MEMBACA berita di TEMPO edisi 10 Mei 1999, halaman 26, berjudul Maluku Mekar, Irian Merdeka?, seperti dilaporkan koresponden TEMPO dari Ambon, terasa mengiris hati. Pemikiran bahwa tuntutan pemekaran Provinsi Maluku hanyalah imbas dari peristiwa Ambon, menurut saya?sebagai warga masyarakat Maluku Utara?tidak berdasar.

Sebab, perjuangan pemekaran Maluku dimulai sejak 40 tahun lalu. Para orang tua kami berjuang untuk cita-cita ini, bahkan ada yang dikirim ke Nusakambangan tanpa proses peradilan yang patut.
Rakyat Maluku memang punya trauma sejarah. Dalam penilaian kami, peristiwa pada 1964, ketika proses pemekarannya tinggal selangkah lagi, itu gagal akibat tindakan beberapa elite politik di Ambon.

Pada 1960-an, Bupati Maluku Utara, waktu itu Mas Anom Djahir, menggalang dana dari rakyat untuk kepentingan pemekaran wilayah ini. Misalnya, mengumpulan dana melalui dana kopra Maluku-Irian Barat (Dakomib), yang disumbangkan ke pemerintah pusat melalui Yakub Mansur, Wakil Ketua DPRD GR Maluku Utara. Sayang, "sumbangan" itu tak berhasil mewujudkan cita-cita pemekaran Maluku Utara. Pada saat yang sama, daerah-daerah lain berhasil dimekarkan menjadi provinsi.

HALIK DJORORA

Lingkungan A, RT 001/001

Kelurahan Toboko, Ternate Selatan

Maluku Utara 97711