Search  
 
| Advance search | Registration | Help | About us
 
 
Edisi. 52/XXXII/23 - 29 Februari 2004
   
Buku

Politikus Kawakan Berdarah Betawi

Pergerakan kemerdekaan dilakukan secara kooperatif dan non-kooperatif. Memulai karier dari bawah, Thamrin menyambungkan kedua modus perjuangan itu.

Mohammad Hoesni Thamrin, Membangun Nasionalisme Indonesia

Penulis: Bob Hering

Penerbit: Hasta Mitra, Jakarta, 2003

Tebal: 469 halaman


Buku ini pada mulanya dipersiapkan sebagai bahan disertasi di Australia pada 1966. Namun, ia diterbitkan 30 tahun kemudian di Belanda dengan judul M.H. Thamrin and His Quest for Indonesian Nationhood, 1917-1941.

Tidak ada tokoh pribumi antara dua perang dunia yang terdokumentasi selengkap Thamrin. Arsip tertulis ini dilengkapi dengan wawancara terhadap kerabat serta orang yang pernah mengenal tokoh Betawi itu. Dari situ, penulis mengayun langkahnya. Melalui figur M.H. Thamrin, ia menggambarkan pergerakan nasionalisme Indonesia semasa Perang Dunia I-II. Buku berisi 10 bab ini melukiskan perjuangan Thamrin di dalam sistem (anggota Dewan Kota dan Dewan Rakyat) dan di luar sistem (memimpin Parindra dan GAPI).

Mohammad Husni Thamrin lahir di Sawah Besar, Betawi, 16 Februari 1894, dari keluarga berada. Kakeknya, Ort, orang Inggris, adalah pemilik hotel di bilangan Petojo yang kawin dengan perempuan Betawi, Noeraini. Ayahnya, Thamrin Mohamad Thabrie, pernah menjadi Wedana Batavia tahun 1908. M.H. Thamrin, yang fasih berbahasa Belanda dan mampu berdebat dengan baik, merupakan produk pendidikan Belanda. Di Instituut Bosch, sekolah dasar swasta di bilangan Mangga Besar, ia bergaul dengan teman-teman Belanda dan Tionghoa. Sebelumnya, ia belajar di sekolah Injil (bijbelschool) di Pasar Baru. Sore hari, mengaji Quran dan mendapat pendidikan agama Islam di rumah. Pendidikan dan lingkungan pergaulan inilah yang menyebabkan ia berwawasan luas.

Memulai kariernya sebagai pegawai magang di kantor Residen Batavia dan pemegang buku di perusahaan pelayaran KPM, M.H. Thamrin duduk di Dewan Kota (Gemeenteraad, 1919-1941) dan kemudian di Dewan Rakyat (Volksraad, 1927-1941). Sebagai politikus tingkat lokal, ia sangat peduli terhadap rakyat kecil.

Ketika diterima sebagai anggota Dewan Kota, ia berpidato: "Apabila saya ikuti hati saya, pastilah hari ini saya akan melontarkan kepada sidang yang terhormat ini semua isi hati saya. Sejak kecil saya dihadapkan pada kenyataan pahit kehidupan kaum saya; banjir yang menimbulkan kemelaratan dan penyakit, saya melihat sendiri seorang sahabat saya mati karena malaria. Saya pun merasa tidak semestinya bila emak sahabat saya mencuci beras dengan air kali yang kecokelat-cokelatan. Saya melihat sendiri betapa becek kampung dan jalanan di kampung tempat saya bermain. Betapa gelap di malam hari karena tidak ada penerangan. Saya ingin semuanya berubah. Jalan-jalan menjadi jalan aspal, banjir ditiadakan, air minum hendaknya air yang bersih."

Kepedulian terhadap rakyat itulah yang menyebabkan, ketika ia wafat pada Januari 1941, lebih dari 20 ribu orang mengantarkan kepergiannya dari rumahnya di Jalan Sawah Besar 32 (sekarang Jalan Sukarjo Wiryopranoto) ke pemakaman Karet. Penulis buku ini, Bob Hering, seorang anak indo yang ketika itu masih kecil, ikut menyaksikan iring-iringan ini.

Selama ini kata "kooperatif" itu memiliki makna kurang sedap. Para tokohnya dicurigai lebih membebek penjajah. Masyarakat lebih respek pada mereka yang berjuang secara non-kooperatif. Namun, kooperatif dan non-kooperatif sebetulnya saling melengkapi. Ketika para pemimpin non-kooperatif dibuang Belanda ke berbagai tempat di Nusantara pada 1930-1940-an, justru Thamrin yang bergerak di dalam Volksraad.

Keluasan pemikirannya menyebabkan Thamrin menentang Ordonansi Sekolah Liar, yang dirancang pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1932. Pada intinya, penguasa kolonial ingin mengatur sekolah swasta agar tidak menghasilkan pendidikan yang menentang Belanda. Sebelumnya juga telah dilakukan berbagai hambatan, misalnya pengajar agama Islam harus mendapat izin dari penguasa setempat. Karena itu, Thamrin menyerukan dukungan kepada Taman Siswa supaya melakukan perlawanan secara pasif. Akhirnya ordonansi itu memang mengalami perubahan.

"Setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat. Inilah sepatutnya dan harus menjadi dasar untuk memerintah. Pemerintah yang tidak mempedulikan kemauan rakyat tidak akan bisa mengambil aturan yang sesuai dengan perasaan rakyat," demikian M.H. Thamrin. Kata-katanya santun, tapi tajam dan menukik pada permasalahan.

Yang menjadi tanda, kenapa di kalangan masyarakat Betawi di kemudian hari tidak lahir lagi Thamrin-Thamrin yang baru. Buku ini penting dibaca tidak hanya untuk warga Jakarta, tetapi bagi seluruh bangsa.

Dr. Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI


 
buatan Radja|endro
Majalah Tempo
22/XXXVII/21 - 27 Juli 2008

 

Berita lainnya

JPPR: Pelanggaran Terjadi diberbagai Wilayah - 24 Jul 2008 | 12:22 WIB
Pimpinan Partai Demokrasi Pembaruan Audiensi Dengan Jaksa Agung - 24 Jul 2008 | 12:05 WIB
Dada – Ayi Membuka Kampanye Terbuka Kota Bandung - 24 Jul 2008 | 12:04 WIB
50 Persen Irigasi di Jawa Barat Rusak - 24 Jul 2008 | 11:50 WIB
MUI Sumatera Selatan Desak Revisi Perda Maksiat - 24 Jul 2008 | 11:34 WIB
Korban Tewas Danau Sunter Dibuang Hidup-hidup - 24 Jul 2008 | 11:12 WIB
Jaksa Sidik Pengadaan Interior PON - 24 Jul 2008 | 11:03 WIB
Imam Besar Mekah dan Madinah Kunjungi Jusuf Kalla - 24 Jul 2008 | 10:45 WIB
Presiden Resmikan Laboratorium Penelitian Padi - 24 Jul 2008 | 10:39 WIB
Sembilan Pemantau Pada Pemilihan Sumatera Selatan - 24 Jul 2008 | 10:11 WIB
>

index berita

buatan danendro | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Nasional | Ekonomi & Bisnis | Nusa | Jakarta | Indikator | Opinet
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data