TERLALU reaktif salah, tapi kelewat pasif dan membiarkan liarnya nafsu para spekulan menangguk untung juga bahaya. Kira-kira begitulah yang terjadi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menangani gejolak rupiah. Apalagi depresiasi rupiah mulai mengkhawatirkan.

Pada awal sesi kedua perdagangan Rabu pekan lalu, rupiah terus turun hingga nyaris menyentuh level Rp 9.600 per dolar AS. Pada akhir pekan, posisi rupiah membaik ke tingkat Rp 9.445 per dolar AS. Para pelaku pasar khawatir, situasi akan menjadi tak terkendali jika batas psikologis, level Rp 10 ribu per dolar AS, sampai terlewati.

Karena itulah hari itu juga Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, mengumumkan akan segera menyusun langkah untuk meredam gejolak rupiah. Paket kebijakan tersebut meliputi penyerapan kelebihan likuiditas, penyempurnaan ketentuan giro wajib minimum (GWM), dan penyempurnaan transaksi valas.

Burhanuddin belum memastikan berapa persen kenaikan yang akan dikenakan atas GWM, yang kini 5 persen untuk rupiah dan 3 persen untuk valuta asing. Namun, ia mencontohkan, bagi bank dengan dana pihak ketiga minimum di atas Rp 10 triliun, akan dinaikkan 2,5 persen menjadi 7,5 persen. "Tapi ini bukan contoh riil. Berapa persisnya, belum diputuskan."

Bank Indonesia menilai kelebihan likuiditas di brankas perbankan, yang mencapai sekitar Rp 400 triliun, merupakan faktor yang turut menganiaya rupiah. Dari berbagai langkah ini, bank sentral berharap kelebihan likuiditas yang terserap bisa mencapai Rp 40 triliun, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya Rp 20 triliun-30 triliun. Apakah ini efektif?

Sebagian orang pesimistis dan menilai aksi itu justru memberi sinyal negatif ke pasar: bank sentral sedang panik. Mestinya, sejak rupiah menyentuh Rp 8.700 per dolar AS, langkah tersebut sudah diambil. "Waktu itu BI hanya menggertak, tapi langkah riilnya tidak ada," kata analis PT Bank Negara Indonesia Securities, M. Fendi Susianto, "Dan pasar membaca hal itu."

Sebulan lalu bank sentral memang sempat menyemprit empat bank asing yang dicurigai berspekulasi secara masif di pasar uang. Namun, spekulasi toh tak tercegah. Apalagi pada saat yang sama beberapa faktor eksternal turut menekan rupiah. Misalnya kemungkinan peningkatan suku bunga Federal Reserve di Amerika Serikat, dan kenaikan harga minyak di pasar internasional hingga US$ 42 per barel.

Di dalam negeri, suhu politik menjelang pemilihan umum presiden juga menjadi faktor yang tak bisa diabaikan. "Tapi faktor politik sepertinya tak terlalu banyak berpengaruh," kata Fendi. Sebab, hal yang sama juga sedang terjadi di beberapa negara seperti Filipina dan India, dan ternyata nilai tukar mereka tak terlalu lama terpukul untuk kemudian kembali bangkit.

Sumber TEMPO yang dekat dengan Bank Indonesia mengungkapkan, rupiah tersiksa karena Pertamina belakangan ini terus memborong dolar di pasar. "Ini ongkos politik," kata sumber itu, "Harga minyak naik, subsidi tidak dikurangi, dan Pertamina mesti terus menambah impor minyak."

Kondisi menjadi lebih parah karena, sejak berubah menjadi persero, Pertamina tidak berhak menikmati dana retensi dari bagi hasil penjualan minyak. Inilah yang membuat arus kas Pertamina mismatch. "Celakanya, pembayaran dari pemerintah telat pula. Maka, Pertamina kemudian menjadi 'front runner', berburu dolar di pasar uang."

Juru bicara Pertamina, Hanung Budya, tak membantah ketika dimintai konfirmasi. "Kebutuhan kami otomatis membengkak karena harga minyak dunia naik," ujarnya. Dia memberi gambaran, jika harga minyak naik hingga kisaran US$ 28-US$ 38 per barel, dana yang harus disiapkan sekitar US$ 300 juta-600 juta per bulan.

Padahal tahun lalu, kalaupun ada lonjakan harga minyak dunia, Pertamina paling banter hanya menyiapkan US$ 150 juta. "Ya, bagaimana lagi kalau dikatakan kami menekan rupiah," katanya, "Kami harus beli minyak dan dolarnya harus kami cari dari pasar."

Ini dapat dihindari, kata Hanung, jika Pertamina boleh membeli dolar dari Bank Indonesia. Seorang bankir pelat merah membisikkan, pemerintah memang sedang mempertimbangkan soal itu. "Kemarin sudah dibahas bersama oleh berbagai pihak terkait. Minggu depan akan diputuskan," katanya. Bankir itu memperkirakan, jika Pertamina bisa dikandangkan ke Kebon Sirih (markas Bank Indonesia) dan GWM dinaikkan, gejolak rupiah mungkin bisa segera diredam.

Y. Tomi Aryanto, TGH