banyak lembaga yang memberikan beasiswa untuk anak-anak miskin. Sekolah Nadikan, misalnya, sudah biasa memberikan beasiswa untuk beberapa murid. Dana JPS pendidikan pun di beberapa daerah sudah disalurkan. Di Medan, misalnya, setiap murid tak mampu mendapat beasisa Rp 10 ribu per bulannya. Yayasan GN-OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) merupakan contoh lain untuk menolong anak tak mampu. Menurut Sarsito N. Sarwono, salah satu ketua GN-OTA, program orang tua asuh ini pada 1998-1999 telah mengeluarkan sekitar Rp 50 miliar untuk membiayai lebih dari 650 ribu siswa, dan menargetkan akan membantu satu juta anak untuk tahun 1999-2000.

Apa pun bentuk bantuan tersebut, menurut pengamat pendidikan Pater J. Drost, program sekolah gratis untuk kaum miskin patut didukung. "Jangan cepat curiga, biar pemerintah jalan," katanya, mewanti-wanti pers. Sikap Pater Drost tersebut sebenarnya dilandasi kegamangannya terhadap program-program pendidikan yang sudah dijalankan pemerintah. Program sosial untuk rakyat miskin biasanya hanya dipolitisasi. Program wajib belajar sembilan tahun, misalnya, seharusnya sudah sama dengan pendidikan gratis. "Tapi, di Indonesia, lucunya, wajib belajar masih harus bayar. Kalau tidak ada duit, seharusnya tidak usah menjalankan wajib belajar," ujarnya.

Pendapat Pater Drost sangat masuk akal. Jangan sampai program tersebut hanya berat di iklan. Apakah benar-benar ada dana yang mencukupi, misalnya? Kalau diandaikan enam juta anak perlu dibiayai?data resmi pemerintah?padahal seorang anak butuh Rp 120 ribu setahun, dibutuhkan paling sedikit Rp 720 miliar per tahun. Padahal, dana JPS untuk pendidikan hanya Rp 200 miliar per tahun. Alangkah baiknya bila pemerintah tak mengecewakan hati rakyat kecil.

Bina B., Dwi W., Mustafa I., Rinny S. dan Bambang S.