Shafeeq Ghabra
Guru besar ilmu politik dan Presiden The American University of Kuwait

Puluhan juta penduduk Arab menyaksikan runtuhnya pemerintahan Saddam Hussein musim semi lalu, dan dalam kejatuhan Saddam mereka melihat cerminan situasi mereka sendiri. Bisa dikatakan, transisi di Irak menandai awal runtuhnya "Tembok Arab"—batas otoritarianisme dan kekakuan yang tak kasatmata yang mengisolasi wilayah tersebut seperti Tembok Berlin yang memisahkan Eropa.

Status quo di Arab yang telah menyebabkan malaise di Timur Tengah ini tidak dapat dibiarkan berlangsung lebih lama lagi. Tapi apa yang akan menggantikannya? Ada tiga kemungkinan buruk: anarki dengan tipe yang memungkinkan Usamah bin Ladin bertumbuh subur di Afganistan, perang saudara seperti yang terjadi di Aljazair dan Sudan, atau otoriter baru seperti Saddam.

Untuk sampai pada berbagai skenario itu, dunia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu dan melihat status quo membusuk dan tenggelam ke dalam situasi chaos. Tapi, ada alternatif lain yang lebih positif: jalan reformasi yang mengarah pada penegakan undang-undang, hak asasi, masyarakat yang lebih sehat, dan demokratisasi di dunia Arab.

Meskipun kekerasan sekarang melanda Irak, masih mungkin menemukan jalan reformasi itu. Situasi di Arab relatif stabil dalam satu atau dua dekade terakhir. Pembunuhan, kudeta, dan kerusuhan yang mendominasi wilayah tersebut pada 1945 sampai 1990 sudah berakhir, kecuali penyerangan Irak ke Kuwait dan konflik Palestina-Israel.

Tapi kondisi yang relatif stabil ini belum memperbaiki kondisi yang ada, hanya menciptakan pemerintahan yang gagal, pertumbuhan ekonomi negatif, tumbuhnya Islam radikal, dan lebih banyak represi. Kelambanan ini membuahkan keputusasaan, dan seorang nihilis kemudian merindukan kekerasan. Seperti pemuda Arab ketika menceritakan tanah kelahirannya: "Negara tidak pernah berinvestasi untuk kaum mudanya, kami tidak punya tempat, kami tidak pernah diinginkan. Saya bisa membakar tempat ini dengan mudah dan kabur tanpa menyesal."

Bagaimana Timur Tengah menghentikan lingkaran keputusasaan dan kemarahan ini? Kaum muslim di kawasan ini sudah pernah mencoba mempraktekkan hampir semua pandangan politik modern: sosialisme (Aljazair, Mesir, Irak, Libya, Suriah, dan Yaman), komunisme (Yaman Selatan), kapitalisme negara digabung dengan monarki (negara-negara Teluk, Yordania, dan Maroko). Bahkan mereka sudah mencoba dengan ideologi lokal—Naserisme, Baathisme, dan Khomeinisme. Satu-satunya ideologi yang belum dicoba di wilayah tersebut ialah demokrasi liberal.

Bangsa Kuwait, bersama dengan kerajaan lain di wilayah tersebut—Bahrain, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab—bisa menjadi taruhan terbaik bagi pendekatan liberal yang secara natural diberikan oleh raja atau emir. Anjuran Emir Uni Emirat Arab, Syekh Zayed bin Sultan al-Nahayan, agar Saddam Hussein mengundurkan diri sebelum penyerangan AS, memberikan kesan setidaknya beberapa pemimpin Arab siap menerima perubahan besar di wilayah mereka.

Sebaliknya, reformasi di Arab Saudi terus menghadapi tantangan yang lebih besar. Keluarga Kerajaan Al-Saud gagal mendukung upaya AS di Irak karena mereka memiliki masalah domestik. Hukum agama dan karakter negara tersebut—pusat legitimasi rezim tersebut—meruntuhkan kekuatan liberal, dan banyak orang Saudi khawatir bahwa tekanan di seputar reformasi agama dan politik akan menyebabkan ledakan. Tapi tanggapan serius penguasa Saudi terhadap serangan Mei 2003 terhadap kamp sipil di Riyadh setidaknya menyiratkan harapan bahwa Al-Saud akan melihat reformasi sebagai satu-satunya peluang bagi mereka untuk bertahan.

Di Yordania, reformasi membutuhkan penyeimbangan kembali struktur sosial negara tersebut, dengan orang Yordan Palestina akan mendapatkan kebebasan untuk memberikan kontribusi politik dengan cara-cara yang bermakna. Tapi, pertama-tama mereka harus dengan sadar memutuskan menerima Yordania sebagai tanah airnya.

Negara sekuler Timur Tengah menghadapi masalah yang berbeda-beda. Peran pemerintah Mesir yang pernah sangat menonjol di dunia Arab mulai terkikis, dan pengaruh tersebut kini bergeser pada Qatar, Uni Emirat Arab, dan bahkan Suriah—dan kini Irak yang demokratis juga memiliki peluang untuk mendapatkannya. Mesir dapat memperoleh kembali perannya di Arab hanya jika negara ini memimpin wilayah tersebut dalam pembaharuan budaya, liberalisme, demokrasi, reformasi pendidikan, dan perkembangan ekonomi.

Sejarah Mesir dapat mendukung peran ini. Kerajaan ini digulingkan pada tahun 1952 tanpa kekerasan, dan selama 250 tahun Mesir sudah terbukti mampu melahirkan sekaligus kecenderungan politik yang radikal dan reformis. Karena itu, sebenarnya reformasi di Mesir bisa berarti kematian atau pembaruan dunia Arab.

Situasi di Suriah hampir sama, tapi berbeda. Secara langsung, Suriah mendapat keuntungan dari perdagangan dengan Irak dan pembayaran pengangkutan minyak, sementara kejatuhan Saddam membuat hal yang sebelumnya disembunyikan menjadi tampak jelas: peran Suriah di Libanon, dukungannya untuk Hizbullah dan beberapa organisasi Palestina, aturan satu partai, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Di atas semua ini, Suriah ingin memotong agenda reformasi Washington dan mempertahankan status quo domestik. Rezim ini berharap Irak akan menjadi semacam rawa-rawa yang membuat AS terpaksa meminta bantuan kepada Suriah. Tapi, jika Presiden Bashir Assad ingin Suriah tidak tenggelam lebih jauh ke dalam kemiskinan dan penyimpangan, ia harus menerima liberalisasi politik, budaya, dan ekonomi. Assad memiliki kapasitas untuk mengambil langkah berani, tapi ia didesak oleh pendirian bahwa ia hanya seorang ahli waris (dan ia harus menerima konsekuensinya).

Bagi rezim monarki Timur Tengah, dan rezim sekuler seperti rezim Assad, reformasi tidak selalu berarti penghancuran diri. Seperti yang ditunjukkan Meksiko dan Eropa pascakomunis, kaum elite yang gesit dapat segera memposisikan dirinya ketika mereka mengubah sistem politik. Namun Iran tidak memiliki kemewahan semacam ini.

Bangsa Iran yang merindukan reformasi tecermin dalam dua kali kemenangan Presiden Khatami dalam pemilihan. Tapi perlawanan para mullah yang keras terhadap perubahan yang bahkan relatif moderat menunjukkan mereka sangat memahami bahwa reformasi yang serius akan mengubah posisi mereka. Bahkan kemungkinan terwujudnya reformasi sangat kecil karena sebagian rakyat Iran dan kaum mudanya menginginkan hal itu. Kendati demikian, tidak pernah ada negara Arab yang menghasilkan gerakan sosial dan budaya yang sedemikian kuat menuntut perubahan.

Tapi reformasi sejati di Timur Tengah hanyalah separuh jalan menuju pertempuran. Separuh lainnya ialah mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Reformasi tidak akan berhasil di tengah-tengah konflik yang memunculkan ekstremisme dan kebencian. Semua tembok yang memisahkan wilayah tersebut dari integrasi menuju masyarakat global dan modern harus diruntuhkan.

Copyright: Project Syndicate, November 2003