DI tingkat elite, mungkin politik cuma adu kekuatan mayoritas. Namun, di tingkat bawah, politik tak berbeda dengan suara tokek: bisa berarti ya, bisa pula tidak. Itulah yang terjadi dengan proses politik pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk menyelidiki kasus korupsi dana nonbujeter Bulog sebesar Rp 54,6 miliar.

Kamis dua pekan lalu, keputusan pembentukan pansus kasus Bulog II, yang melibatkan Ketua DPR Akbar Tandjung, tertunda. Gara-garanya, kekuatan yang pro-pansus dan anti-pansus sama kuat. Penundaan ini bisa pula menyiratkan tanda penggembosan hasrat membentuk pansus.

Bersamaan dengan itu, ternyata Akbar Tandjung ditahan oleh Kejaksaan Agung. Dengan aksi hukum yang konkret itu, masih perlukah pansus kasus Bulog II dibentuk? Apalagi kejadian pengembalian uang dalam kasus korupsi dana nonbujeter itu mengesankan adanya kebohongan publik? Memang, DPR baru Senin pekan ini memutuskan masalah tersebut.

Ternyata sebagian besar responden TEMPO sepakat bahwa DPR harus tetap membentuk pansus. Pengusutan kasus dana nonbujeter Bulog lewat pansus dianggap akan lebih transparan. Mereka justru mengkhawatirkan penyelesaian lewat jalur hukum, yang diduga bakal menghunjam rasa keadilan masyarakat.

Namun, sebagian responden (39 persen) berpendapat tak perlu lagi ada pansus. Alasannya, proses pansus hanya akan membuang-buang uang negara. Boleh jadi itu bukan lantaran pansus tak perlu, tapi lebih karena permainan politik di DPR.

Yang jelas, hampir semua responden bersuara kor bahwa Akbar Tandjung tak patut lagi menjabat Ketua DPR, sehingga harus meletakkan jabatan itu. Bagaimana mungkin mengelola lembaga tinggi negara dari dalam sel penjara? Kalau tidak, tentu daftar pejabat negara di Indonesia yang menjadi terdakwa kasus korupsi, bahkan ditahan, makin panjang.

Agung Rulianto

Setelah Kejaksaan Agung menahan Akbar Tandjung, masih perlukah pembentukan pansus Bulog di DPR?
Ya	61%
Tidak	39%
Jika ya, apa alasan Anda?*
Pengungkapan kasus ini akan lebih transparan	48%
Jika temuan pansus dan penyidikan hukum hasilnya sama, bisa saling memperkuat	41%
Penyelesaian hukum tak akan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat	39%
Upaya wakil rakyat dalam memberantas KKN	31%
Penyelesaian politik berdampak lebih besar	25%
Persamaan perlakuan terhadap kasus Bulog yang dulu melibatkan Abdurrahman Wahid	12%
*Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.
Jika tidak, apa alasan Anda?*
Hanya buang-buang duit negara	47%
Penyelesaian secara hukum punya legalitas tinggi	35%
Lobi Partai Golkar terlalu kuat	27%
Aparat hukum sudah bekerja cukup baik	25%
Memicu konflik baru di tingkat bawah (masyarakat)	24%
Pelecehan terhadap proses hukum	23%
*Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.
Apakah Akbar Tandjung harus meletakkan jabatan Ketua DPR?
Ya	91%
Tidak	9%
Jika terbukti dana nonbujeter Bulog dipakai untuk kepentingan Golkar, apakah Golkar harus bubar atau setidaknya tak berhak ikut Pemilu 2004?
Ya	67%
Tidak	33%

Metodologi jajak pendapat :

• Jajak pendapat ini dilakukan oleh Majalah TEMPO bekerja sama dengan Insight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 522 responden di lima wilayah DKI pada 9-12 Maret 2002. Dengan jumlah responden tersebut, tingkat kesalahan penarikan sampel (sampling error) diperkirakan 5 persen. Penarikan sampel dikerjakan melalui metode acak bertingkat (multi-stages random sampling) dengan unit kelurahan, rukun tetangga, dan kepala keluarga. Pengumpulan data dilakukan lewat kombinasi antara wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon.
  
  

  Independent Market Research
  
  Tel: 5711740-41, 5703844-45 Fax: 5704974