PAPUA adalah negeri yang resah. Sepuluh tahun setelah Irian Jaya kembali ke wilayah Republik Indonesia, 1979, kegelisahan menggerayangi pedalaman karena pembangunan belum menyentuh daerah itu. Malaria melanda, tapi obat-obat langka. Pasokan buku, alat-alat sekolah, bahan bangunan untuk beberapa kabupaten berbulan-bulan nyangkut di Jayapura karena tak ada angkutan. Harga barang melonjak. Di Jayapura, sebungkah kubis harganya Rp 500 (lebih mahal dari harga Majalah TEMPO, yang ketika itu Rp 400) karena harus diangkut dengan pesawat dari Wamena. Ini sudah lumayan, sebelumnya sayur-mayur harus didatangkan dari Ujung Pandang.

Para birokrat di daerah merasa suasana kerja tidak lagi nyaman. Beberapa camat diketahui lebih sering tak ada di kantor karena sedang berada di kota kabupaten untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Paramedis kecamatan ramai-ramai kembali ke kota, selain karena tak betah juga lantaran merasa kerja mereka sia-sia tanpa peralatan dan obat-obatan memadai. Kalangan pegawai pemerintah daerah (pemda) yang asli Irian pun tak kalah gelisah, lebih-lebih setelah beberapa pegawai di kantor gubernur diciduk dengan tuduhan terlibat gerakan Organisasi Papua Merdeka.

Persoalan ekonomi ini rupanya direspons lain oleh Jakarta. Orang-orang pusat justru menganggap Irian sebagai wilayah yang mesti dikontrol. ”Masalah pembangunan tentu tak lepas dari keamanan,” kata Pangdam Cenderawasih (waktu itu) Brigadir Jenderal C.I. Santoso. Terjadilah ironi paling pahit buat daerah yang kaya sumber daya alam itu: keamanan diperkuat, kesulitan ekonomi dibiarkan.

Kesalahan ”terapi” itulah, rupanya, yang membuat Irian senantiasa menjadi negeri yang resah. Dan hubungan Jakarta-Papua tak pernah mulus. Bahkan hingga kini setelah salah satu tokohnya, Theys, tewas terbunuh.