MUNGKIN sudah terlalu lama UUD 1945 yang kita pakai sekarang ini disakralkan. Tepatnya sejak 1959, ketika Bung Karno menyatakan dekrit dan dasar negara yang disusun serba tergesa-gesa itu dipakai kembali. Maka, perangkat terpenting negara itu dianggap seperti barang suci yang harus diterima secara final. Meski berbagai fakta telah memastikan bahwa UUD 1945 memiliki banyak cacat, responden jajak pendapat TEMPO terbelah dua dalam menyikapi amandemen UUD 1945: sebagian setuju, sebagian lainnya menolak.

Jika data ini bisa dijadikan patokan, wacana Komisi Konstitusi yang beberapa pekan terakhir berkembang tampaknya perlu dikaji ulang. Sejumlah kalangan nonpartai melihat hanya komisi yang independenlah yang bisa melakukan amandemen UUD 1945. Soalnya, partai politik yang akan melakukan amandemen itu pasti tak imun dari kepentingan politik sendiri. Dengan kata lain, perubahan UUD bisa saja diarahkan untuk keuntungan partai politik yang mereka wakili.

Responden jajak pendapat TEMPO juga sepakat bahwa parpol punya vested interest dalam mengamandemen UUD. Tapi, persoalannya, ada semacam romantisisme publik terhadap parlemen yang sejatinya memang telah dipilih melalui pemilu yang paling demokratis dalam 30 tahun terakhir. Menurut mereka, yang paling punya hak untuk mengubah atau mengusulkan perubahan UUD adalah parlemen sendiri.

Para pengusul Komisi Konstitusi dari luar parlemen pun sebenarnya tidak mengklaim akan menguasai sendiri hak mengamandemen UUD tersebut. Beberapa pengusul, misalnya, mengatakan bahwa komisi itu hendaknya terdiri atas gabungan antara anggota MPR dan kalangan independen di luar parlemen. Sedangkan pihak yang lain mengatakan Komisi Konstitusi sebaiknya diisi oleh orang di luar parlemen tapi dengan hak yang terbatas. Maksudnya, komisi itu nanti hanya mengusulkan materi perubahan, sementara keputusan akhir tetap di tangan legislatif.

Di pihak lain, politisi MPR yang tak mendukung dibentuknya Komisi Konstitusi menduga keinginan kalangan nonparlemen itu juga tidak sepenuhnya murni. Namun, tidak jelas pada bagian mana kalangan nonlegislatif itu akan mendapat keuntungan dari perubahan UUD.

Perdebatan sebetulnya bisa diakhiri dengan membuat Komisi Konstitusi dengan anggota yang majemuk. Hanya kemajemukanlah yang bisa melahirkan diskusi sehat tanpa pamrih politik. Jika proses itu terlampaui dengan hasil UUD baru yang lebih baik, mungkin publik bisa mengoreksi sikapnya: bahwa undang-undang dasar bukanlah kitab suci yang tak bisa diperbaiki.

Arif Zulkifli

Apakah UUD 1945 perlu dirombak/diamandemen?
Tidak perlu	51,5%
Perlu	48,5%
Jika UUD 1945 perlu diamandemen, siapa yang sebaiknya melakukan itu?
MPR melalui badan-badan pekerja MPR	61,3%
Badan khusus bernama Komisi Konstitusi	38,7%
Jika yang melakukannya adalah MPR, mengapa?*
MPR adalah pengejawantahan rakyat, jadi hanya MPR yang patut membahas perubahan UUD	76%
Perubahan UUD adalah salah satu tugas MPR	67,8%
Banyak ahli UU di MPR	34,7%
*Responden bisa memilih lebih dari satu jawaban
Jika yang melakukannya adalah Komisi Konstitusi, mengapa?*
Hanya orang nonpartai yang bisa bebas dari kepentingan politik	77%
MPR terdiri atas orang-orang partai yang penuh kepentingan politik	49,5%
Anggota MPR tidak paham tentang perubahan UUD	34,5%
*Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.
Jika nanti diputuskan Komisi Konstitusi dibentuk, siapa yang sebaiknya menjadi anggota komisi itu?
Anggota MPR ditambah ahli hukum dan perundang-undangan lainnya	51,2%
Ahli hukum dan perundang-undangan di luar MPR/partai politik	29,8%
Hanya anggota MPR	19%
Apa wewenang Komisi Konstitusi?
Mengubah/mengamandemen UUD 1945 dengan patokan yang ditetapkan MPR	58%
Membentuk UUD baru, kemudian disahkan oleh MPR	28,5%
Membentuk dan mengesahkan UUD baru	13,5%
Sejauh ini, ada beberapa partai (PDI-P, Golkar) yang keras menolak Komisi Konstitusi. Menurut Anda, apa alasannya?
Partai tersebut takut kepentingan politiknya terganggu jika UUD 1945 diamandemen	39,9%
Mereka menganggap UUD 1945 belum saatnya diamandemen	32,6%
Partai-partai itu adalah partai konservatif yang ingin mempertahankan UUD	27,5%

Metodologi jajak pendapat :

• Penelitian ini dilakukan oleh Majalah TEMPO bekerja sama dengan Insight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 517 responden di lima wilayah DKI pada 8-11 September 2001. Penarikan sampel dilakukan dengan metode acak bertingkat (multi-stages sampling) dengan unit analisis kelurahan dan rumah tangga. Dengan menggunakan ukuran sampel tersebut, estimasi terhadap nilai parameter mempunyai margin error sebesar 5 persen, dengan tak tertutup kemungkinan terjadinya non-sampling error. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka.
  

  Independent Market Research
  Tel: 5711740-41, 5703844-45 Fax: 5704974