PEKERJAAN rumah terbesar pemerintahan baru hasil pemilu adalah merumuskan dan menata kembali sistem politik negeri ini ke arah yang lebih demokratis. Berikut adalah gambaran langkah politik lima partai besar yang diperkirakan akan menguasai kabinet dan parlemen. Realisasinya tentu tidak boleh cuma ditunggu, tapi perlu ketat diawasi agar tak lagi sekedar janji-janji surga. Yang jelas, inilah batu ujian yang akan menentukan legitimasi masinis Republik di masa depan.

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Ketua Balitbang: Kwik Kian Gie

Pengadilan Soeharto: Pengadilan yang melibatkan seluruh komponen: hakim, pengacara dan tokoh masyarakat yang jujur dan murni.

Dwifungsi ABRI: Hapus militer di MPR/DPR pada SU MPR 2004. ABRI tidak bisa lagi berdiri sendiri dan lebih kuat dari pemerintah, tapi harus tunduk kepada pemerintah yang mendapat mandat dari MPR.

Status Timor Timur: Tidak setuju Tim-Tim melepaskan diri. Akan meninjau kembali kebijakan Habibie setelah berdialog dengan rakyat Tim-Tim.

Bentuk Negara: Negara Kesatuan

Keamanan Dalam Negeri: Penanggung jawab keamanan didaerah adalah kapolda, bukan pangdam. Kepolisian ditempatkan di bawah Depdagri. Didaerah, tunduk pada gubernur dan wali kota/bupati.

Otonomi Daerah: Prioritas: membenahi perimbangan keuangan pusat - daerah. Perencanaan pembangunan yang penting diserahkan kedaerah masing-masing. Pemilihan pimpinan pemda sepenuhnya ditentukan oleh legislatif setempat.

PARTAI AMANAT NASIONAL

Ketua Umum: Amien Rais

Sekjen: Faisal H. Basri

Pengadilan Soeharto: Menyeret Soeharto ke pengadilan. Setelah divonis, bisa diberi pengampunan. Menyerahkan kekayaannya ke negara.

Dwifungsi ABRI: Hapus militer di MPR/DPR pada SU MPR 2004. Tapi sejak SU MPR 1999, ditetapkan wakilmiliter tidak punya hak suara.

Status Timor Timur: Referendum oleh rakyat Tim-Tim.

Bentuk Negara: Ditentukan berdasarkan substansi tuntutan daerah.

Keamanan Dalam Negeri: Keamanan adalah program prioritas utama.

Otonomi Daerah: Berikan daerah bagian yang terbesar. 10% PPN diserahkan ke daerah (dalam 10 tahun jadi 100%). PPh diserahkan untuk pusat.

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Sekjen: Muhaimin Iskandar

Pengadilan Soeharto: Menyeret Soeharto ke pengadilan. Terutama mengadilinya secara politis. Menyerahkan kekayaannya ke negara.

Dwifungsi ABRI: Hapus militer di MPR/DPR pada SU MPR 2004.

Status Timor Timur: Mengupayakan tetap jadi bagian RI. Tapi akan menerima hasil jajak pendapat PBB.

Bentuk Negara: Negara Kesatuan

Keamanan Dalam Negeri: Ditingkat lokal fungsi keamanan dijalankan oleh kepolisian. Tentara hanya sebagai alat pertahanan.

Otonomi Daerah: Alokasi pendapatan daerah secara umum dengan komposisi: 30% untuk pusat dan 70% untuk daerah. Pemilihan pimpinan pemda sepenuhnya ditentukan oleh legislatif setempat.

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Ketua: Faisal Baasir

Sekjen: Alimarwan

Pengadilan Soeharto: Menyeret Soeharto ke pengadilan. Secara politis sudah adaTAP MPR.

Dwifungsi ABRI: Hapus militer di MPR/DPR secara bertahap. Militer boleh memegang jabatan di eksekutif, tapi harus pensiun dulu.

Status Timor Timur: Tidak setuju Tim-Tim melepaskan diri, tapi keputusan ada pada rakyat Tim-Tim.

Bentuk Negara: Negara Kesatuan

Keamanan Dalam Negeri: Keamanan adalah program prioritas utama. Penanggung jawab keamanan di daerah adalah Kapolda, bukan Pangdam. Kepolisian ditepatkan di bawah Depdagri. memperbaiki sistem rekrutmen militer terutama dari kualitas akhlaknya.

Otonomi Daerah: Disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap daerah. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan.

PARTAI GOLONGAN KARYA

Ketua Umum: Akbar Tandjung

Pengadilan Soeharto: Melanjutkan pemeriksaan Soeharto

Status Timor Timur: Jajak pendapat menerima otonomi luas atau tidak. Jika tidak, diputuskan oleh MPR hasil pemilu

Bentuk Negara: Negara Kesatuan

Keamanan Dalam Negeri: Keamanan adalah program prioritas utama.