Perlukah TNI menerima syarat gencatan senjata dari GAM untuk membebaskan sandera? (10 - 17 Januari 2004)
Ya
	26,04%	113
Tidak
	70,74%	307
Tidak tahu
	3,23%	14
Total	100%	434

SEBUAH tim negosiasi dibentuk untuk membebaskan juru kamera RCTI, Ferry Santoro, dan beberapa warga sipil yang disandera Gerakan Aceh Merdeka. Dipimpin oleh Sekretaris Menteri Koordinator Polkam Letjen Sudi Silalahi, tim ini sudah berada di Aceh buat membicarakan soal pembebasan bersama Palang Merah Indonesia dan Palang Merah Internasional.

Upaya tersebut tak mudah karena GAM meminta adanya gencatan senjata selama 3 x 24 jam selama pembebasan sandera. Syarat ini jelas-jelas ditolak oleh TNI. ”Itu tidak pas kita setujui, karena itu (bisa) menjadi preseden,” kata Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, 5 Januari lalu.

Sebagian besar responden yang mengikuti polling di Tempo Interaktif setuju dengan sikap TNI. Sapto, warga Bogor, mengatakan persyaratan yang diajukan GAM itu mengada-ada. Dia memberi contoh soal pem- bebasan jurnalis Amerika Serikat, William Nessen, yang tak sampai dua hari. ”Jangan pernah berkompromi dengan GAM,” katanya.

Ada juga responden yang berpendapat sebaliknya. Sikap tanpa kompromi bisa saja membuat misi pembebasan jadi buyar. ”Sudah saatnya kekuatan diplomasi yang bicara,” kata responden lain, Musaba, yang juga dari Bogor. Nah!

Indikator Pekan Ini: HINGGA kini masih diperdebatkan perlu-tidaknya nama politikus busuk diumumkan kepada publik. Ada yang menyatakan pembeberan tersebut penting agar masyarakat tahu integritas para politikus. Apalagi sebagian besar mereka dicalonkan lagi menjadi anggota legislatif, bahkan juga presiden, oleh partainya. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat pengumunan daftar hitam semacam ini berpotensi mengundang gugatan. Aktivis ”Gerakan Jangan Pilih Politisi Busuk”, Emmy Hafild, mengatakan pihaknya memang berhati-hati soal ini. Bersama kawan-kawannya, ia akan mengumumkan nama-nama tersebut agar Pemilu 2004 menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang lebih baik. Mereka juga sudah me- nyiapkan pengacara, mengantisipasi kemungkinan adanya gugatan hukum. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, pun setuju dengan rencana tersebut. Alasannya, biar tidak ada kesan bahwa semua politikus itu busuk. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Kami tunggu sumbangan Anda di www.tempo.co.id.