Otto Soemarwoto
Pakar lingkungan dari Universitas Padjadjaran

JAKARTA dilanda banjir besar lagi. Orang langsung bilang ini karena hujan luar biasa. Faktanya tidak demikian. Hujan yang jatuh di bumi sebagian menguap lagi, yang lain meresap ke dalam tanah, sebagian lagi mengalir di atas permukaan tanah (air larian). Jika pembuangan air larian tidak memadai, barulah terjadi banjir. Makin besar koefisien air larian (C), yaitu persentase air hujan yang menjadi air larian, makin besar risiko banjir.

Sumber air banjir di Jakarta ada dua. Pertama lokal. Nilai C di Jakarta terus meningkat karena makin banyak permukaan tanah yang tertutup bangunan dan beton, di samping makin menyusutnya luas taman. Jumlah air larian ini bisa diancer-ancer. Misalkan dari tahun 1970 sampai sekarang terjadi rata-rata kenaikan C sebesar 35 persen. Dengan curah hujan di Jakarta yang rata-rata 2.100 milimeter per tahun dan 120 hari hujan (HH = hari yang ada turun hujannya), dalam kurun waktu 30 tahun angka-angka itu tinggal dikalikan saja. Untuk tiap hektarenya dikalikan lagi dengan 10.000 meter kubik, didapat angka 61,25 meter kubik/HH/hektare, yang sama dengan 12 truk tangki berkapasitas 5.000 liter. Kalikan ini dengan luas Jakarta dan Anda mendapat gambaran berapa besarnya tambahan air larian.

Ada masalah tambahan. Sungai banyak yang berkelok-kelok, mendangkal karena erosi dan sampah, menyempit serta penuh sampah, sehingga pembuangan air terhambat. Banyak pula selokan yang kapasitasnya tidak lagi memadai untuk menyalurkan air larian, dan tersumbat sampah. Di pantai, air dihadang oleh pasang laut, dan permukaan laut mungkin telah mengalami kenaikan karena pemanasan global. Permukaan tanah pun telah amblas karena pengisian kembali (recharge) akifer (air tanah) berkurang oleh menurunnya laju resapan air hujan ke dalam tanah dan penyedotan air tanah yang berlebihan. Tempat parkir (retensi) air di situ-situ dan di rawa, misalnya Pantai Indah Kapuk, sangat berkurang karena dibangun menjadi permukiman dan daerah perdagangan.

Sumber banjir kedua adalah air kiriman dari Puncak, Bogor, dan daerah hulu lainnya. Karena pembangunan yang menggebu-gebu di kawasan ini, nilai C-nya telah meningkat sehingga air larian meningkat dan dikirim ke Jakarta sebagai banjir kiriman.

Banjir bersifat periodik berkaitan dengan La Nina, yang membawa curah hujan luar biasa, dengan daur sekitar lima tahun sekali. Banjir 5 tahun lebih kecil daripada banjir 10 tahun, sementara banjir 10 tahun ini lebih kecil daripada banjir 25 tahun, dan seterusnya. Sebab, pemanasan global, frekuensi, dan intensitas La Nina menunjukkan gejala makin naik. Sementara itu, air larian makin besar. Maka, banjir bersifat progresif. Banjir 5 tahun telah menjadi banjir 10 tahun, banjir 10 tahun menjadi banjir 25 tahun, dan seterusnya. Mungkin ini sebabnya banjir 1996 lebih kecil daripada banjir sekarang.

Tampaklah bahwa banjir sebagian besar terjadi karena ulah manusia, bukan bencana alam. Hujan memang faktor penting, tapi jangan salahkan hujan. Jangan salahkan Tuhan. Hujan adalah karunia Tuhan. Namun hujan telah berubah menjadi kutukan karena kita terdorong melakukan pembangunan dengan visi mendapatkan keuntungan besar dalam waktu sependek-pendeknya dengan pembangunan tak ramah lingkungan.

Apa yang harus kita lakukan? Jangan saling menyalahkan. Misalnya, yang memberi IMB di kawasan konservasi ialah Jawa Barat. Yang membangun orang Jakarta. Keduanya bersalah. Kita telah terjebak dalam pembangunan tak ramah lingkungan. Jangan pula membuat Panitia Nasional Penanggulangan Banjir. Nanti uangnya habis untuk rapat, perjalanan dinas, dan honor panitia. Kita semua sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Tinggal mau bekerja benar atau tidak.

Pertama, lakukan tindakan preventif dengan benar-benar melaksanakan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Kita mulai dengan mematuhi aturan main. Misalnya, jika membangun, lakukanlah dengan IMB yang benar. Daerah yang diperuntukkan bagi konservasi air tidak diberi IMB. Perubahan lahan hijau, termasuk taman, untuk bangunan dan parkir haruslah dilarang. Pemompaan air tanah yang melebihi atau tanpa izin haruslah ditindak. DPR/DPRD pun harus tegas. Jangan hanya memikirkan politik. Lakukanlah pengawasan yang efektif. Ambillah inisiatif untuk memperbaiki/membuat undang-undang dan peraturan daerah untuk pencegahan dan penanggulangan banjir. Hal sederhana yang dapat dilakukan oleh semua orang ialah memelihara got dan tidak membuang sampah di dalamnya. Kita semua tahu ini. Tapi disiplin kita sangat rendah.

Kedua, tindakan korektif. Pengerukan sungai dan normalisasi sungai serta reboisasi diperlukan. Biayanya mahal dan sayangnya hasilnya tidak memuaskan.Yang murah ialah membuat sumur resapan. Semua orang dapat melakukannya. Air larian juga dapat dikurangi dengan memanen hujan, yaitu menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari. Gedung pemerintah, bank, hotel, dan universitas dapat melakukannya dengan membuat bak beton di bawah tanah. Rumah tangga dapat menggunakan drum plastik. Dampak kumulatif memanen hujan akan besar karena luas atap di Jakata mencapai ratusan hektare. Dengan angka curah hujan dan HH di atas, panen per hektarenya mencapai 175 meter kubik/HH. Kalikan ini dengan sekian ratus hektare luas atap di Jakarta. Air ini mengurangi banjir. Lagi pula, air panenan akan mengurangi kekurangan air yang dapat dipasok oleh PDAM. Jadi, untung dua kali.

LSM perlu juga mengambil inisiatif melakukan tuntutan class action kepada para penyebab banjir. Misalnya, menuntut Pemda yang memberi IMB yang tak wajar dan yang membangun tanpa IMB. Baik kalah maupun menang di pengadilan, dampaknya akan positif. Orang jadi takut berbuat tak ramah lingkungan yang menyebabkan banjir.