Itulah sebabnya, ketika GAM dan Indonesia bertemu lagi di Bavois, Swiss, 6-9 Januari lalu, keraguan itu masih membayang. Bisakah kedua pihak mencapai kata sepakat? Mungkinkah kesepakatan itu dijalankan?

Hassan Wirajuda merupakan salah satu dari sedikit orang yang optimistis bahwa masalah Aceh bisa diselesaikan di meja perundingan. Bagi Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri ini?yang merupakan juru runding Indonesia dalam pertemuan itu?tak ada konflik yang tak bisa diselesaikan. Dan Hassan membuktikannya.

Dalam pertemuan Bavois, GAM dan Indonesia sepakat menghentikan kekerasan selama satu bulan dan memulai dialog politik pada bulan berikutnya. Beberapa agenda pembicaraan disepakati, termasuk membuka kemungkinan diadakannya pemilihan umum di Aceh. Meski belum ada jaminan tentara kedua pihak mau menyarungkan sangkurnya, bagi Hassan, pertemuan ini sukses dalam mengajak GAM masuk ke wacana politik?sehingga diharapkan aktivitas militer GAM bisa berkurang.

Persetujuan ini tentu tidak diperoleh dengan mudah. Negosiasi keras harus dilakukan Hassan, 53 tahun, untuk mencapai kata sepakat. Bekas Duta Besar Indonesia di Jenewa itu terkadang perlu mengajak delegasi GAM untuk berbicara di bawah pohon jika suasana sudah mulai panas. "Prinsipnya, saya berusaha memahami persoalan mereka," katanya kepada Arif Zulkifli, Andari Karina Anom, dan fotografer Awaluddin R. dari TEMPO, yang menemuinya Selasa pekan lalu.

Hassan menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk dunia diplomasi. Ia pernah menjadi mediator Indonesia untuk konflik Moro (1993-1996), Duta Besar Indonesia untuk Mesir (1997-1998), sebelum akhirnya menjadi Duta Besar di Jenewa (1998-2000) dan Dirjen Politik Departemen Luar Negeri (2000-sekarang). Ia meraih gelar doktor untuk bidang hukum dari Universitas Virginia, AS. Berikut ini petikan wawancara dengannya.

Bagaimana awalnya Anda terlibat dalam masalah Aceh?

Mendadak saja. Pada Januari 2000, saya dikontak Henry Dunant Centre untuk membicarakan masalah Aceh dengan GAM. Pada akhir 1999, Gus Dur memang mencoba menjalin kontak dengan Hasan Tiro melalui seorang utusannya. Sayangnya, karena suatu hal, kontak itu buntu.

Mengapa buntu?

Sebetulnya karena faktor kerahasiaan saja. Di Singapura, Gus Dur membuka masalah ini (kepada pers) sehingga Hasan Tiro mundur. Saya mendengarnya sendiri dari Hasan Tiro. Dengan kata lain, ada kelemahan dalam manajemen proses. Karena itu, pada Januari 2000, saya katakan kepada Gus Dur agar proses negosiasi ini dirahasiakan dulu karena GAM sangat sensitif. Kita harus paham bahwa tidak mudah bagi orang yang menuntut merdeka mau duduk bersama dengan orang yang mereka sebut sebagai "penjajah".

Kabarnya, dalam pertemuan dengan utusan khusus presiden itu, Hasan Tiro sempat menangis terharu?

Saya juga mendengar itu, meski GAM dengan keras membantah.

Setelah gagal bernegosiasi melalui utusan khusus, apa reaksi GAM ketika pertama kali bertemu dengan Anda?

Dengan perantaraan HDC, GAM menyatakan mau bertemu dengan pemerintah Indonesia dengan dua syarat. Pertama, delegasi Indonesia harus dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Kedua, delegasi itu harus melibatkan jenderal TNI karena tentara dianggap sebagai penyebab persoalan Aceh. Lalu, saya katakan kepada HDC bahwa kalau itu syaratnya, dialog ini tidak akan jalan. Saya mengusulkan agar diadakan saja pertemuan penjajakan tanpa syarat tentang delegasi dan agenda yang rinci. Kalaupun gagal, toh tidak ada yang kehilangan muka. HDC menyetujui usulan itu.

Betulkah ketika itu Jakarta berniat mengirim Bondan Gunawan (Sekretaris Negara saat itu)?

Saya tidak tahu karena Jakarta waktu itu menugasi saya. Persoalan justru muncul karena GAM bertanya mengapa mereka harus bertemu dengan duta besar. Hasan Tiro menyatakan dirinya presiden, jadi orang-orang di bawahnya adalah menteri. Setelah dijelaskan oleh HDC bahwa walaupun dubes, saya pernah punya pengalaman menjadi mediator konflik Moro, mereka mau menerima. Pasukan GAM dan pasukan Moro kan pernah sama-sama dilatih di Libya.

Siapa yang diuntungkan oleh perundingan Bavois, 6-9 Januari lalu? GAM atau Indonesia?

Sebetulnya yang kita sepakati adalah formula penyelesaian, bukan penyelesaian itu sendiri. Persoalannya tidak mudah karena kedua pihak berdiri pada posisi yang bertentangan. Formula itu artinya prosedur tentang bagaimana dialog yang substansial tentang masalah Aceh dilakukan. Juga kesepakatan tentang proses transformasi GAM dari kekuatan bersenjata ke kekuatan politis. Di Jakarta, orang umumnya membayangkan saya pulang dengan dua kemungkinan: GAM menyetujui otonomi khusus atau GAM tetap ngotot menuntut kemerdekaan. Saya kira banyak pihak yang kaget bahwa kita tampil dengan formula yang tak banyak diduga. Apalagi, pada 15 Januari 2001, Jeda Kemanusiaan berakhir. Jika Jeda dihentikan tanpa ada alternatif penyelesaian, yang akan terjadi adalah eskalasi kekerasan.

Indonesia setuju membicarakan kemungkinan dilakukannya pemilu di Aceh?

Kita berhasil mengidentifikasikan daftar elemen yang akan kita bahas berkaitan dengan upaya tranformasi GAM dari kegiatan bersenjata ke kegiatan politik. Salah satunya adalah partisipasi GAM dalam election. Harap diingat, dalam perjanjian itu kita tidak menyebut general election (pemilihan umum), melainkan election saja. Saya belum tahu seperti apa modelnya. Yang jelas bukan referendum, dan election itu dilaksanakan dalam sistem Indonesia: bisa pemilihan anggota DPRD, gubernur, atau bupati.

Tapi bisa juga kan GAM menafsirkan election ini sebagai referendum?

Tidak. Mereka tahu kok maksudnya sejak awal. Memang ada hal-hal yang tidak direkam dalam kertas, tapi ada saling memahami di antara kita.

Apakah Anda yakin GAM mau menanggalkan senjatanya dan beralih menjadi kekuatan politik?

Jika mereka tidak mau melepaskan senjatanya karena tidak bisa seratus persen percaya kepada Indonesia, saya bisa mengerti. Ini adalah suatu proses persilangan. Kegiatan politik naik, maka kegiatan bersenjata harus turun. Karena itu, kita berbicara tentang deaktivasi kekuatan senjata dan bukan perlucutan senjata. Esensinya adalah saling mengerti bahwa tidak mungkin proses politik dan militer dilakukan sekaligus. Kita juga kan tak bicara waktu. Proses ini bisa berjalan satu tahun, lima tahun, atau 20 tahun. Kita tidak tahu.

Kedua pihak juga sepakat membuat tim investigasi pelanggaran hak asasi manusia di Aceh?sesuatu yang pernah dilakukan DPR tapi mentok karena menyeret nama sejumlah jenderal?

Betul. Dan itu bukan sesuatu yang harus membuat kita alergi, kan? Kita pernah mempraktekkannya, kok. Bahwa yang dulu tidak efektif, ya, pekerjaan kita sekarang adalah membuatnya efektif. Harap diingat, itu semua kan baru merupakan agenda pembicaraan dan bukan kesepakatan akhir.

Pertemuan 6-9 Januari 2001 akhirnya dilakukan setelah rencana pertemuan bulan November 2000 gagal. Ketika itu, sebetulnya, apa yang terjadi?

Pada November, GAM membatalkan secara sepihak pertemuan yang telah direncanakan. Mereka menganggap waktu itu kekerasan oleh TNI terjadi lagi di Aceh, terutama pada acara Sira-Rakan (Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Kedamaian), aksi massa di halaman Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. Saya bilang kepada mereka, "Taktik Anda salah. Pembatalan pertemuan itu secara sepihak hanya akan digunakan oleh banyak kalangan di Indonesia untuk berkata, 'Nah, GAM bukan mitra dialog yang bisa dipercaya. Karena itu, cukup sekian saja'." Kedua, saya katakan kepada mereka bahwa saya tidak percaya GAM bisa memanfaatkan hasil Sira-Rakan sebagai alat untuk memperkuat posisi tawar GAM terhadap Indonesia. Dengan Sira-Rakan, GAM berharap memiliki bukti bahwa sebagian besar rakyat Aceh mendukung kemerdekaan. Kita tahu bahwa pelaksana Sira-Rakan, ya, mereka-mereka juga. Secara jujur mereka juga mengakui membantu Sira-Rakan.

Anda mengatakan itu di mana?

Saya datang ke Stockholm, Swedia (negara tempat tinggal Hasan Tiro), pada 5-6 Desember 2000. Ketika itu, mereka bilang bahwa mereka belum siap bicara substansi. Saya katakan, "Anda jangan buying time terus." Kesan saya, mereka memang tak punya konsep. Ketika saya tanya, maunya apa, jawabannya tidak jelas. HDC juga sempat frustrasi.

Ke Stockholm? Bukankah itu menurunkan posisi tawar Anda?

Itu upaya terakhir. Untuk memastikan apakah perundingan ini buntu, saya terpaksa pergi ke sana. Saya bilang, "Apa pun yang Anda inginkan, selama di bawah bendera Negara Kesatuan Indonesia, bisa kita bicarakan." Bicara kan bukan berarti disetujui. Makanya, saya gali apa yang menjadi keinginan mereka. Ini merupakan prinsip negosiasi. Jadi, saya tidak tampil dengan label, tapi dengan isi. Kalau bicara soal judul?merdeka atau otonomi?mudah sekali buntu.

Dan Anda berhasil meyakinkan mereka?

Saya mencoba memahami dan menempatkan kaki saya dalam sepatu mereka. Negosiasi yang saya lakukan juga tidak terbatas di meja perundingan, tapi sering kali di luar gedung. Kalau suasana sudah mulai panas, biasanya kita break dan mereka saya ajak untuk berdiskusi di bawah pohon. Selama melakukan dialog, saya juga tidak pernah memakai mobil dinas, tapi menggunakan mobil Peugeot sewaan. Saya ingin bertemu dengan mereka dengan bahasa yang manusiawi, bukan dengan bahasa kekuasaan. Saya tahu persis, mereka sebenarnya orang yang sangat sensitif. Banyak hal yang bisa membuat mereka tersentuh. Saya juga pernah mengajak mereka sarapan di luar acara formal. Di sana, untuk pertama kali, mereka mau berbicara dengan bahasa Indonesia kepada saya. Biasanya mereka selalu menggunakan bahasa Inggris karena menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa penjajah.

Bisa ceritakan bagaimana perdebatan terjadi dalam pertemuan Bavois selanjutnya?

Saya selalu berusaha mendengarkan mereka. Hasan Tiro, misalnya, pernah meminta saya mendengarkan kaset wawancara dia dengan radio Portugal. Dalam beberapa kali pembicaraan, ia cukup responsif. Saat saya berdebat dengan Malik Mahmud (juru runding dan Menteri Negara GAM), Hasan Tiro pernah mendatangi saya dan bertanya, "Kenapa sih begini?" Setelah saya jelaskan, dia kemudian bilang, "Oh, kalau itu bisa." Padahal, saat itu Malik masih ngotot.

Dalam hal apa perdebatan menjadi keras?

Dalam pertemuan pertama, kita berbicara tentang bagaimana keluar dari krisis. Kedua, upaya pengurangan kekerasan. Dalam diskusi itu, ada poin-poin yang mengganjal, tapi Hasan Tiro justru setuju. Itu sebabnya, dalam diskusi berikutnya, Hasan Tiro tidak dikedepankan lagi oleh GAM.

Setelah setahun bergaul, apa kesan Anda terhadap Hasan Tiro?

Beliau banyak memiliki mimpi ke belakang. Mungkin itu bagian dari ketuaannya. Ia sangat bangga dengan sejarah Aceh dan independensi Aceh dalam sejarah. Pada bagian ini, ada persepsi yang tidak pas dan tidak realistis dalam menghadapi pernyataan, walaupun dalam kesepakatan terakhir yang kita buat di Jenewa ia cukup konstruktif. Saya tahu kesulitan lingkungannya untuk menafsirkan kemauan Hasan Tiro. Tapi ia orang yang mau mendengar pendapat orang lain.

Kesan Anda tentang Malik Mahmud?

Ia orang yang mampu menjabarkan posisi GAM kepada kita. Itu sebabnya ia menjadi juru bicara. Saya lihat dialah pemikir GAM. Ia sangat mudah tersentuh oleh hal yang bersifat kemanusiaan. Dia bukan GAM garis keras, karena sukar bagi seorang garis keras untuk duduk dalam meja perundingan.

Betulkah sebelum berunding dengan GAM, Anda pernah mencoba berunding dengan Majelis Pemerintahan GAM (MP-GAM, organisasi sempalan GAM Hasan Tiro, yang juga bermarkas di Stockholm)?

Betul. Kami diterima dengan baik oleh Husaini Hasan (pemimpin MP-GAM). Husaini bahkan mengatakan bahwa dia terharu karena untuk pertama kalinya mereka merasa diperlakukan sebagai kawan. Tapi kelompok Hasan Tiro tidak suka. Hasan Tiro bilang, kalau Jakarta melakukan dialog dengan pihak lain, perundingan akan dihentikan. Akhirnya kita stop.

Anda meninggalkan MP-GAM karena mereka tidak punya pasukan?

Mereka mungkin tidak bersenjata, tapi saya tahu mereka punya jaringan informasi dan hubungan yang lebih luas daripada GAM. Tapi, untuk tahap awal, kita coba dengan GAM dulu. Akhirnya, setelah setahun bernegosiasi, GAM toh mau menerima konsep dialog yang diperluas.

Anda berhasil menjalin kesepakatan, tapi seberapa serius Jakarta, terutama TNI, akan patuh?

Dalam proses pengambilan keputusan soal Aceh, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI selalu dilibatkan. Panglima TNI bilang, "Pak Hassan, kami akan tunduk pada apa pun keputusan politik yang diambil." Sebab, ini bukan sekedar keputusan Gus Dur untuk melakukan dialog, tapi ada ketetapan MPR dan ada rekomendasi Pansus Aceh DPR. Jadi, jangan melihat bahwa ini cuma kerja Gus Dur atau saya. Memang ada yang berkomentar, bahkan dari Departemen Luar Negeri sendiri, "Kenapa sih Pak Hassan kurang kerjaan mencari-cari formula begini?" Mereka lupa bahwa mandat dialog ini dari MPR.

Kalau dilihat dari statemen di media massa, antara Anda dan Menteri Pertahanan M. Mahfud dan Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya tidak klop?

Tidak juga. Coba perhatikan sikap Pak Mahfud dalam menanggapi hasil yang terakhir. Ia lebih akomodatif. Sebelum dialog, saya bertemu dan berbicara dulu dengan mereka. Sepanjang proses dialog pun, saya kontak-kontakan dengan mereka. Bahwa nuansa ekspresinya berbeda, itu soal pemahaman. Kedua, kepada siapa omongan mereka ditujukan. Kadang-kadang itu bermanfaat juga dalam proses dialog. Saya sampaikan kepada GAM, "Ini lo yang saya hadapi di dalam negeri kalau Anda menolak berdialog." Ada pihak-pihak yang harus saya yakinkan di dalam bahwa kalau saya mengambil langkah ini, konsekuensinya begini. Kadang-kadang bisa juga menjadi kontraproduktif. Mereka bisa mogok selama tiga jam karena membaca artikel di media massa yang dianggap memojokkan GAM.

Sebaliknya, apakah Anda yakin GAM akan patuh? Percayakah Anda Hasan Tiro masih punya pengaruh?

Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Pertanyaan ini selalu diajukan kalau kita berbicara soal pengaturan keamanan. Sukar untuk diukur dengan eksak. Saya baca bahwa Stockholm cukup punya kontrol kepada pasukan di Aceh. Tidak 100 persen, tapi sekitar 60 persen.

Anda pernah menjadi mediator dalam penyelesaian konflik Moro. Pengalaman apa yang bisa diambil dari sana?

Yang paling penting adalah kesabaran. Selama tiga tahun menangani Moro, saya tidak mudah terpancing pada retorika. Dulu saya mendengarkan Misuari berbicara nonstop tanpa bisa dihentikan. Semakin banyak anggota delegasinya, semakin banyak dia ngomong. Omongannya bukan untuk lawan bicara, tapi untuk pasukannya sendiri. Beberapa kawan saya dari Filipina mengatakan saya terlalu sabar.

Waktu terlibat dalam penyelesaian Moro, apa jabatan Anda?

Waktu itu, saya adalah Direktur Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri. Saya bertindak sebagai Ketua Komite Gabungan Penyelesaian Moro. Dari Moro, saya belajar untuk tidak capek melewati proses yang sepertinya tak kunjung selesai. Karena itu, dari awal, saya hati-hati untuk tidak menjanjikan apa-apa. Saya ingin semua pihak, di Jakarta atau di Banda Aceh, mengerti bahwa ini proses yang tidak mudah. Kita baru menempuh langkah ketiga atau keempat dari 100 langkah.

Di Moro, kabarnya, Anda sempat masuk ke medan pertempuran?

Saya pernah datang ke Kepulauan Suluh di Filipina Selatan untuk menengahi perundingan. Pemerintah Filipina mengerahkan 4.000 marinir. Misuari mengerahkan sekitar 7.000 laskarnya. Untuk pertama kalinya kedua tentara bertemu. Turun dari pesawat, saya naik truk terbuka. Orang-orang dari Filipina mengawal kami. Saya memimpin pertemuan dengan orang-orang di belakang saya menenteng senapan M-16. Mereka saling tak percaya. Sementara itu, pasukan di lapangan tidak sabar menunggu dialog yang tidak selesai-selesai. Ini menjadi tekanan bagi saya sebagai ketua sidang. Kegagalan saya memotivasi orang untuk membuat langkah maju berarti membuat korban jatuh lagi besok.