Untuk mengatasi kelangkaan gula, setujukah Anda jika keran impor untuk komoditas ini dibuka lebar-lebar? (18 - 25 April 2003)
Ya
	43.3%	215
Tidak
	54.1%	269
Tidak tahu
	2.6%	130
Total	100%	614

Gula tiba-tiba langka di pasaran. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, harga gula bisa mencapai Rp 6.000 sekilo. Ironisnya, dalam beberapa kali inspeksi mendadak yang dilakukan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi, puluhan ribu ton gula menumpuk di gudang pabrik gula di berbagai daerah seperti di Sabang dan Jawa Timur. Gula tersebut tak segera dilempar ke pasar, malah didiamkan, sehingga Menteri Rini terpaksa memerintahkan penjualannya untuk menekan harga.

Pemerintah sudah menunjuk Bulog dan tiga PT Perkebunan Nusantara serta satu perusahaan swasta sebagai importir resmi. Apakah benar mereka tidak berkompeten sebagai importir atau sengaja menimbun gula demi mendapatkan keuntungan dari harga yang naik terus?

Lembaga penelitian ISTECS pekan lalu memaparkan hasil kajiannya. Menurut mereka, tidak benar penurunan produksi gula di dalam negeri menyebabkan kelangkaan komoditas penting itu. Kenyataannya adalah, produksi masih cukup tapi pabrik gula dengan sengaja menurunkan rendemen (kadar gula) tebu produksi petani, khususnya di Jawa. Akibatnya, para pengusaha gula bisa mengklaim volume produksi amat rendah. Hal itu, misalnya, dialami pabrik gula di Jawa Tengah.

Sebagian besar pengakses Indikator di Tempo Interaktif berpendapat serupa dengan hasil penelitian itu. Meskipun di sisi impor dilakukan deregulasi, dengan membukanya lebar-lebar, hal itu belum menjamin tersedianya gula yang melimpah—dan murah. Jika hasil penelitian ISTECS dipakai sebagai dasar untuk memperbaiki industri gula di Indonesia, kemungkinan besar produksi tebu yang jadi bahan gula dari para petani memang cukup memenuhi permintaan gula di pasar.

Indikator Pekan Ini: Presiden Megawati Soekarnoputri akhirnya menyetujui pembelian senjata dari Rusia, yakni jet tempur Sukhoi dan helikopter. Harga yang harus dibayar untuk senjata-senjata canggih itu sekitar US$ 197 juta atau hampir Rp 1,4 triliun pada nilai tukar Rp 9.000 per dolar Amerika. Uniknya, Rusia bersedia menerima pembayaran dengan sistem imbal beli berupa hasil bumi. Yang diprioritaskan untuk membayar adalah sawit dan karet. Kebijakan itu bukan tanpa protes. Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti sudah mengirim surat agar hal itu dipertimbangkan kembali karena pemerintah harus menyediakan rupiah murni untuk membeli komoditas tersebut dari petani. Belum lagi, hampir sebagian besar produksi hasil bumi sudah diprioritaskan untuk ekspor. Pemerintah Megawati juga dikritik tidak sensitif terhadap pengeluaran anggaran negara, karena Rp 1,4 triliun bukan jumlah yang kecil bagi anggaran pembangunan. Jadi, setujukah Anda jika pemerintah membeli peralatan militer senilai hampir US$ 200 juta itu? Silakan sampaikan pendapat Anda dengan mengklik www.tempointeraktif.com.