Peneliti George McT. Kahin

SAYA senang membaca rubrik Iqra dalam TEMPO Edisi 2-8 Februari 2004 tentang George McT. Kahin, sejarawan Amerika yang berpihak ke Indonesia, yang menulis buku Nationalism and Revolution in Indonesia. Kita patut berterima kasih kepadanya karena dia tidak menjadikan Indonesia sebagai sekadar obyek penelitian, tapi dia memang cinta Indonesia. Krishna Dharma, yang berada di Cornell, menceritakan bahwa pada acara peringatan 40 hari meninggalnya sejarawan besar itu, ia diminta menyanyikan lagu khas Indonesia, Bengawan Sala.

Daniel Lev mengatakan buku itu sampai sekarang masih berguna dan relevan bagi siapa saja yang mau memahami sejarah modern Indonesia. Amat disayangkan bahwa dalam Iqra tidak ada yang menyebutkan bahwa buku itu—yang berbahasa Inggris cukup langka—sudah kami terjemahkan dengan judul Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, diterbitkan oleh penerbit UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995. Terjemahan itu diberi pengantar oleh Prof. Miriam Budiardjo dan peluncurannya di Jakarta, 1996, dihadiri oleh Bapak dan Ibu Kahin sendiri, yang kala itu melakukan perjalanan wisata keliling Indonesia.

Lebih disayangkan lagi, kedua penerbit itu agaknya tidak mencetak ulang sehingga buku terjemahan itu menghilang dari pasaran. Sebagai penerjemah, saya merasa bersyukur bisa belajar tentang sejarah revolusi Indonesia 1948-1949 yang ditulis secara obyektif. Harapan saya, generasi lebih muda juga bisa belajar dari buku karya George McT. Kahin itu.

Nin Bakdi Soemanto

Yogyakarta

Orang Nomor Satu di Inggris

DALAM artikel Luar Negeri TEMPO Edisi 2-8 Febuari 2004 tentang Tony Blair (berjudul Kemenangan Blair tanpa Tepuk Tangan), tertulis Tony Blair sebagai orang nomor satu di Inggris. Perlu kami luruskan bahwa urut-urutan orang penting di Inggris adalah ratu, putra mahkota, dan perdana menteri. Ketiga orang inilah yang memiliki semua akses tak terbatas ke dalam pemerintahan, termasuk dinas rahasia. Semua rahasia negara harus diketahui oleh ketiga orang tersebut.

Ratu (queen) adalah pemegang otoritas tertinggi. Sebagai kepala keluarga Windsor, ratu tidak bisa diwakili oleh siapa pun. Namun, sebagai kepala negara, ia bisa diwakili oleh putra mahkota.

Gelar resmi perdana menteri adalah ”First Lord of Treasury”. Ratu memanggil perdana menterinya dengan sebutan ”My First Lord” atau langsung kepada nama depannya (”Tony”). Sepenuhnya hak ratu untuk memilih siapa pun untuk menjadi perdana menteri. Namun biasanya ratu akan mengangkat perdana menteri dari pemimpin partai pemenang pemilihan umum.

Orkney Cute

orkney_cute@yahoo.co.uk

Nasib Orang Utan (1)

SAYA sangat kecewa dengan tulisan berjudul sinis, Selembar Nyawa Tole, yang dimuat di Majalah TEMPO Edisi 9-15 Februari lalu. Judul ini seakan meremehkan nyawa satwa yang bernama orang utan. Adapun isinya juga sama sekali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Tole, orang utan itu, dinyatakan sehat dalam surat jalannya ke Wanariset Samboja oleh Trio Santoso, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur II. Si orang utan pun dinyatakan sehat dalam surat karantina yang ditandatangani oleh Retno, dokter hewan karantina Juanda. Satu lagi keterangan sehat dalam surat tanda terima yang dibuat oleh Manajer Wanariset Samboja. Hal ini bertentangan dengan komentar Dokter Citra Kasih dan Willie Smits.

NINDYA DEKRINA

nindyadekrina@mailcity.com

Nasib Orang Utan (2)

PERTENGAHAN Desember 2003 lalu, digelar workshop tentang orang utan di Pusat Primata Schmutzer, Ragunan, Jakarta, yang dihadiri 90 persen orang-orang asing. Entahlah orang-orang kita memang tidak diundang atau tidak peduli atas aset satwa liar asli Indonesia ini. Yang menarik dari acara yang digelar oleh Dr. Willie Smits ini (warga Belanda yang aktif dalam proyek penyelamatan orang utan di Indonesia) adalah pengungkapan hasil riset Cael van Schaik, ahli primata internasional, tentang spesies orang utan di Indonesia.

Selama ini orang utan hanya dibedakan antara orang utan Sumatera dan orang utan Kalimantan. Nah, Cael dalam risetnya menemukan fakta bahwa di Kalimantan sendiri spesies orang utan ternyata ada tiga, terbagi dan tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, masing-masing adalah Pongo pygmaeus pygmaeus, Pongo pygmaeus wurmbii, dan Pongo pygmaeus murio.

Ketiga spesies orang utan itu memiliki ciri dan karakter yang berbeda, walaupun tidak sejelas perbedaan antara orang utan Sumatera dan orang utan Kalimantan. Semua ini merupakan karunia Tuhan, sebagai sumber kekayaan dan keanekaragaman hayati yang hanya dimiliki oleh kita bangsa Indonesia. Jangan heran jika banyak sekali orang asing menaruh kepedulian pada satwa liar yang dilindungi ini. Di Internet saja, ada tak kurang dari 4.200 situs tentang orang utan.

Sejak 1995, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Gibbon Foundation mendirikan sebuah proyek penyelamatan orang utan dengan nama Balikpapan Orang Utan Survivals (BOS) di Wanariset Samboja, Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi terhadap Satwa Liar, banyak pula disita orang utan yang dipelihara orang, lalu ditampung di BOS, sebelum akhirnya dikembalikan lagi ke habitatnya.

Dalam workshop, terungkap pula bahwa populasi orang utan di habitatnya telah meningkat tajam bila dibanding 20 tahun lalu. Peningkatannya dua kali lipat dan diperkirakan saat ini ada lebih dari 45 ribu orang utan yang tersebar di hutan Sumatera dan Kalimantan. Diperkirakan di Sumatera ada sekitar 9.000 ekor, Serawak 15 ribu ekor, dan sekitar 20 ribu ekor di Kalimantan. Jumlah ini cukup fantastis bila kita bandingkan dengan jumlah populasi badak Jawa, yang hanya tinggal 20 ekor.

Sekarang diperkirakan jumlah orang utan yang tersebar di luar habitatnya, yang ada di seluruh penjuru dunia, baik itu yang berada di pasar gelap maupun di kebun binatang, sekitar 10 ribu ekor saja. Dari data ini, sebenarnya pemerintah harus segera mengambil sikap positif, yaitu menghentikan segala bentuk pengembalian orang utan ke habitatnya. Langkah ini bukan berarti menghentikan penyelamatan terhadap orang utan kita.

Pola penyelamatannya yang harus diubah, yaitu dengan cara menyelamatkan habitat orang utan itu dulu. Ini berarti pemerintah mesti menghentikan penggundulan hutan dan penebangan liar, yang selama ini berlangsung seakan tidak terkendalikan. Tak kalah pentingnya pula, memberdayakan masyarakat yang hidup di sekitar hutan agar mereka tidak mengandalkan mata pencahariannya dari hasil hutan.

Dengan mengembalikan orang utan yang sudah berada di luar habitatnya, bukan saja bisa merusak genetika orang utan itu sendiri, tapi juga akan menyebabkan terbawanya penyakit baru. Apalagi para ahli tahu, orang utan mudah mengidap penyakit hepatitis B dan tuberkulosis (TBC).

Kalaupun harus ada penyitaan orang utan di luar habitatnya, sebaiknya ada suatu tempat khusus yang bisa menampung mereka. Mungkin di sebuah pulau yang khusus pemerintah siapkan untuk habitat baru. Kendala terbesar dari ide ini datangnya justru dari pihak asing, yang selama ini paling getol berkampanye soal penyelamatan orang utan. Soalnya, urusan orang utan bisa mendapatkan sumbangan dari donatur internasional. Mereka tentu tidak ingin keuntungan dan mata pencahariannya berhenti karena tidak memiliki lagi proyek bisnis penyelamatan orang utan yang selama ini mereka jalankan. Apalagi, proyek penyelamatan satwa lain seperti badak dan sebagainya tidak akan menarik bagi para donatur internasional.

SINGKY SOEWADJI

Perum Sutorejo Prima Indah Utara I/20, Blok PCC 19, Surabaya

e-mail: singky@usa.com

Pemilihan Umum 2004

SALAH satu ancaman serius terhadap Pemilu 2004 adalah politik memanfaatkan uang (money politics). Apalagi, kali ini dalam pemilu akan dipilih anggota legislatif dan presiden secara langsung. Kita bisa membayangkan, 24 partai politik berusaha tampil habis-habisan guna menarik simpati rakyat Indonesia untuk memilih calonnya.

Banyak kalangan menilai, makin banyak calon presiden makin baik, karena banyak pilihan bagi rakyat untuk memilih yang terbaik. Namun, semakin banyak calon juga berarti memperketat persaingan, sehingga memungkinkan munculnya praktek politik uang. Politik uang ini dinilai sebagai salah satu praktek busuk yang mengancam Pemilu 2004. Lain dari itu, tentunya masih banyak ancaman pemilu, seperti halnya bentrokan antar-massa pendukung parpol peserta pemilu, dan pula proses penghitungan suara yang curang.

Pertanyaan selanjutnya: siapa pelaku politik uang? Banyak kalangan menyebutkan, siapa lagi kalau bukan para politikus busuk, politikus kotor, maupun politikus hitam, yang lebih mengandalkan materi hasil tidak halal ketimbang kemampuan membenahi bangsa dan negara.

Uang akan dengan mudah membelokkan hati nurani rakyat. Karena itu, harus ada aturan yang jelas dan transparan bagi para kontestan pemilu dalam menggunakan anggaran kampanyenya. Di negara yang kondisi perekonomiannya belum stabil, seperti halnya Indonesia, politik uang masih memegang peranan penting. Apalagi, dalam proses transisi demokrasi, sosialisasi nilai etika dan moral untuk demokrasi dan sipilitas terasa kurang mewujud ke dalam masyarakat.

Tapi, bagaimanapun, pemilu harus berlangsung tepat pada waktunya. Bangsa Indonesia sebaiknya tidak menunda-nunda pemilu yang menjadi salah satu barometer proses suatu demokrasi.

YUDHA RAHARJO

yudha_raharjo@yahoo.com

Jalan Kampung Irian 6

Serdang, Kemayoran

Jakarta Pusat

Golongan Putih (1)

PEMILU merupakan wahana bagi warga suatu negara untuk memilih wakil-wakilnya di legislatif maupun eksekutif, sekaligus sebagai ajang untuk mengukur sejauh mana tingkat demokrasi suatu negara. Apakah kita ini sudah benar-benar sadar dalam berpolitik? Ataukah kita ini sekadar ikut-ikutan saja? Sehingga kita tidak tahu aspirasi politik yang disalurkan lewat partai politik itu untuk apa.

Berkembangnya wacana golput atau golongan putih di masyarakat luas menjelang pelaksanaan Pemilu 2004, menurut saya, wajar-wajar saja. Itu karena mereka masih rendah kesadaran dan pemahamannya terhadap politik, khususnya pemilu. Sebenarnya wacana golput itu bukan merupakan hal baru dalam dunia politik kita. Sejak zaman Orde Baru, wacana itu sudah ada. Pada 1980-an, isu golput sudah muncul di kalangan mahasiswa, intelektual muda, dan berbagai LSM yang tergabung dalam kelompok prodemokrasi.

Menjatuhkan pilihan pada golput tentunya boleh-boleh saja, karena itu merupakan pilihannya. Mungkin mereka menilai semua parpol peserta pemilu belum bisa mewakili atau menampung aspirasi politiknya. Namun, orang golput sama artinya dengan orang yang tidak mempunyai harapan atau keinginan, karena aspirasi yang dimiliki tidak disalurkan melalui pemilu, dan hal itu tidak mendidik bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Padahal pemilu merupakan wahana demokrasi rakyat sekaligus pendidikan politik rakyat dalam rangka pembangunan politik dan masa depan bangsa. Tidak memilih berarti tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Ini sama artinya pula membiarkan politikus busuk dan bermasalah tetap bercokol di kekuasaan, baik di legislatif, eksekutif, maupun di yudikatif.

SRI WULANDARI T. JATMIKO

Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat

sriwulandari_po@plasa .com

Golongan Putih (2)

DALAM Pemilu 2004 yang tinggal beberapa pekan lagi, banyak kalangan yang memprediksi bahwa golongan putih (golput) akan meningkat tajam, diperkirakan mencapai angka 25 persen dari total pemilih. Alasannya, Pemilu 2004 itu merupakan puncak apatisme publik terhadap partai politik peserta pemilu. Apatisme publik jugalah yang secara dominan mendorong sejumlah komponen masyarakat, terutama kalangan mahasiswa dan kelompok tertentu, mengkampanyekan golput.

Namun, keengganan masyarakat mengikuti pemilu tak selamanya menunjukkan penurunan demokrasi. Sebab, keengganan itu, di samping muncul akibat apatisme publik pada partai politik, bisa juga karena semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa partisipasi politik tidak selamanya melalui aktivitas pemilu. Menurut ilmuwan politik Amerika Serikat, Robert P. Clark, terdapat banyak pilihan untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik yang demokratis. Ia mengatakan, pilihan untuk ikut atau tidak ikut pemilu merupakan bentuk ekspresi dari hak-hak politik yang sama sekali tidak mengganggu kualitas demokrasi itu sendiri. Artinya, kalaupun misalnya jumlah golput benar-benar meningkat, hal itu bukan berarti sama dengan merosotnya partisipasi politik demokratis. Karena itulah, meningkatnya golput bukanlah merupakan hal yang perlu dikhawatirkan.

Sementara itu, fungsi utama pemilu adalah untuk memilih pejabat negara, baik yang duduk di bangku eksekutif maupun legislatif. Ketika masyarakat menyadari bahwa partisipasi politik demokratis tak selamanya berkaitan langsung dengan pemilihan pejabat negara, pada saat itulah dengan sendirinya golput akan meningkat. Hal demikian disebabkan juga oleh semakin terbukanya keran-keran demokrasi, yang menyebabkan semakin banyak pilihan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Padahal, kegiatan politik demokratis tidak selamanya berkaitan langsung dengan partai politik peserta pemilu.

Hanya, memilih tetap lebih baik daripada tidak memilih dalam Pemilu 2004 mendatang. Sebab, pemilu merupakan momentum untuk membangun kebenaran di negeri kita secara signifikan. Lewat pemilu, akan diuji pula sejauh mana keberhasilan kita memilih anggota legislatif serta pasangan presiden dan wakil presiden yang benar-benar punya kemampuan membangun demokrasi dan juga punya komitmen memberantas korupsi.

LINDA SURACHMAN, S.H.

linda_surachman@yahoo.com

Taman Cilandak VI, Lebak Bulus

Jakarta Selatan

Menutup Jalan Umum

Kami warga Jalan Karet Pasar Baru, Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, keberatan dengan proyek pembangunan yang dilaksanakan PT Jurnalindo Utama, di Jalan Karet Pasar Baru Raya No.12B, Jakarta Pusat. Karena telah menutup akses jalan penghubung di Jalan Karet Pasar Baru Barat I (d.h. Gang Buaya I dan II).

Penutupan jalan dan pembangunan tersebut tanpa meminta izin masyarakat sekitarnya dan dilakukan secara semena-mena. Selain itu, terjadi gangguan kebisingan saat pemancangan paku bumi. Rumah di sekitar pembangunan proyek tersebut juga mengalami retak-retak. Pihak perusahaan tak ambil peduli. Padahal, saat pemancangan tiang pertama proyek pembangunan gedung tersebut tampak seorang pengusaha terkenal.

Kami juga sudah membicarakan kepada pegawai proyek perusahaan tersebut, aparat kelurahan, dan anggota dewan Kelurahan Karet Tengsin. Tetapi, seolah menutup telinga, mereka tidak mau menerima masukan dari masyarakat. Kami menduga ada ”sesuatu” di balik pembangunan proyek yang tak mau mendengarkan aspirasi warga sekitar itu.

Karena itulah kami berharap Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dapat menindak oknum-oknum yang terlibat, yang membiarkan proyek pembangunan itu berjalan dengan tidak memperhatikan masukan dari masyarakat sekitarnya.

Kami khawatir bila tidak segera diambil tindakan, masyarakat akan bertindak sendiri-sendiri. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Atas nama warga sekitar

H.Syaukat, B.A

Ketua Umum Forum Masyarakat Betawi Bersatu (Formabbes)

Jalan Karet Pasar Baru Barat I RT 009/RW 06 Jakarta 10220.

email: formabbes@yahoo.com

Ralat

Dalam tulisan berjudul Sutradara Perempuan di Ajang Oscar, TEMPO Edisi 16-22 Februari 2004 (halaman 64), ada sedikit kesalahan. Di alinea kesembilan terdapat kalimat: ”Di Indonesia, kita mengenal nama sutradara perempuan Sofia W.D., Ida Baron....” Seharusnya: ”Di Indonesia, kita mengenal nama sutradara perempuan Sofia W.D., Ida Farida....” Kami minta maaf atas kesalahan ini—Red.