KALAU karyawan tak becus, siapa yang salah? Pertanyaan ini acap kali muncul, terutama apabila seorang manajer personalia dihadapkan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai. Biasanya, dunia pendidikan kontan dijadikan kambing hitam. Paling tidak, kurikulum pendidikan dinilai tidak berorientasi pada tuntutan pasar tenaga kerja.

Selama bertahun-tahun, tiadanya orientasi ke pasar tenaga kerja itulah yang menonjol sebagai titik lemah dunia pendidikan di Indonesia. Padahal, globalisasi hanya bisa dipetik manfaatnya kalau dunia pendidikan dan dunia usaha saling bergandeng tangan. Di negara maju, misalnya, tak jarang perusahaan merekrut SDM langsung ke kampus-kampus. Dan ini bisa dilakukan karena kerja sama erat antara dunia akademi dan dunia usaha.

Anehnya, di sini dunia akademi dan dunia usaha jalan sendiri-sendiri. Ciri lain yang juga dominan adalah keseragaman, baik dalam kurikulum, waktu belajar, maupun buku pelajaran. Hasilnya tidak selalu buruk, tapi rata-rata anak didik banyak dicekoki teori, sedangkan inteligensinya kurang terasah, kurang termotivasi, dan kurang daya dobrak.

Di sisi lain, sekolah-sekolah swasta mampu menampilkan warna lain melalui sistem pendidikannya sendiri. Penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membuktikan adanya "warna" yang berbeda itu?hasil dari apa yang disebut LIPI sebagai sistem pendidikan masyarakat. Memang, ada madrasah yang mematuhi surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri) dan memasukkan matematika, fisika, dan biologi dalam kurikulumnya.

Namun, di Tegalgubug dan Tegalgubug Lor, Cirebon, misalnya, SKB itu tidak otomatis diterima. Di kedua desa itu, beberapa madrasah tetap mempertahankan ilmu keagamaan sebagai inti kurikulumnya. Madrasah model ini disebut madrasah diniyah salafiyah.

Sementara itu, lima pesantren lain menggabungkan sistem madrasah dengan pesantren. Selain memenuhi kurikulum yang ditetapkan Departemen Agama, kelima madrasah juga mengajarkan pengetahuan dari kitab-kitab kuning. Metode pendidikannya spartan. Siswa memulai pelajaran dini hari?usai salat subuh?lalu berlanjut hingga menjelang tengah malam. Tapi, siswa yang berkantong tipis boleh meninggalkan sekolah beberapa jam agar bisa bekerja. Begitu siswa ini tamat sekolah, dia pun sudah cukup terlatih untuk bekerja.

Mendiang Romo Mangun alias rohaniwan Y.B. Mangunwijaya mengembangkan model lain untuk "Sekolah Mangunan" di Yogyakarta. Sekolah dasar ini menghapus pelajaran agama, dan sebagai gantinya siswa diberi pelajaran komunikasi iman, yang berintikan pelajaran budi pekerti. Selain itu dikembangkan materi kotak pertanyaan. Dengan ini, siswa boleh bertanya apa saja untuk bahan diskusi. Tujuannya: menampung rasa ingin tahu siswa terhadap ilmu pengetahuan dan kehidupan.

Bagaimana dengan Taman Siswa di Yogyakarta, yang umurnya sudah 98 tahun? Sejak didirikan pada zaman penjajahan Belanda, Taman Siswa telah sangat teruji dalam mengembangkan filosofi dan program pendidikan yang begitu membumi. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara ini, selain konsisten memupuk jiwa nasionalisme, juga tekun menyelenggarakan "sekolah kepandaian khusus" di tingkat lanjutan.

Langkah-langkah yang dikembangkan Taman Siswa ternyata banyak diadopsi oleh dunia pendidikan nasional. Contohnya, pembangunan Sekolah Teknik Menengah Pembangunan dan Sekolah Pertanian Menengah Atas ternyata awalnya dirintis oleh Ki Sarino dari Taman Siswa. Namun, lembaga yang tersohor ini pada dasarnya tetap mengutamakan character building. "Siswa yang masuk ke Taman Siswa bukan hanya anak yang memiliki NEM (nilai ebtanas murni) tinggi. Yang penting, karakter dan budi pekerti yang baik," tutur Ki Supriyoko, Ketua Bidang Pendidikan Majelis Luhur Taman Siswa.

Menurut peneliti LIPI, Makmuri Sukarno, sekolah-sekolah swasta itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat tak lain karena mereka berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Pemerintah, sebaliknya, mengembangkan sistem pendidikan sebagai alat seleksi, kontrol, dan sosialisasi nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Dan pemerintah juga mengatur hal-hal kecil yang mestinya ditangani sendiri oleh masyarakat. "Seharusnya pemerintah hanya menjadi pengawas mutu pendidikan," kata Sukarno.

Mantan Menteri Pendidikan, Fuad Hasan, tak sependapat dengan Sukarno. Alasannya, sistem pendidikan yang seragam secara nasional memudahkan siswa pindah dari satu daerah ke daerah lain. Keseragaman juga menjaga kelangsungan pendidikan antarjenjang. Dan jangan lupa, Fuad Hasan-lah yang mengegolkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang "Satu Sistem Pendidikan Nasional". Nah, bicara tentang sistem nan tunggal ini, Fuad pekan lalu mengatakan, "Undang-undang bukanlah naskah sakral yang berlaku abadi." Jadi, undang-undang itu perlu diubah?

Agung Rulianto dan Idayanie (Yogyakarta)