Perhatian publik yang besar kepada buku itu adalah reaksi yang tidak sulit ditebak: bagian-bagian tertentu dari biografi itu memaparkan fakta yang, menurut Ghalib, tidak banyak diketahui orang. Misalnya, ketika menjadi jaksa agung, ia telah memutuskan agar Soeharto dijadikan tersangka dalam kasus penyelewengan dana yayasan yang diketuai presiden kedua Indonesia itu. Usul itu ditolak Presiden B.J. Habibie setelah berkonsultasi dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto.

Tembakan Ghalib serta-merta memancing berbagai komentar—termasuk dari beberapa pejabat yang tidak bersangkut-paut dengan buku itu. "Ngapain sih Ghalib bikin buku kalau hanya ingin dicap reformis?" kata Syamsu Djalal, sejawatnya dulu di kejaksaan. Lelaki Makassar yang lahir pada 3 Juni 1946 itu mengaku punya alasan sendiri. "Saya hanya ingin meluruskan sejarah," katanya.

Gugatan kepada buku Ghalib bukan tak berdasar sama sekali. Sepanjang karirnya sebagai jaksa agung, pria yang pernah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan (1992-1993) itu berkali-kali dihantam problem. Transkrip rekaman pembicaraannya dengan Habibie dipampang di media massa. Dalam percakapan telepon itu, Ghalib disebut-sebut merekayasa pemeriksaan Soeharto menjadi sekadar sandiwara. Ia juga pernah dituding Indonesian Corruption Watch (ICW)—lembaga pemantau korupsi—menerima uang ratusan juta rupiah dari Prajogo Pangestu dan The Ning King, konglomerat yang saat itu telah disidik kejaksaan karena menyelewengkan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus yang kontroversial itu membuat Ghalib dinonaktifkan dari jabatan jaksa agung pada Juni 1999. Banyak pihak menduga terbitnya biografi itu merupakan upaya Ghalib untuk mencuci nama.

Selasa pekan lalu, wartawan TEMPO Tomi Lebang mewawancarai purnawirawan letnan jenderal TNI itu dalam kabin kelas bisnis pesawat Jakarta-Makassar. Pertemuan di pesawat itu adalah kelanjutan dari wawancara sebelumnya, di kediaman Ghalib yang mewah—sekitar 2.000 meter persegi—di kawasan Ceger, Jakarta Timur.

Berikut ini petikannya.

Apa tujuan Anda menulis buku ini?

Saya ingin memberi tahu masyarakat tentang apa yang telah saya lakukan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk dalam kasus mantan presiden Soeharto. Sebagai anggota TNI, saya juga ingin memberikan pertanggungjawaban kepada TNI. Selain itu, saya ingin membantah tuduhan bahwa kejaksaan adalah lembaga yang menghambat pemberantasan KKN. Itu tidak benar. Kendala kejaksaan adalah karena kami harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, yang mengatakan bahwa jaksa agung adalah bagian dari pemerintahan. Akibatnya, apa pun yang dikerjakan jaksa agung—apalagi dalam kasus politik—harus setahu, setidaknya seizin, presiden. Jadi, jaksa agung tidak independen. Terakhir, saya ingin mengatakan kepada keluarga saya bahwa saya tidak bersalah.

Apa saja upaya yang sebetulnya sudah Anda lakukan untuk menyelesaikan kasus Soeharto?

Saya membentuk tim untuk menyelesaikan kasus ini. Sampai penyelidikannya selesai, saya ingin statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Persoalannya, karena menurut Undang-Undang No. 5/1991, Ketetapan MPR No. 11, dan Instruksi Presiden No. 30, jaksa agung berada di bawah presiden, saya harus melaporkan semuanya kepada Presiden Habibie sebelum bertindak. Tapi beliau mengatakan tunggu dulu sampai selesai pemilu. Habis pemilu, tunggu lagi sampai selesai Sidang Umum MPR. Akhirnya, saya nonaktif sebelum hal itu diumumkan.

Permintaan peningkatan status menjadi penyidikan itu sudah Anda sampaikan secara tertulis?

Sudah. Semua orang tahu karena surat itu kemudan bocor ke mana-mana. Jika saja Habibie menerima saran saya itu, masalah Soeharto selesai sudah. Pak Habibie tidak akan terhambat untuk maju menjadi presiden lagi. Harap diingat, waktu itu belum ada skandal Bank Bali (yang menyeret nama Habibie) dan belum ada kasus Timor Timur. Mestinya jalan Pak Habibie menjadi presiden lagi lancar saja. Itu yang dulu saya inginkan.

Berapa kali permintaan itu Anda sampaikan kepada Habibie?

Berkali-kali. Tidak hanya di Istana, tapi juga dalam rapat kabinet bidang politik dan keamanan.

Menurut Anda, Habibie menolak permintaan itu setelah mendengar saran Wiranto. Anda pernah membicarakan masalah ini dengan Wiranto secara terbuka?

Ya, kita selalu berdiskusi dan kami mempunyai argumentasi masing-masing. Argumen saya dari segi hukum, sedangkan beliau tidak. Karena enggak ketemu, semuanya jadi tergantung Presiden. Nyatanya, Presiden menerima pandangan yang bukan dari sisi hukum.

Bagaimana detail penolakan Wiranto itu?

Penolakan itu disampaikan dalam rapat kabinet. Wiranto mengatakan, "Saya tidak sependapat kalau Pak Harto dijadikan tersangka, karena bisa berakibat buruk." Pak Wiranto beberapa kali juga mengatakan, "Sebetulnya siapa sih yang menghendaki Pak Harto diadili? Kan, hanya sebagian kecil masyarakat." (Wiranto membantah. "Tidak benar saya mengatakan itu," katanya kepada pers.)

Apa tanggapan balik Anda?

Saya katakan, hukum harus ditegakkan untuk kepentingan Pak Harto sendiri. Tapi ya seperti tadi. Selanjutnya kita serahkan kepada Presiden.

Dalam biografi itu, Anda menyebutkan Habibie akan mengunci kasus Soeharto—jika ia terpilih lagi sebagai presiden ataupun tidak.

Ya. Beliau mengatakan, "Kalau saya menang, masalah Soeharto akan saya kunci. Demikian juga kalau saya kalah." Saya tidak mengerti maksudnya. Tapi kata-kata itu saya catat betul, makanya dalam buku saya tulis. Barangkali itulah sebabnya belakangan keluar surat perintah penghentian penyidikan. (Muladi, Menteri Kehakiman pada pemerintahan Habibie, mengatakan, "Cerita itu interpretasi pribadi Ghalib dan banyak yang tidak benar.")

Buku itu juga memaparkan pertemuan Anda dengan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Apa perlunya? Anda berusaha mencari dukungan politik?

Saya bertemu dengan beliau karena saya ingin menanyakan apa dampak dari sisi intelijen jika kasus Soeharto diteruskan. Ternyata beliau setuju sekali. Pak Maulani dan Pak Feisal Tanjung (Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada era Soeharto) sangat mendukung karena tujuannya untuk kepentingan Pak Harto sendiri, kepentingan pemerintah, dan kepentingan rakyat.

Benarkah Anda memeriksa Soeharto di Cendana pada September 1998?

Bukan memeriksa, tapi meminta Pak Harto agar mau datang ke kejaksaan. Waktu itu, Tutut mendampingi Pak Harto dan bekas Menteri Perindustrian Hartarto mendampingi saya. Di situ saya sampaikan, "Melihat perkembangan sekarang, Pak Harto perlu diperiksa agar kasusnya cepat selesai. Kalau Bapak tidak mau, bisa lebih buruk bagi Bapak dan bagi negara ini." Sebagai bekas bawahan, saya rikuh. Karena itu, saya menggunakan pendekatan orang Jawa. Akhirnya, beliau setuju untuk datang.

Mengapa Anda tidak menyampaikan semua ini kepada publik sejak dulu?

Di situlah letak pertanggungjawaban moral saya. Kalau ingin populer, saya umumkan saja semuanya waktu itu. Nama saya akan melambung, tapi pemerintahan jatuh. Tapi apa you mau begitu? Selain itu, jika itu diumumkan, saya menyalahi undang-undang karena melangkahi Presiden. Dan Presiden akan mengecap saya sebagai pengkhianat. Lebih baik saya tanggung semuanya. Nah, sekaranglah saatnya saya ngomong.

Seluruh penjelasan ini mengesankan Anda bersih dalam kasus Soeharto. Tapi transkrip percakapan per telepon Anda dengan Habibie yang bocor ke media massa memberikan kesan pemeriksaan Soeharto cuma sandiwara.

Saya tidak membantah telah berbicara dengan Habibie. Tapi saya menolak bahwa saya telah berbicara dengan Habibie untuk merekayasa pemeriksaan Soeharto. Itu tidak benar. Tidak ada rekayasa.

Dalam wawancara televisi dua pekan lalu, bukankah Anda mengatakan rekaman itu bukan suara Anda?

Di majalah juga hanya disebut mirip suara saya, kan? Dalam rekaman ini (menunjuk tape recorder TEMPO), saya juga kan tidak bisa menjamin bahwa tidak ada intervensi (suara orang lain) di tengah-tengah wawancara saya, kecuali kalau saya rekam sendiri.

Tapi Habibie mengakui pembicaraan itu?

Pak Habibie mungkin punya pertimbangan lain. Saya juga tidak boleh mengatakan rekaman itu betul. Nanti, kalau Habibie bilang tidak..., bagaimana? Apalagi saya enggak pernah mendengar rekaman tersebut. Jika sudah mendengar pun, kita masih bisa ragu-ragu.

Ini soal lain. Anda pernah ke Swiss untuk melacak kekayaan Soeharto. Apa saja hasilnya ketika itu?

Waktu itu, Pak Harto belum menjadi tersangka. Tapi kita berhasil meyakinkan pemerintah Swiss dan Austria bahwa penyelidikan itu merupakan bagian dari proses penyelidikan kasus Soeharto.

Salah satu syarat menembus kerahasiaan bank adalah status tersangka si pemilik rekening. Mengapa Anda memaksa berangkat padahal Soeharto belum menjadi tersangka?

Saya tidak memaksa. Presiden yang memerintahkan.

Jadi, menurut Anda, perjalanan itu ada hasilnya?

Ya, ada, dong. Kesediaan pemerintah Swiss dan Austria membantu kita—walau Pak Harto belum menjadi tersangka—bagaimanapun, suatu keberhasilan. Memang kita tidak menemukan rekeningnya. Tapi, paling tidak, keberangkatan kita telah meletakkan dasar dari hubungan baik sekarang.

Tapi bukankah Anda tak memperoleh sedikit pun indikasi di mana rekening bernilai US$ 9 miliar itu berada?

Mereka (bank-bank Swiss dan Austria) mencari rekening itu tapi tidak menemukan uang US$ 9 milliar tersebut. Menurut mereka, kalau uang sebanyak itu ditarik, bank itu langsung kolaps. Mereka juga bilang, kalau jumlah uangnya sebesar itu, pastilah rekening bisa ditemukan meskipun pasti pula menggunakan nama orang lain, bukan Soeharto.

Untuk menemui pejabat bank di Swiss, Anda mengontak sejumlah pihak, antara lain David Hale, sumber majalah Time dalam kasus harta Soeharto. Tapi semuanya buntu. Jadi, dalam hal apa Anda sukses menembus bank-bank Swiss dan Austria?

Kita berhasil meyakinkan mereka, kita memerlukan rekening Soeharto untuk kepentingan penyelidikan. Tapi, kata mereka, rekeningnya belum ketemu. Mereka juga meminta agar ada aparat kejaksaan kita yang tetap tinggal di Swiss untuk memantau perkembangan pelacakan.
Ghalib membenarkan posisi duduknya. Bunyi pesawat Boeing 737 yang membawa Ghalib menderu-deru. Di samping pria Bugis itu, duduk Andi Murniaty, istrinya, seorang putri, dan dua orang cucunya. Agak di depan mereka, tampak anggota DPR, A.M. Fatwa, yang juga berangkat ke Makassar, untuk urusan yang lain.

Ghalib adalah pria yang bergemuruh—juga di saat-saat ia membicarakan tuduhan korupsi terhadap dirinya. Dalam biografinya, ia menyangkal semua tuduhan korupsi yang dilemparkan ICW. Pada satu bagian buku itu, ia mengaitkan serangan ICW dengan konflik dirinya melawan bekas Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita. Disebut-sebut, ICW mendapat pasokan informasi tentang korupsi Ghalib dari Ginandjar karena anggota MPR asal Partai Golkar itu sedang dibidik oleh sang Jaksa Agung dalam soal korupsi di Freeport.

Yang menarik, dalam bukunya, Ghalib tidak menyampaikannya sebagai pernyataan pribadi. Ia mengutip pemberitaan media massa. Cara ini memang tepat untuk menyelamatkan Ghalib dari tuntutan banyak pihak yang dia sebut dalam buku itu. (Baik Ketua ICW Teten Masduki maupun Ginandjar—melalui pengacaranya, Muhyar Yara—membantah tuduhan itu. "Bahan korupsi Ghalib kami peroleh dari masyarakat, bukan dari Ginandjar," kata Teten.)

Persisnya, apa konflilk Anda dengan Ginandjar?

Saya mengangkat masalah Freeport. Saya memang berupaya menyelesaikan masalah itu karena menjadi perhatian masyarakat sehingga menjadi beban pemerintahan Habibie. Waktu itu, lembaga penelitian Econit yang dipimpin Rizal Ramli luar biasa menyoroti masalah itu. Sekarang, setelah Rizal menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, kenapa dia tidak mengusut masalah ini?

Ketika itu, masalah ini sudah sampai di mana?

Tim kejaksaan sudah menyarankan agar statusnya ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, lalu saya sampaikan ke Presiden. Tapi, karena keburu dinonaktifkan, saya tidak jadi memasukkannya ke pengadilan.

Anda menyebutkan laporan kasus Freeport justru dibocorkan Habibie kepada Ginandjar. Anda rikuh?

Tidak ada rasa rikuh. Laporan saya kepada Presiden Habibie adalah hasil penyelidikan tim kejaksaan. Surat saya diberikan Habibie kepada Pak Ginandjar untuk ditanggapi. Ketika tanggapan Pak Ginandjar itu diserahkan lagi oleh Habibie ke saya, Pak Ginandjar ada di sana.

Apa isi tanggapan Ginandjar itu?

Intinya, Pak Ginandjar membantah isi surat saya.

Bagaimana hubungan Anda dengan Ginandjar setelah itu?

Sikap beliau jadi lebih dingin terhadap saya. Mungkin dia kurang enak. Tapi saya anggap biasa saja karena saya justru ingin menyelesaikan masalahnya.

Anda menuduh Ginandjar memasok data kepada ICW. Apa dasarnya?

Orang lain yang mengatakan begitu kepada saya—bukan saya. Saya sendiri pasrah saja kepada Yang Kuasa. Saya tidak pernah menuduh. Saya tidak pernah berprasangka. Saya dilahirkan untuk tidak berprasangka jelek sama orang.

Bagaimana Anda melakukan pelacakan tentang tudingan korupsi itu?

Saya tanya kepada yang punya bank. Kata mereka, "Wah, tidak mungkin orang dalam." Jadi, memang ada orang lain yang masuk ke bank itu. Wallahualam.

Banyak orang menganggap buku Anda merupakan pembelaan diri yang terlambat?

Buku ini disusun sejak dua tahun lalu, ketika saya baru saja dinonaktifkan sebagai jaksa agung. Tapi waktu itu kan pembuatan buku ini tidak diumumkan. Jadi tidak terlambat.

Melalui buku ini, Anda ingin mencuci nama Anda?

Ya, karena apa yang saya sampaikan adalah kebenaran.

Apakah sudah Anda pikirkan bahwa buku ini akan menyinggung banyak pejabat?

Saya sudah mempertimbangkannya dengan matang. Menulis biografi itu berat karena saya harus menulis apa adanya, termasuk menyebut nama orang.

Sudah ada reaksi dari Habibie dan Wiranto?

Sudah. Mereka sudah tahu. Saya juga menyampaikan kepada bekas Menteri Kehakiman Muladi bahwa buku ini tidak bermaksud menyulitkan dia atau bermaksud macam-macam. Intinya hanya menyampaikan kebenaran secara transparan.

Bagaimana reaksi Wiranto?

Saya sudah berbicara dengannya lewat telepon. Beliau menelepon saya. Saya juga sudah menyuruh orang lain agar menyampaikan kepadanya maksud penyusunan buku itu. Saya berpendapat bahwa Pak Wiranto dan Pak Habibie orang yang konsisten.

Maksudnya?

Karena mereka pendukung Pak Harto, orang akan mengatakan, "Wah, hebat Habibie dan Wiranto. Meski Soeharto dicaci-maki, mereka tetap konsisten mendukung Soeharto." Ini kan hebat namanya. Enggak ada orang seperti itu sekarang.

Apa tanggapan Habibie?

Saya belum mendengar tanggapan Pak Habibie. Cuma, tadi pagi, ajudan saya melapor bahwa beliau minta biografi saya melalui seorang stafnya. Saya mengundang beliau ke peluncuran biografi itu. Tapi beliau tidak hadir.