Keterbatasan dana dijadikan kambing hitam oleh Gubernur Sutiyoso. "Kita tidak mampu karena dana yang dibutuhkan begitu besar," katanya ketika ditanya mengapa pemerintah daerah Jakarta terdadak oleh bencana banjir yang sudah diperkirakan sebelumnya. Ini adalah jawaban khas birokrat yang hidup dalam paradigma Orde Baru. Mereka baru bergerak jika anggarannya tersedia, termasuk segala peluang untuk menyalahgunakannya.

Sutiyoso, dan para birokrat sejenis, lupa bahwa uang bukan segalanya. Apalagi negara yang sudah maju dan kaya pun sebenarnya tak pernah menyediakan dana yang cukup untuk memberantas bencana alam. Karena itu, yang tak boleh tidak dilakukan adalah tindakan antisipasi. Peran pemimpin masyarakat seperti seorang gubernur adalah memastikan bahwa rakyatnya siap mengantisipasi segala bencana yang diperkirakan akan berlangsung.

Sutiyoso, misalnya, tak akan dipersalahkan seandainya serangkaian tindakan murah meriah dilakukannya sebelum banjir tiba. Mengadakan rapat semua pimpinan jajarannya untuk mengantisipasi banjir setelah berbagai instansi, seperti Badan Meteorologi dan Geofisika meramalkan akan terjadi bah, tak butuh dana besar, bahkan bisa ditutup dengan biaya rutin. Membuat peta perkiraan banjir dalam beberapa skenario bahkan bisa dilakukan beberapa orang saja di sebuah ruang kantornya. Lalu, berkeliling mengunjungi masyarakat di lokasi-lokasi yang berpotensi terserang banjir untuk menjelaskan berbagai skenario tersebut, dan mendiskusikan hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampaknya, hanya membutuhkan ongkos lebih kecil dari harga sebuah mobil dinas anggota DPRD. Syukur-syukur ia juga telah menyiapkan rencana evakuasi dan mengadakan latihan bersama masyarakat.

Bila itu saja dilakukannya, ia kini tak kena banjir hujatan. Bahkan mungkin menjadi tokoh paling dipuji pekan-pekan ini dan, boleh jadi, suara-suara untuk mencalonkannya menjadi presiden di masa datang akan bergaung tanpa henti.

Tapi Sutiyoso tidak melakukannya. Bukan karena ia tak mampu. Sebagai lelaki yang dibesarkan di jajaran pasukan elite Kopassus, mayor jenderal purnawirawan ini tahu betul bagaimana menyusun rencana evakuasi. Ia juga sangat mengerti tentang perlunya latihan-latihan untuk memastikan agar evakuasi berjalan baik. Pendidikan komando yang dijalaninya mengajarkan juga bagaimana pentingnya peran seorang komandan untuk berada paling depan dalam mengatasi keadaan sulit. Sebagai perwira yang pernah menduduki jabatan teritorial, ia juga telah menghadiri kuliah berjam-jam tentang pentingnya memobilisasi masyarakat dalam mengatasi ancaman bersama.

Kalaupun jabatan sipil membuat Sutiyoso mencoba melupakan tata cara militer, ia sebenarnya tetap punya kompetensi yang dibutuhkan. Sebagai pria yang dilahirkan di Semarang, ia tentu tahu betul bahwa pemerintah tak pernah mencoba membuat Gunung Merapi tak meletus. Yang selalu dilakukan adalah meminimalkan dampaknya, antara lain dengan membuat peta daerah berbahaya, jalur pengungsian yang aman, dan sistem pengawasan dini gejala gunung akan meletus. Lantas, yang paling penting adalah menyosialisasikannya kepada masyarakat yang berpotensi menjadi korban. Walhasil, pengalaman sipil ataupun militer Sutiyoso sebenarnya cukup lengkap untuk menjadikannya seorang pemimpin yang baik.

Entah mengapa, kepemimpinan itu tak muncul saat dibutuhkan. Mungkin lingkungan birokrasi pemerintah daerah memang begitu kolutif sehingga, secara sadar ataupun tidak, Sutiyoso tersandera di dalamnya. Itulah alam yang mensyaratkan kehadiran uang sebelum tindakan apa pun dapat dilakukan. Tempat kreativitas diartikan sebagai kepiawaian menciptakan alasan mengapa sebuah proyek perlu dilakukan dan berapa besar biaya yang diperlukan. Tempat proyek diidentikkan sebagai peluang pendapatan tambahan, tanpa peduli apakah tujuan proyek untuk kemaslahatan masyarakat atau bukan. Pendek kata, sebuah tempat yang menyebabkan Indonesia menjadi lahan subur kegiatan korupsi dan kolusi.

Korupsi dan kolusi. Akhirnya sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa dua kegiatan laknat itulah yang telah membuat pemerintah DKI lunglai diterjang banjir. Sementara Wali Kota New York menjadi sangat populer setelah serangan 11 September karena kemampuannya memobilisasi reaksi masyarakat, Sutiyoso justru menjadi bulan-bulanan kemarahan warganya setelah banjir menenggelamkan sebagian besar wilayah Ibu Kota. Di saat pemerintah daerah New York menyerukan masyarakat agar menyetop sumbangan mereka karena kas kantor wali kota sudah terlalu penuh, Presiden Megawati menyarankan para dermawan Indonesia agar menyalurkan sumbangannya langsung ke masyarakat karena tak yakin aparatnya bisa dipercaya. Sutiyoso tidak saja tak punya kepemimpinan yang dibutuhkan Jakarta, tapi tak pula dilengkapi dengan birokrasi yang seharusnya.

Maka, mengatasi banjir di masa depan memang tak cukup hanya dengan mengangkat gubernur baru, tapi juga reformasi drastis birokrasi pemerintah DKI dan aparat legislatifnya. Rasanya semakin kuat alasan untuk mengubah undang-undang yang ada agar gubernur, wali kota, dan bupati dipilih langsung oleh rakyat dan anggota legislatif dicoblos berdasarkan sistem distrik. Sebab, tanpa perubahan seperti ini, jangan harap kepemimpinan yang muncul dari bawah tumbuh.

Sebaliknya, bila perubahan undang-undang seperti ini dilakukan, warga Jakarta akan punya kesempatan memilih pemimpin yang mereka cintai dan hormati. Terutama di saat krisis, karena musibah seperti banjir adalah tes alamiah kepemimpinan tokoh-tokoh dalam sebuah masyarakat terbuka. Banjir di Jakarta, misalnya, telah mencuatkan popularitas sejumlah aktivis yang berhasil memobilisasi masyarakat agar terjun membantu korban banjir tanpa menunggu koordinasi pemerintah.

Sistem politik yang baik seharusnya membuka peluang bagi setiap warga untuk memilih pemimpin yang dikehendaki tapi harus terhambat oleh birokrasi dan mekanisme partai politik. Karena itu, penanganan banjir Jakarta tak boleh berhenti hanya karena air telah surut. Tak cuma sumbat yang membendung aliran air di gorong-gorong yang harus terus-menerus dibersihkan. Sumbat aspirasi masyarakat di sistem politik juga harus terus diperlancar.

Tanpa itu, kita semua akan tenggelam di telaga Jakarta.