KETIKA banyak perguruan tinggi swasta (PTS) berusaha keras meningkatkan citra dan kualitas pendidikannya, ada tiga PTS yang membidik sasaran berbeda. Ketiganya justru berusaha mengubah status, dari universitas swasta menjadi universitas negeri. Padahal, di tengah gelombang desentralisasi kini, status sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) agaknya tidak akan membuahkan banyak manfaat.
Hal itu ternyata tidak menghalangi ketiga PTS tersebut untuk mewujudkan impian mereka. Di Banten--kini resmi sebagai provinsi, terpisah dari Jawa Barat--sejak November lalu telah ditunjuk seorang rektor baru untuk "memoles" Universitas Tirtayasa (Untirta) luar-dalam. Pendek kata, dari sisi perangkat lunak dan keras, Untirta harus terlihat canggih. Tak mau kalah, Panitia Perubahan Status Negeri Universitas Malikussaleh (Unima) di Lhokseumawe, Aceh, Januari ini mulai menyusun rencana lengkap dan rinci. Yang sedikit tertinggal adalah Universitas Khairun, Maluku Utara, yang baru sampai pada tahap menyusun proposal.

Mengejar status negeri itu dilakukan bukan tanpa alasan. Banten dan Maluku Utara meminta status PTN setelah kedua daerah itu diakui sebagai provinsi. Sedangkan Lhokseumawe membutuhkan PTN karena lokasi Universitas Syah Kuala di Banda Aceh dinilai terlalu jauh. Yang pasti, ketiga PTS itu mengaku siap karena sudah puluhan tahun menimba pengalaman dalam mengelola perguruan tinggi.

Di pihak lain, Departemen Pendidikan di Jakarta bersikap akomodatif. Usul ketiga PTS tersebut diterima. Syaratnya, pertama, secara akademik, semua program studi sudah berstatus disamakan atau terakreditasi baik, dan kedua, dana tersedia. Soalnya, pemerintah masih berpikir apakah memiliki dana cukup untuk membiayai anggaran ketiga universitas itu.

Tak kurang penting, adakah mereka memenuhi syarat? Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV Jawa Barat menilai Untirta siap. Delapan dari 13 program studinya terakreditasi baik. Setiap program studi telah memiliki perpustakaan, laboratorium, ruang kuliah, dan perkantoran yang memadai. Tinggal kualitas sumber daya manusianya yang perlu dibenahi.

Untuk mendandani Untirta, November lalu, Kopertis menempatkan Prof. Abdul Bahri sebagai rektor baru di sana. Guru besar dari Institut Pertanian Bogor ini diberi kesempatan lima tahun membenahi Untirta. Pada minggu pertama saja, Bahri sudah mengetahui bahwa manajemen Untirta morat-marit. "Masa, seorang guru besar hanya dibayar Rp 25 ribu per jamnya?" kata Bahri. Selain itu, dari 414 pengajar Untirta, lebih dari separuhnya cuma lulusan strata satu. Hanya 25 pengajar yang lulus strata tiga. Itu pun bukan dosen tetap. "Padahal, idealnya, seorang dosen harus lulus strata dua," Bahri menegaskan.

Sementara itu, Universitas Malikussaleh (Unima) baru akan merapikan manajemen bulan ini. Banyak persoalan di tubuhnya yang harus ditangani. Semua program studi di perguruan tinggi ini masih berstatus terdaftar. Hadi Arifin, Rektor Unima, akan memasukkan banyak dosen baru lulusan strata dua dan tiga.

Arifin mengakui, salah satu tujuan mendapatkan status negeri adalah memperoleh infus duit dari pemerintah. Katanya, untuk menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, Unima membutuhkan dana Rp 10 miliar tiap tahun. "Selama ini, kami hanya mampu mengumpulkan setengah miliar rupiah," ujar Arifin terus terang.

Universitas Khairun di Maluku Utara tak lebih baik. Walaupun umurnya lebih dari tiga dasawarsa, 18 program studinya semua berstatus terdaftar. Selain itu, banyak hal lain yang perlu diperbaiki.

Ternyata, perubahan status dari PTS ke PTN bukan baru pertama kali ini terjadi. Universitas Negeri Jember mengawalinya 36 tahun lalu. PTS di Jember, Jawa Timur, ini sebelumnya bernama Universitas Tawang Alun. Pada 1963, statusnya berubah menjadi negeri dengan nama Universitas Brawijaya Cabang Jember, dan setahun kemudian menjadi perguruan tinggi yang mandiri dengan nama Universitas Negeri Jember (UNJ).

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah, lahir 15 tahun setelah UNJ. UNS terbentuk dari gabungan delapan perguruan tinggi negeri dan swasta dan kini namanya adalah Universitas Sebelas Maret.

Becermin pada dua kasus terdahulu itu, perubahan status bukanlah sesuatu yang mustahil. Untuk itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Satryo Soemantri, sudah membentuk tim yang beranggotakan Departemen Pendidikan bersama Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Menteri Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Sekretariat Negara. "Kita akan membina dan memberi bantuan selama beberapa tahun agar mereka (ketiga PTS) bisa memenuhi syarat," begitu Satryo menjawab pertanyaan TEMPO.

Kendati tuntutan menjadi PTN tidak ditolak--mungkin sekali karena alasan politis--tetap saja janji itu akan membebani APBN. Apakah pemerintah pusat mampu, itulah soalnya.

Agung Rulianto, Upiek Supriyatun (Bandung), Ahmad Hajari (Banten)