SECANGKIR teh manis di hadapan Purnomo Yusgiantoro masih utuh tak tersentuh. Sang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral rupanya lagi serius menyimak penjelasan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna A.F. kepada Presiden Megawati. Sesekali ia menanggapi sambil menyodorkan segepok dokumen yang dibawanya. Dijelaskan Ketua DPRD Kalimantan Timur, Sukardi Jarwo Putro, pertemuan itu dihadiri pula Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi dan Syaiful Teteng, Sekretaris Daerah Provinsi Kal-Tim. Akhir pekan lalu, di kediaman RI-1 di Jalan Teuku Umar, Jakarta, mereka khusus bertemu untuk membahas proses divestasi Kaltim Prima Coal yang terus menggulung bak benang kusut.

Usai pertemuan, Sukardi mengaku optimistis pemerintah daerah bakal mendapat 31 persen saham KPC seperti yang dijanjikan. "Bu Mega bilang kasus ini mesti diselesaikan menurut kontrak," katanya. Untuk itu Presiden telah meminta Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun segera menggelar rapat kabinet untuk membahas rinciannya.

Dimulai sejak 11 tahun lalu, proses pelepasan saham tambang batu bara di Sangatta, Kalimantan Timur, itu memang sarat kontroversi. Menurut perjanjian yang diteken pada April 1982, KPC wajib melakukan divestasi bertahap. Pada 1996 melepas 15 persen, 1997 sebanyak 8 persen, dan selanjutnya 7 persen tiap tahun hingga mencapai 51 persen saham. Kenyataannya, proses ini terus tertunda. Bahkan, pada Juli lalu, secara mengejutkan BP dan Rio Tinto melego anak perusahaan masing-masing yang menguasai total 100 persen saham KPC, ke Bumi Resources. Harganya miring, cuma US$ 500 juta. Padahal, pada Oktober 2002, KPC dan pemerintah telah bersetuju melego 51 persen sahamnya ke PT Batubara Asam (20 persen) dan Provinsi Kalimantan Timur (31 persen). Ketika itu banderol untuk 100 persen saham KPC disepakati US$ 822 juta.

Terang saja langkah kuda itu mengundang kecaman dari berbagai kalangan. "Tindakan itu sangat tak etis," Wimpy S. Tjetjep, Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, menegaskan.

Seorang pejabat Kementerian BUMN pun menilai transaksi itu janggal. Menurut dia, aset Bumi Resources cuma US$ 160 juta. Jadi, katanya berseloroh, "Jika Bumi membeli KPC, itu ibarat kambing makan sapi." Tapi, menurut Presiden Komisaris Bumi, Suryo Bambang Sulisto, pembelian itu normal saja. Soalnya, perusahaannya beroleh pinjaman US$ 460 juta dari konsorsium asing yang dipimpin United Overseas Bank, Singapura.

Apa mau dikata, geger belum reda juga. Sejak akhir Agustus silam hingga pekan lalu, giliran 2.760 karyawan KPC mogok kerja. Mereka menuntut Rio Tinto dan BP membagi bonus 15 persen dari nilai penjualan saham ke Bumi—yang belakangan mereka turunkan menjadi "uang niat baik" sebesar 8 persen saja, atau sekitar US$ 40 juta. Nanang Asnan, wakil karyawan, merujuk preseden saat BHP Billiton menjual sahamnya di Arutmin kepada Bumi Resources, tahun lalu. Kala itu pegawai mendapat 4 persen dari total nilai penjualan US$ 110 juta. Mengingat kondisi KPC jauh lebih sehat daripada Arutmin, Nanang menilai tuntutan mereka wajar-wajar saja.

Sampai kini negosiasi masih buntu. BP dan Rio Tinto hanya bersedia membayar 1,1 persen. Manajer Hubungan Eksternal KPC, Nunik Maharani, menilai tuntutan itu tak realistis, karena tak sekata pun peraturan mewajibkan perusahaan memberikan bonus sejenis itu.

Persoalan masih tak usai. Di balik pemogokan itu, kini tersiar masalah lain. Seorang eksekutif KPC berkisah, setelah membayar lunas US$ 500 juta, yang tenggatnya jatuh 10 Oktober depan, Bumi bakal segera merombak manajemen. Sejumlah nama telah digadang-gadang. Disebutkannya antara lain: Arie S. Hudaya, Direktur Utama Bumi, akan menempati kursi Presiden Direktur KPC yang saat ini diduduki Noke Kiroyan. Selain itu, Eddie J. Sobary, Direktur Keuangan Bumi, juga akan menggeser posisi Paul Vulton sebagai Manajer Umum Keuangan KPC. Yang masih sulit, menggeser Lex Graefe, direktur KPC yang luas dianggap sebagai "otak" KPC selama ini. "Jika Lex tak digeser, besar kemungkinan Bumi tak mampu mengelola KPC secara mandiri," kata seorang petinggi Departemen Energi.

Tentang hal itu, Deputi Direktur Eksternal Rio Tinto, Anang Rizkani Noor, menyatakan, setelah melepas kepemilikan, otomatis wakil pihaknya di KPC akan ditarik.

Eddie Sobary sendiri membantah kabar pergantian itu. "Jika kinerjanya sudah bagus, ngapain manajemen diganti," ujarnya. Tapi, ketika ditanya ihwal masuknya nama dia dan Arie S. Hudaya dalam jajaran baru direksi KPC, keduanya langsung kompak menjawab, "No comment."

Iwan Setiawan