DENGARLAH suara dari Capitol Hill. Di salah satu ruang, para anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat duduk dengan tegang di hadapan ketua tim inspeksi senjata Amerika di Irak, Grup Survei Irak, David Kay. Siang itu, Kay bertugas membeberkan hasil temuan timnya. "Saya mulai saja dengan mengatakan bahwa kita semua nyaris salah," ujar Kay. Dia melanjutkan pengakuannya bahwa sebelum Perang Irak, dia yakin Irak memiliki senjata pemusnah massal. Bahkan negara yang menolak perang seperti Prancis atau Jerman juga yakin akan hal itu. "Ternyata, kita semua salah dan ini sangat mengganggu," tutur Kay.

Ini pernyataan yang menohok. Tak hanya terhadap pemerintah George Bush yang begitu gencar gembar-gembor senjata pemusnah massal milik rezim Saddam Hussein, tetapi juga bagi London. Belum lama berselang, Perdana Menteri Tony Blair baru dinyatakan tak bersalah oleh tim investigasi pimpinan Lord Hutton. Orang nomor satu di Inggris ini dituduh di media bahwa dia telah membohongi publik dengan membesar-besarkan soal ancaman Irak, demi mengantongi legitimasi invasi Irak.

Seperti kurang peduli dengan posisi rekan yang begitu setia membelanya, pekan lalu Presiden Bush menyatakan pembentukan komisi investigasi independen untuk mencari tahu kegagalan intelijen sebelum perang. Komisi ini menambah jumlah komisi penyelidik independen yang dibentuk pasca-11 September. Jumlah semuanya menjadi lima tim, yang sebagian besar difokuskan untuk kasus kesalahan intelijen di Irak. Apa boleh buat, Blair pun mengikuti langkah Bush. Dia juga mengumumkan pembentukan komite penyelidik independen yang akan menyelidiki kebenaran intelijen sebelum perang.

Sebenarnya soal kebenaran data intelijen Irak itu sudah lama menjadi perdebatan. Banyak orang mengkhawatirkan Amerika dan Inggris terlalu membesar-besarkan ancaman ini. Namun agaknya pemerintah Bush mengalami "trauma". Di masa lalu, sebelum insiden 11 September, seorang agen FBI di Arizona telah mengingatkan para atasannya tentang rencana Usamah bin Ladin, pemimpin Al-Qaidah, yang tampaknya akan mengirim orang untuk mendapat pelatihan terbang di Amerika. Namun informasi ini tak pernah sampai ke Gedung Putih. Dan ternyata salah satu pelaku pembajakan pesawat pada 11 September memang salah seorang "kiriman" Usamah.

Maka sejak itulah pemerintah Bush lengkap dengan perangkat intelijen AS menjadi sangat teliti dan bahkan overdosis dalam memproteksi keamanan negaranya. Kesimpulan intelijen soal senjata pemusnah massal ini tampaknya salah satu buah dari sikap itu. Saling lempar kesalahan pun terjadi. CIA ketiban sampur. Ini membuat Direktur CIA George Tenet berang dan menyatakan bahwa lembaganya tidak pernah membuat laporan yang memastikan soal senjata pemusnah massal di Irak.

Adapun menurut Kay, kegagalan data intelijen ini gara-gara mereka tidak memiliki data cukup dan tak bisa mengembangkan sumber intelijen mereka sendiri di Irak. Sejak sebelum perang, tim inspeksi senjata PBB yang dipimpin Hans Blix sudah menyatakan tidak adanya bukti penyimpanan senjata pemusnah massal oleh rezim Saddam Hussein. Bahkan ketika invasi dilakukan dan rezim Saddam jatuh, tim pencari senjata Amerika juga telah mati-matian mengorek setiap jengkal tanah di Irak. Namun hasilnya nol. Kekisruhan soal senjata ini mencapai puncaknya dua pekan lalu dengan pengakuan Kay di Capitol Hill. Ia pun kini sudah mengundurkan diri dari ketua tim inspeksi Amerika.

Semua penentang invasi langsung berteriak untuk meminta penyelidikan. "Presiden berutang kepada rakyat Amerika untuk memberikan penjelasan, misalnya: mengapa kami melakukan perang kalau tidak ada ancaman yang nyata," ujar pemimpin Demokrat di parlemen, Nancy Pelosi, yang menentang perang.

Sementara itu, di Inggris, para pemimpin oposisi dari Liberal Demokrat juga menyuarakan hal yang sama. "Laporan yudisial meninggalkan pertanyaan paling fundamental yang tak terjawab... apa dasarnya negeri kita berperang di Irak," ujar Charles Kennedy, pemimpin Liberal Demokrat.

Rupanya, banyak yang khawatir bahwa telah terjadi manipulasi data intelijen. Bukan rahasia lagi bahwa kelompok garis keras di Washington menyimpan kesumat terhadap Saddam sejak masa pemerintahan Bush senior. Wajar saja jika Capitol Hill sudah memberikan pernyataan ini, maka kubu Demokrat mulai menekan.

Buntutnya, pemerintah Bush gugup. Apalagi Menteri Luar Negeri Colin Powell dalam wawancara dengan harian The Washington Post sempat menyatakan keraguannya. Ketika ditanya apakah dia akan tetap merekomendasikan Amerika untuk menyerbu Irak kalau diketahui tak memiliki senjata pemusnah massal, Powell hanya menjawab, "Saya tidak tahu." Dia juga mengatakan, "Tidak adanya simpanan senjata bisa jadi mengubah kalkulasi politik. Itu mungkin akan mengubah jawaban yang Anda dapat."

Presiden Bush kini dalam keadaan bimbang, apakah dia perlu membentuk komisi atau tidak. Jika tidak, isu ini bisa jadi menjatuhkannya dalam pemilu November mendatang. Akhirnya, untuk menyelamatkan muka—meski Blair baru saja terbebaskan dari urusan intelijen ini—Bush mengumumkan pembentukan tim penyelidik independen.

Namun para pemimpin Demokrat belum puas. Mereka tidak yakin dengan itikad Bush. Mereka langsung menuduh Bush melakukan ini hanya untuk konsumsi kampanye menjelang pemilu November mendatang. Tuduhan ini diperkuat dengan rencana Bush bahwa hasil penyelidikan baru akan diumumkan tahun depan, berarti setelah pemilihan umum. Juga wilayah kerjanya pun dibatasi hanya dalam soal pengumpulan data intelijen sebelum perang.

Sebuah kebenaran sepertinya masih jauh dari harapan. Padahal lebih dari 15 ribu nyawa telah melayang di bumi Irak. Sementara itu, apa pun hasil temuan komisi ini tak akan mengembalikan mereka yang sudah hilang.

Purwani Diyah Prabandari (Christian Science Monitor, The Guardian, BBC)

Enam Tahun Memburu Bayangan

1988

16 Maret:

Warga Kurdi di Halabja, Kurdistan Irak, dibantai dengan senjata kimia oleh rezim Saddam Hussein. Sekitar 15 ribu lebih jiwa tewas.

1991

6 April 1991:

Irak menerima resolusi untuk mengakhiri produksi senjata pemusnah massal (WMD). Tim Inspeksi Komisi Khusus PBB (Unscom) masuk ke Irak.

1998

13-22 Januari:

Irak menarik diri dari kerja sama dengan Tim PBB karena terlalu banyak orang AS dan Inggris di dalam tim tersebut.

14 November:

Irak mengizinkan Tim PBB kembali bekerja.

16-19 Desember:

Operasi ”Desert Fox”, pasukan Amerika dan Inggris menyerang kawasan yang dicurigai sebagai lokasi pembuatan senjata.

2002

12 September:

Presiden AS George W. Bush berpidato di PBB dan menyebut rencana perang terhadap Irak.

16 September:

Irak menerima kembalinya Tim Inspeksi PBB.

24 September:

Inggris mempublikasi dokumen yang isinya menyatakan bahwa Irak mampu memproduksi senjata nuklir dalam 1-2 tahun jika disuplai komponen dari negara lain.

8 November:

Dewan Keamanan PBB menerima resolusi AS dan Inggris untuk mengirim kembali Tim Inspeksi setelah empat tahun vakum.

27 November:

Tim Inspeksi mulai bekerja.

7-8 Desember:

Irak menyerahkan dokumen setebal 12 ribu halaman soal program senjata pemusnah massal Irak. Intinya, Irak tak memiliki senjata yang dituduhkan.

2003

9 Januari

Ketua Tim Komisi Khusus, Hans Blix, menyatakan Tim PBB tak menemukan bukti-bukti adanya senjata pemusnah massal dalam penyelidikan mereka.

13 Januari:

Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mengatakan Inggris dan Amerika bisa mengambil tindakan terhadap Irak, meski tanpa resolusi kedua PBB.

5 Februari:

Powell mengunakan foto-foto satelit, rekaman pembicaraan, dan file-file Pusat Intelijen Amerika (CIA) untuk meng-kampanyekan keinginan perang AS kepada dunia.

14 Februari:

Hans Blix memberikan laporan terbaru bahwa Irak bersedia bekerja sama dengan mereka.

9 Maret:

Amerika dan Inggris mengulti-matum Irak agar membeber-kan senjatanya dengan tenggat waktu 17 Maret.

20 Maret:

Invasi dimulai.

15 Mei:

Menteri Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa bukti keberadaan senjata pemusnah massal mungkin tak akan pernah ditemukan.

8 Juni:

Menteri Dalam Negeri Inggris, David Blunkett, mengakui Downing Street salah mempublikasi dokumen ancaman militer Irak.

8 Juli:

Juru bicara Gedung Putih, Ari Fleischer, menyatakan laporan soal uranium dalam dokumen Inggris tidak akurat.

18 September:

Hans Blix menyatakan keyakinannya bahwa Irak telah menghancurkan sebagian besar senjata pemusnah massal pada 10 tahun lalu.

2 Oktober:

Pemimpin Tim Inspeksi Senjata Amerika di Irak, David Kay, menyatakan tidak menemukan simpanan senjata pemusnah massal.

2004

28 Januari:

Kay menyatakan kepada sebuah komite di Senat, mereka salah dalam hal meyakini Saddam memiliki senjata pemusnah massal sebelum perang.

30 Januari:

Penasihat Keamanan Presiden Bush, Condoleezza Rice, mengakui intelijen telah salah menyatakan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal.

1 Februari:

Gedung Putih mengumumkan pembentukan tim investigasi untuk menyelidiki penggunaan informasi intelijen sebelum perang.

3 Februari:

Tony Blair ikut-ikutan membentuk tim penyelidik untuk mencari tahu hilangnya senjata pemusnah massal Irak.

PDP (Guardian)