JAKARTA kebanjiran air, Sutiyoso kebanjiran protes. Sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota yang menjabat sejak 1997, dia dianggap kurang sigap mengantisipasi musibah yang bakal melanda kotanya dan tak segera melakukan koordinasi dengan aparatnya. Akibatnya, seperempat daerah kekuasaannya terendam dan ratusan ribu warganya terpaksa mengungsi ketika air bah datang dua pekan silam. Apa jawaban bekas Panglima Kodam Jaya itu? ”Anak buah saya kan bukan tentara, yang biasa mendapat tekanan.”

Lahir di Semarang 6 Desember 1944, Sutiyoso—pangkat terakhirnya mayor jenderal TNI—memang dikenal sebagai figur kontroversial. Banyak kebijakannya yang memancing polemik: mempersilakan tukang becak masuk Jakarta untuk kemudian mengusirnya, menggagas pembangunan patung pahlawan di jalan-jalan utama, membelikan anggota DPRD mobil, juga perseteruannya dengan pemerintah Bekasi mengenai tempat pembuangan sampah di Bantargebang.

Kamis pekan lalu, Sutiyoso menerima Gendur Sudarsono, Johan Budi S.P., dan Gita W. Laksmini dari TEMPO, di ruang kerjanya, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, untuk membahas kebijakannya soal banjir. Gubernur yang tujuh bulan lagi berakhir masa jabatannya ini menjawab semua pertanyaan dengan santai. Petikannya:

Anda mengatakan banjir tahun ini se-bagai musibah yang mengejutkan. Bukankah kita semua tahu bahwa peringatan bakal datangnya bencana banjir sudah ada lama sebelumnya?

Sekalipun kita sudah tahu, kita tidak mampu karena biayanya begitu besar. Lebih dari itu, banjir kemarin memang besar sehingga perlu penanganan yang lebih dari biasanya.

Untuk mencegah banjir di Jakarta, pembangunan kanal di timur kota pun tidak cukup. Padahal itu cuma rencana mikro DKI. Belum lagi kita harus mengacu pada rencana makro pemerintah yang meliputi Jabotabek.

Mesti diingat, 13 sungai yang melewati Jakarta itu datangnya dari selatan. Kalau pembangunan di sana tidak dikendalikan, ya percuma juga. Vila di Puncak, misalnya, jumlahnya begitu banyak. Di Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, realestat juga banyak sekali.

Bukankah ada yang namanya Badan Koordinasi Pembangunan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi)?

Kita tidak bisa menyalahkan, kepentingan setiap daerah itu berbeda. Kalau saya bicara ke Pemerintah Depok, Bekasi, dan Tangerang agar tidak melaksanakan pembangunan di daerah yang dekat dengan saya karena itu daerah resapan air, mana mereka mau. Justru karena dekat dengan Jakarta, nilai ekonominya menjadi tinggi dan dari situlah datangnya uang untuk pembangunan (kota) tersebut.

Bukankah penyimpangan tata ruang tak hanya terjadi di daerah tersebut, tapi juga di Jakarta sendiri?

Ya, itu juga. Yang melanggar memang semua, termasuk Jakarta. Tetapi kapan pelanggaran itu terjadi, ini kan harus diselidiki. Bukan di era saya.

Bukannya aku mau mengelak dari tanggung jawab. Soal tanggung jawab, nggak akan pernah lari aku. Tetapi mbok penilaiannya yang obyektif.

Misalnya Pantai Indah Kapuk, kapan berdirinya? Selama aku jadi gubernur, kan nggak ada pembangunan sama sekali. Developer pada tiarap semua. Yang mengeluarkan izin Pantai Indah Kapuk adalah pemerintah pusat.

Bagaimana dengan tuduhan bahwa reaksi aparat pemerintah daerah lambat dan tidak tanggap?

Kita kan manusia biasa. Anak-istri aparat pemerintah kelelep juga. Nggak mungkin gubernur bekerja sendiri. Kebetulan saja rumah gubernur nggak kebanjiran. Tetapi kan saya tidak bisa bekerja sendiri. Itu saya akui, itu kelemahan saya. Tapi, kalau orang menilai saya tidak tanggap, itu penilaian subyektif.

Kapan sebetulnya rapat pertama membahas banjir?

Tanggal 31 Januari 2002, persis setelah banjir. Sebelumnya persiapan juga sudah banyak. Waktu itu wakil
gubernur saya minta menjelaskan soal penanganan banjir.

Dengan polisi, ada koordinasi juga?

Oh, iya.

Tanggal 31 Januari itu?

Iya, mereka ikut. Di lapangan juga sudah ada aparat yang semestinya siap. Di tingkat kelurahan ada Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Badan Pembina Desa.

Anda meminta mereka langsung?

Oh, iya. Saya telepon satu-satu. Kalau di-ajak rapat, mereka datang.

Kalau ada koordinasi, mengapa misalnya bisa terjadi kemacetan jalan berjam-jam hanya karena tak ada polisi yang mengaturnya?

Kami akui itu. Rumah polisi dan tentara itu juga kelelep. Mereka terkadang, ya, menyelamatkan keluarganya dulu. Itu kan manusiawi.

Jangan-jangan karena tidak ada dana khusus untuk itu?

Kalau menolong orang kan tidak perlu dana. Semua ada dananya, termasuk polisi. Mereka kan punya, dari dana rutin masing-masing.

Sampai hari ini, berapa total kerugian akibat banjir?

Kita masih belum bisa menyebut angka, wong cuacanya berubah-ubah seperti ini.

Apa yang akan Anda lakukan dengan bangunan di bantaran kali yang sering dianggap sebagai penyebab banjir?

Saya sadar ini masalah berat. Pada zaman krisis seperti ini, menertibkan rakyat kecil yang membangun rumah di pinggiran kali itu paling makan hati dan paling tidak populer. Tetapi apa kita mau diam saja?

Beberapa waktu lalu saya sudah memerintahkan untuk melakukan penertiban. Saya tidak membongkar semua (bangunan di bantaran kali), kecuali yang baru dan mencolok mata, seperti di hilir Banjir Kanal Barat. Yang lainnya tidak saya jamah. Kalau waktu itu tidak saya bongkar, semuanya akan hanyut lenyap tersapu sewaktu banjir kemarin. Di banjir kanal itu, apa ada yang tahu bahwa ada satu orang yang punya sampai 50 rumah yang disewa-sewakan?

Apakah tidak ada solusi yang lebih manusiawi?

Kendalanya adalah koordinasi dengan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Dulu Ibu Erna (Erna Witoelar, eks Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah) pernah saya rayu-rayu, saya ajak makan. Saya bilang, ingin menertibkan kali, tetapi saya minta tolong agar warga dibikinkan rumah. Dia menjawab, ”Saya committed, Pak. Setuju. Saya cari duit dari luar negeri.” Saya tunggu-tunggu, eh, kabinet berganti. Saya sudah berusaha, kadang-kadang sampai putus asa. Sampai sekarang pun komitmen Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah belum jelas.

Sekarang soal dana. Bisa diperinci soal dana penanganan banjir?

Dana banjir yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rp 294 miliar. Untuk mendapatkan itu pun saya harus fight dulu. Jujur saja, apa ada LSM yang mendesak soal banjir sewaktu anggaran itu disusun? Kan tidak ada? Lagi pula, saya pasti diketawai orang kalau minta anggaran soal banjir ketika bahaya belum di depan mata orang banyak.

Bagaimana ceritanya dengan dana cadangan?

Jumlahnya Rp 505 miliar. Saya sudah mempersiapkannya jauh hari. Saya merenung, belakangan ada bencana di mana-mana. Maka saya pun berjuang untuk mengadakan dana cadangan, untuk keadaan luar biasa, untuk keadaan darurat, termasuk kalau-kalau negara ini tiba-tiba jadi bangkrut dan nggak punya apa-apa. Paling tidak, dengan uang cadangan tersebut, saya masih bisa menggaji pegawai saya sampai 4 bulan. Ini memang berandai-andai. Tetapi sekarang ternyata bencana banjir ini betul-betul datang.

Dana cadangan itu saya masukkan ke anggaran, kemudian saya simpan di deposito. Dana ini transparan, semua orang juga tahu, termasuk DPRD. Dana cadangan ini juga atas persetujuan DPRD. Saya juga sudah memintakan secara resmi agar dana ini bisa dipakai untuk penanggulangan pascabanjir.

Mana yang jadi prioritas rehabilitasi dari dana cadangan tersebut? Apakah dana cadangan akan dipakai semuanya?

Untuk sarana kota, sekolah, mengobati orang sakit. Kalau memang diperlukan, dana itu akan saya keluarkan semua. Tetapi kan kita berusaha untuk menghemat supaya ada sisanya, sehingga kalau sampai ada petaka lain kita masih bisa bernapas.

Banyak orang bilang, anggaran banjir yang cuma tiga persen dari APBD itu terlalu kecil. Menurut Anda?

Anggaran itu kan kita susun secara bottom up dari tingkat kelurahan sampai provinsi. Apabila lurah tidak mengusulkan lebih banyak, itu salah dia, bukan salah kita. Waktu itu, jujur saja, tidak ada orang yang teriak-teriak soal banjir. Sekarang ini orang bilang begitu karena sudah banjir. Untuk bisa mengegolkan porsi yang rada besar tahun 2002 ini, saya harus fight lebih keras.

Problemnya adalah orang terkadang membandingkan kecilnya anggaran untuk banjir dengan anggaran untuk beli mobil anggota DPRD yang mencapai Rp 5 miliar.

Kalau soal itu, bisa saya tegaskan bahwa pembelian mobil untuk anggota DPRD memang sudah disediakan, masuk ke anggaran tahun 2000. Itu pun semula tidak saya belikan karena ada kritik dari masyarakat. Saya pernah menulis surat resmi ke dewan mengenai reaksi masyarakat, termasuk juga rincian kerugiannya kalau tetap dibelikan mobil. Tetapi kemudian saya dikirimi surat lagi, menyatakan bahwa saya memang harus membelikan mobil. Padahal sebenarnya waktu itu masa berlaku anggaran 2000 sudah selesai. Ketika tahun 2000 habis dan hal itu tetap saya diamkan saja, pada Februari 2001 saya kembali didesak untuk tetap membelikan, dan tak ada alasan bagi saya untuk tidak membelikan.

Bukankah Anda bisa menolak?

Kalau tidak, bagaimana? Hak bujet itu kan dipegang oleh DPRD. Menurut undang-undang yang baru, anggaran itu wewenang DPRD.

Bukankah anggota DPR pusat saja tidak mendapat jatah mobil?

Makanya, jadilah anggota DPRD Jakarta, jangan DPR pusat. Ha-ha-ha….