MUSIM hujan mulai melanda, air tercurah dari langit tak kunjung henti. Namun ada "hujan" lain seiring dengan pendaftaran calon legislatif di sejumlah partai politik. Bukan air yang menggerojok, tapi fulus. Para peminat kursi parlemen mulai keluar uang buat memuluskan pencalonannya dalam Pemilu 2004.

Tengok saja Partai Golkar di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Pengurusnya mematok "uang bakti" bagi kadernya yang ingin bertengger di nomor topi, urutan 1 sampai 4, dalam daftar calon legislatif. Untuk nomor 1 harganya Rp 52 juta; nomor 2 Rp 24 juta; nomor 3 Rp 14 juta; dan nomor 4 "cukup" Rp 7 juta. "Ini diputuskan dalam rapat pleno yang diperluas 13 November lalu," ujar Sekretaris Partai Golkar Surabaya, Eric Tahalele, kepada TEMPO, Jumat dua pekan lalu.

Keputusan disepakati semua pengurus partai di kota itu sampai tingkat kecamatan. Pertemuan di kantor Partai, Jalan Adityawarman, mengacu pada kesepakatan pengurus Partai Beringin se-Jawa Timur pada Juni 2003 di Hotel Hilton, Surabaya. Jadi, bisa dipastikan pola pengumpulan dana kampanye serupa juga dilakukan pengurus kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.

Kebutuhan dana kampanye Rp 2,3 miliar di Surabaya memancing kreativitas para elite Golkar setempat. Disepakati bahwa separuh kebutuhan bakal ditanggung calon anggota DPRD Surabaya, 30 persen calon parlemen Jawa Timur, dan 20 persen sisanya ditutup oleh calon anggota DPR pusat asal Surabaya. "Sebagian besar uang untuk pengadaan atribut partai seperti bendera, umbul-umbul, dan kaus," kata Eric.

Harga nomor urut jadi tersebut bisa membuat mata orang awam mendelik lantaran terlalu besar. Tapi, buat Indam Suryanto, yang berniat menjadi calon anggota DPRD Surabaya, Rp 52 juta terhitung kecil. Karena besarnya hanya 15 persen dari total biaya kampanye, dan jelas untuk biaya membesarkan Partai.

Apalagi "sponsor" yang akan membantu pendanaannya sudah di tangan. "Saya sudah membangun hubungan bertahun-tahun. Mereka sanggup membantu dana untuk pencalonan saya," ujar Indam, sambil merahasiakan cukong-cukong yang menjadi tim suksesnya.

"Pembelian kursi" juga dialami Muhammad Handoko, 48 tahun, calon anggota DPRD Sidoarjo, Jawa Timur, dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia harus mengeluarkan Rp 1 juta untuk pendaftaran, kontribusi buat PKB Sidoarjo Rp 15 juta, lalu Rp 20 juta untuk pengurus PKB Kecamatan Sedati yang menjadi daerah pemilihannya. Total jenderal hartanya berkurang Rp 36 juta. Itu belum termasuk biaya kampanye, membeli atribut partai untuk kampanye, plus biaya tak terduga lainnya.

Masih ada janji yang harus ditepatinya, yang tak lepas dari urusan uang. Bendahara PKB Sidoarjo ini harus menyerahkan 70 persen gajinya per bulan sebagai anggota DPRD ke kas partai, jika terpilih kelak. Perinciannya, 40 persen untuk PKB Sidoarjo dan 30 persen hak PKB Sedati. Belum lagi komitmen ikut membiayai pembangunan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sedati. "Saya ikhlas untuk kepentingan Partai," kata Ketua PKB Sedati yang juga pemilik toko elektronik dan dealer sepeda motor ini.

Ternyata uang formulir yang ditentukan pengurus pusat PKB jauh lebih besar, yakni Rp 5 juta. Itu tak lebih sebagai biaya pendaftaran. Biaya itu tak menjamin kader masuk daftar calon tetap. Seluruhnya tergantung penilaian kualitas dan pengabdian kepada Partai, dengan sistem skoring. Tampaknya pengurus pusat belum final menentukan besarnya sumbangan.

Sekretaris Jenderal PKB Saifullah Yusuf mengakui munculnya wacana meminta sumbangan kepada calon anggota DPR yang masuk daftar calon resmi. Besarnya belum ditentukan, yang pasti tak melebihi Rp 100 juta, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu 2003. "Kami memang kurang dana. Dana partai dari pemerintah Rp 13 miliar pun belum cair," kata Saifullah Yusuf kepada TEMPO.

Partai Amanat Nasional setali tiga uang. Partai pimpinan Amien Rais ini mematok sumbangan pendaftar calon anggota DPR Rp 3 juta, DPRD Provinsi Rp 2 juta, dan DPRD Kabupaten/kota Rp 1 juta. Kata Wakil Sekjen M. Najib, sumbangan resmi ini lebih baik ketimbang pungutan liar yang tak jelas arahnya. "Enggak ada biaya lain kecuali biaya kampanye di daerah pemilihan masing-masing," ujarnya.

Tapi temuan TEMPO berkata lain. Tarikan untuk calon anggota DPRD provinsi sejatinya Rp 5 juta, karena ada tambahan sumbangan wajib Rp 3 juta. Sehingga calon DPRD kabupaten/kota harus mengeluarkan Rp 4 juta. "Tak masalah selama untuk Partai," ujar Budiharto Tasmo, calon anggota DPRD Jawa Timur.

Partai Bulan Bintang juga mematok biaya administrasi. Untuk calon anggota DPR Rp 2 juta, DPRD provinsi Rp 1,5 juta, serta DPRD kabupaten/kota Rp 1 juta. Partai ini menyebut biaya administrasi ini sebagai infak. "Ini yang resmi, di luar ini biaya keperluan kampanye masing-masing," ujar Ketua PBB, Hamdan Zoelva. Ia memastikan tak mungkin ada pungutan liar, karena penentuannya lewat skoring.

Saat kampanye nanti, para calon bakal lebih deras mengucurkan dana, karena daerah pemilihan nanti adalah provinsi atau bagian dari provinsi. Sehingga satu daerah pemilihan bisa terdiri dari 4 kabupaten/kota. Berbeda dengan Pemilu 1999, yang daerah pemilihannya kabupaten/kota. Arief Mudatsir Mandan, politikus Partai Persatuan Pembangunan, memperkirakan dana kampanye 2004 yang harus dikeluarkannya jauh melebihi kampanye 1999. "Sekarang bisa hampir Rp 100 juta," katanya.

Agus Tjondro Prayitno merasakan hal yang sama. Ia mengaku bermodal Rp 10 juta bisa menjadi anggota DPR pada 1999. Tapi nanti bisa mencapai Rp 60 juta lebih. Maklum, ia harus "membina" daerah pemilihan yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang di Jawa Tengah. "Biaya kampanye ditanggung bersama dengan calon dari daerah yang sama," kata anggota DPR dari PDI Perjuangan ini.

Biaya berpolitik rupanya tak berhenti sampai terpilih menjadi anggota parlemen. Rupiah harus terus dikucurkan kepada konstituen dan pengurus partai di daerah pemilihan agar sang politikus tetap didukung. Agus mengaku mengeluarkan Rp 5 juta per bulan untuk pendukungnya. Dana makin banyak tersedot menjelang Lebaran.

Politikus Golkar Happy Bone Zulkarnaen, misalnya, seminggu sebelum Lebaran mengeluarkan uang puluhan juta rupiah buat "angpao" konstituennya di Bandung dan Ciamis. Kewajiban itu tak bisa dihindari, apalagi menjelang pemilu. "Kalau enggak gitu, kita enggak dilihat," ucapnya.

Pengeluaran Rp 100-500 ribu per hari pun dianggap receh. Tumpukan proposal minta dana dari yayasan dan organisasi, yang jelas atau tidak, teronggok di ruang kerja anggota DPR. Belum lagi biaya konsolidasi di daerah pemilihan tiap akhir pekan. Effendy Choirie sampai tak bisa menghitung berapa uang per hari yang harus dikeluarkan untuk itu. "Biaya politik memang mahal," kata politikus PKB ini.

Namun biaya politik yang begitu besar bisa menjadi bumerang. Para politikus yang telanjur keluar banyak uang berpotensi mengembalikan modal melalui kewenangannya di parlemen. "Lalu ada istilah rezeki lima tahunan, saat anggota Dewan menilai laporan kepala daerah atau anggaran daerah," kata peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, kepada TEMPO.

Kondisi parlemen makin parah jika biaya politik para politikus disponsori pengusaha. Pada gilirannya cukong-cukong itu berpotensi menagih balas budi dengan permintaan mengegolkan kepentingannya. Namun ketergantungan akan uang sulit dilepas, katanya lagi, "Karena di Indonesia politikus dianggap baik kalau memberikan uang."

Soal jual-beli nomor urut daftar calon legislatif dan formulir pendaftaran, Ikrar menilai, hanya melanggengkan ketergantungan politikus pada uang. Para politikus pun akan menghamba kepada kepentingan pribadi dan partainya ketimbang rakyat pemilih. "Kampanye memang butuh uang, tapi kenapa harus dengan jual-beli begitu?" katanya.

Jobpie Sugiharto, Sunudyantoro, dan Kukuh S. Wibowo (Surabaya)