Menurut Anda, apakah vonis hakim Mahkamah Agung dalam kasus Akbar Tandjung memenuhi asas keadilan 13 Februari - 20 Februari 2004
Ya
	0,76%	48
Tidak
	86,32%	385
Tidak tahu
	2,91%	13
Total	100%	446

Minggu-minggu ini adalah milik Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasinya. Dalam sidang yang hasilnya disampaikan Kamis dua pekan lalu, hakim agung menilai akbar tidak terbukti memperkaya diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangannya.

Putusan ini menggugurkan vonis 3 tahun penjara dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yang menghukum Akbar bersalah dalam kasus dugaan penyelewengan dana nonbujeter Bulog Rp 40 miliar. Tak hanya itu. Vonis ini mengundang keprihatinan dan juga kecaman.

Aminuddin Zakaria, salah satu hakim pengadilan negeri yang memvonisnya bersalah, mengaku terpukul sehingga mengundurkan diri. Dan mayoritas peserta polling Tempo Interaktif berpendapat serupa. ”Putusan Mahkamah Agung tersebut telah melukai hati nurani masyarakat Indonesia,” kata Andi, warga Jakarta, salah satu responden polling Tempo Interaktif.

Banyak yang curiga bahwa campur tangan politik begitu kentara dalam kasus ini. Apalagi salah satu hakim memiliki pendapat berbeda dalam soal ini—tapi suaranya tak bisa mengubah empat hakim yang memilih untuk menerima kasasi yang membuat Akbar lolos dari jerat kasus korupsi itu. Responden yang lain mengatakan, vonis bebas ini secara tidak sadar telah mencuri harapan rakyat untuk melihat Indonesia yang bebas dari korupsi.

Indikator Pekan Ini: Belum habis berita tentang flu burung (avian influenza), kini giliran demam berdarah dan banjir. Hingga minggu ini, Departemen Kesehatan mencatat ada 9.365 kasus demam berdarah dengan korban meninggal dunia 188 orang. Jumlah itu berasal dari data di 16 provinsi sampai Kamis siang pekan lalu. Meledaknya kasus demam berdarah dan tingginya angka kematian dalam dua bulan terakhir ini membuat pemerintah mengumumkan penyakit yang virusnya dibawa oleh liur nyamuk Aedes aegypti itu sebagai kejadian luar biasa. Sebab, angka kasus penyakit ini dua kali lipat lebih besar dari periode yang sama tahun lalu. Pertanyaannya: apakah respons pemerintah cukup memuaskan menangani terus meluasnya penyakit ini? Kami tunggu pendapat Anda di www.tempo.co.id.