1 Mei 2000
Presiden Abdurrahman Wahid memecat Menteri Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla. "Dengan pertimbangan sendiri, beliau (Abdurrahman?Red.) memutuskan itu," kata Pejabat Sementara Sekretaris Negara Bondan Gunawan. Sekjen PDI-P Sutjipto menyatakan kekecewaan partainya atastindakan ini.

2 Mei 2000
Menjawab pertanyaan tentang sikap Megawati atas pemecatan Laksamana, Abdurrahman menyatakan, "Kemarin Megawati datang. Tadi juga bertemu pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Tidak ada perubahan apa-apa. Biasa, dalam politik itu memang kita berbeda pendapat, tetapi tetap bersatu pikiran dan bersatu sikap. Pemerintahan yang memimpin saya, semuanya ikut."

Juli 2000
Interpelasi dan pernyataan pendapat tentang pemecatan Laksamana dan Kalla, yang juga dimotori oleh Fraksi PDI-P.

11 Agustus 2000
Menko Ekuin Kwik Kian Gie mengundurkan diri. Kwik menyatakan Mega mendukung sikapnya.

7-18 Agustus 2000
Di sidang tahunan MPR, Presiden terpojok. Akhirnya Presiden menyatakan setuju akan melimpahkan teknis pemerintahan kepada Wapres.

23 Agustus 2000

Pengumuman susunan kabinet. Mega tidak hadir. "Mbak Mega buru-buru pulang mandi," kata Abdurrahman. Mega tak dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Menurut Ketua MPR Amien Rais, Mega baru diberi tahu susunan final satu jam menjelang pengumuman.
Ryaas Rasyid menyatakan rencana pengunduran dirinya. Mega memintanya bertahan.

24 Agustus 2000

Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyatakan kecewa dengan susunan kabinet baru. Menurut Yusril, Mega mengaku tak bisa berbuat banyak dan minta Yusril bertahan di kabinet.
Keppres No. 121/2000 tentang Penugasan Kepada Wapres untuk Melaksanakan Teknis Pemerintahan Sehari-hari diteken Presiden.
Kecewa dengan susunan kabinet yang didominasi orang Presiden, sempat tersiar kabar Mega berniat mengundurkan diri. Malam harinya, Presiden bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui Mega di rumah dinasnya.

26 Agustus 2000
Pelantikan kabinet oleh Mega.

11 November 2000
Forum curah pendapat yang diprakarsai Kwik Kian Gie dari PDI-P merekomendasikan antara lain agar DPR mengeluarkan memorandum terhadap Presiden.

22 November 2000
Ketika membuka Rakernas I PDI-P di Hotel Santika, Jakarta, Megawati menyatakan, "Bahwa seorang wakil presiden otomatis menjadi presiden ketika presiden berhalangan, itu benar merupakan aturan konstitusi kita. Tetapi bahwa seorang presiden bisa diberhentikan dengan syarat wapresnya bersedia menjadi presiden, saya kira bukan merupakan hal yang diatur dalam konstitusi." Di kalangan anggota PDI-P beredar kabar bahwa Keppres 121 telah direduksi. Tapi, Presiden membantahnya.

28 November 2000
Kesaksian mantan Kapolri Jenderal Rusdihardjo di depan Pansus Buloggate/Bruneigate DPR mengenai keterlibatan Presiden. Laporan tertulis telah diserahkannya kepada Megawati.

29 November 2000
Usulan pernyataan pendapat/memorandum ditandatangani 151 anggota dewan (47 dari PDI-P).

7 Desember 2000

Presiden berkunjung ke rumah dinas Mega. "Persepsi orang memang sering keliru. Faktanya, saya menyerahkan urusan pemerintahan sehari-hari kepada Wapres dan saya mengurusi masalah personel dan garis besar. Memang selama ini agak terasa seolah-olah Mbak Mega dan saya itu jauh. Tapi itu tidak benar. Kami memang belakangan ini jarang bertemu karena bulan puasa. Saya memang mengatakan kepada Mbak Mega, di luar banyak sas-sus bahwa kita berdua pecah. Mbak Mega mengatakan tidak benar itu. Lalu, muncullah ide agar kami berdua bisa tampil lebih sering bersama-sama," kata Abdurrahman.
Anggota Fraksi PDI-P menyatakan tak setuju atas pencalonan Muladi dan Bagir Manan sebagai Ketua MA, dan walk out dari ruang sidang paripurna. Fraksi PKB menyatakan abstain.

20 Desember 2000
Presiden menyatakan penundaan penetapan calon Ketua MA karena ia perlu mengonsultasikannya lebih dahulu dengan Wapres.

22 Desember 2000
Soal belum ditetapkannya calon Ketua MA dari DPR, Presiden menyatakan, "Mengenai Ketua MA, prinsipnya jangan ngomong orangnya dulu. Prinsipnya, dwitunggal Gus Dur-Mega enggak boleh pecah. Ini pokok. Kalau Mbak Mega enggak setuju terhadap Muladi atau Bagir Manan, atau siapa pun, saya tidak akan menandatangani surat keputusannya."

2 Januari 2001
Menteri Negara PAN Ryaas Rasyid mengajukan pengunduran diri.

3 Januari 2001
Menurut juru bicara kepresidenan, Wimar Witoelar, Presiden menangguhkan keputusan tentang pengunduran diri Ryaas. Alasannya, perlu dikonsultasikan dulu dengan Mega setelah pulang dari lawatan ke luar negeri pada 9 Januari.

5 Januari 2001
Di pesawat setelah melawat ke Swiss, Mega menyatakan keputusan tentang penetapan calon Ketua MA dan pengunduran Ryaas tetap ada di tangan Presiden.