Tentara berjaga-jaga dan bersiap dengan senapan di luar sebuah gedung di Bagdad, juga di jalan-jalan sekitarnya. Helikopter sesekali berputar di atasnya. Sebuah acara penting sedang berjalan di dalam. Hari itu, Minggu pekan lalu, tinta ditorehkan dalam sejarah bangsa Irak. Sejumlah 25 orang pemimpin Irak memproklamasikan Dewan Pemerintahan. "Rakyat telah menang," ujar Ibrahim Jafari, pemimpin Partai Dakwah.

Benarkah? Di satu sisi, ucapan Jafari benar. Irak tak lagi diperintah langsung oleh orang-orang kiriman Washington ataupun London, yang dianggap sebagai penguasa pendudukan setelah mereka menggulingkan Saddam Hussein pada April lalu. Lembaga yang dibentuk dengan semangat representatif itu—mewakili komposisi populasi Irak—memiliki kewenangan eksekutif: memilih menteri kabinet, yang akan dilakukan pekan ini, menunjuk diplomat, memberi persetujuan anggaran negara tahun depan, dan mempersiapkan komisi untuk membuat undang-undang dasar. Mereka bahkan sudah lebih jauh melangkah dengan membentuk komisi yang mempersiapkan pengadilan untuk para penjahat perang Irak. Otomatis, 55 orang yang namanya ada di dalam daftar the most wanted Amerika dan Inggris akan duduk di kursi pengadilan itu. Baik pihak Amerika maupun Inggris, yang menahan sebagian dari 55 orang itu, belum berkomentar.

Namun, di sisi lain banyak orang mempertanyakan kemandirian lembaga itu alias menuduh mereka sekadar boneka. Sebab, kata akhir tetap pada Paul Bremer, penguasa dalam koalisi pendudukan Amerika-Inggris. Apalagi sembilan dari mereka dan kebetulan yang paling banyak berbicara adalah orang-orang yang baru datang dari pengasingan, yang sebagian di antaranya sangat dekat dengan kelompok keras Amerika seperti Ahmad Chalabi, pemimpin Dewan Nasional Irak.

Sebenarnya, ketakutan menjadi boneka Amerikalah yang membuat proses pembentukan lembaga itu lumayan berliku. Sejak Saddam jatuh, penguasa sipil Amerika di Irak, Jay Garner, berkali-kali mengundang para pemimpin Irak untuk membentuk pemerintahan sementara. Banyak yang menolak. Saking susahnya, Bremer berniat menunjuk lima orang yang dekat dengannya guna membentuk pemerintahan sementara.

Namun, ketika Garner digantikan Bremer pada Mei lalu, langkah itu dihentikan. Bremer lebih memikirkan keamanan daripada pembentukan pemerintahan yang demokratis. Dia membekukan upaya Garner dan membicarakan Dewan Penasihat Politik (Advisory Political Council), bukan Dewan Pemerintahan. Tentu saja ini kian membuat para pemimpin oposisi termasuk Chalabi tak senang.

Pemimpin Majelis Agung Revolusi Islam di Irak (SCIRI), organisasi Syiah terbesar, menyatakan tak mau bekerja di dalam dewan politik itu. Sementara itu, pemimpin Syiah lainnya, Ayatollah Ali Sistani, juga mengeluarkan fatwa menuntut rakyat Irak memiliki peran lebih besar dalam pemerintahan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pun mulai berperan. Perwakilan Khusus PBB, Sergio Vieira de Mello, yang belum lama meninggalkan kursinya di Timor Leste, membujuk Bremer agar mengubah Dewan Politik menjadi Dewan Pemerintahan, yang berarti bukan sekadar penasihat melainkan sebagai lembaga eksekutif. Bremer pun mengiyakan. "Amerika menyadari, sulit bagi mereka memerintah Irak sendiri," ujar Hoshyar Zubari, pejabat senior Partai Demokratik Kurdi.

Langkah berikutnya, De Mello membujuk para pemimpin Irak yang masih enggan bergabung. Dia menemui Ayatollah Ali Sistani dan pemimpin SCIRI, Mohammed Baqir al-Hakim, yang selalu menolak bertemu dengan Bremer ataupun Duta Besar Inggris John Sawers. Mereka mau bergabung dengan syarat ada beberapa nama yang ditolak oleh kedua pemimpin Syiah itu.

Jalan tengah diambil, Dewan pun akhirnya terbentuk. Tapi pertanyaan belum terjawab, apakah lembaga itu akan independen atau sekadar boneka. Ada yang lebih sinis yang menyebut dewan itu akan menjadi kambing hitam atas kegagalan Amerika dan Inggris dalam mengatasi masalah keamanan dan memenuhi kebutuhan publik. Masalah keamanan masih menjadi keprihatinan rakyat Irak ataupun masyarakat internasional. Sementara itu, ketersediaan air bersih ataupun listrik juga masih menjadi masalah.

Walau begitu, cukup menarik disimak yang terjadi saat konferensi pers Dewan Pemerintahan pekan lalu. Dari 25 anggota, Chalabi satu-satunya yang mengucapkan terima kasih kepada Amerika dan Inggris. Bahkan, ketika Chalabi mengucapkannya, anggota Dewan lainnya diam saja. Tidak ada tepuk tangan sama sekali bagi Bush ataupun Blair.

Purwani Diyah Prabandari (The Economist, BBC, The Guardian, The Washington Post)