SISWONDO hanya bisa terpaku. Rumahnya di bantaran Kali Jagir Wonokromo di Surabaya hancur digilas ekskavator milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur. "Semuanya habis sudah," ucap lelaki asal Madiun, Jawa Timur, berusia 60 tahun itu.

Padahal, untuk membangun rumah sederhana itu, Siswondo telah menghabiskan biaya sekitar Rp 3 juta. Biayanya dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil menjual nasi bungkus selama bertahun-tahun. Di rumah itu, ia tinggal bersama istri dan dua anaknya.

Tanahnya, seukuran 10 x 6 meter persegi, dibelinya dari pegawai Dinas Pengairan seharga Rp 3,5 juta pada 1999. Awalnya, Siswondo ragu membeli kapling tanah di pinggir sungai itu. "Tapi pegawai itu meyakinkan bahwa jual-belinya sah dan tak mungkin digusur. Akhirnya saya beli," tutur Siswondo.

Ternyata, setelah tiga tahun dia mendiami rumahnya, terjadi penggusuran besar-besaran selama dua hari itu pada awal pekan lalu. Siswondo tak sendirian. Sebanyak 850 bangunan rumah di situ luluh-lantak digilas ekskavator dan buldoser.

Aksi itu membuat warga histeris dan ketakutan. Bahkan ada yang pingsan ketika rumahnya dihancurkan. Mereka tak mungkin melawan. Sebab, aparat pemerintah daerah yang beraksi didukung oleh petugas kepolisian dan tentara.

Alhasil, sepanjang Kali Jagir Wonokromo, yang merupakan anak Sungai Brantas, bersih dari pelbagai bangunan permanen dan semipermanen yang biasanya kelihatan. Kebanyakan bangunan di situ, selain digunakan untuk tempat tinggal, juga dipakai sebagai bengkel las, warung, dan tempat menjual buah-buahan.

Selintas, aksi pemerintah daerah membersihkan wilayah bantaran sungai untuk menghindari banjir bandang sekaligus menertibkan lalu-lintas cukup bagus. Persoalannya: kenapa baru sekarang aksi itu dilaksanakan?

Padahal banyak warga sudah lama tinggal dan memiliki rumah di lokasi itu. Mereka pun membeli kapling tanahnya dari pegawai Dinas Pengairan. Setiap bulan mereka membayar listrik dan setiap hari membayar pungutan oknum aparat. Kenyataan ini pula yang acap terjadi dalam berbagai kasus penggusuran di kota lainnya, terlebih di Jakarta.

Benar, para warga yang tergusur diberi semacam uang pengganti sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga. Tapi, "Uang sebesar itu tak cukup untuk mengontrak rumah. Di mana kami harus tinggal?" ujar seorang warga, Lastri, asal Lamongan, sambil mengusap air mata. Jadilah kini sekitar 2.000 warga keleleran di sekitar lokasi dan mendirikan tenda-tenda plastik.

Sudah begitu, aksi penggusuran pun pilih bulu. Puluhan pabrik nyatanya masih berdiri megah di sepanjang pinggiran Kali Jagir. Ada juga pompa bensin. Untuk soal ini, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jawa Timur, Soeprawoto, berdalih bahwa instansinya akan meneliti lebih dulu perjanjian sewa tanah pabrik-pabrik tersebut. "Begitu sewanya jatuh tempo, ya, kami robohkan," kata Soeprawoto.

Kukuh S. Wibowo (Surabaya)