Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur Choirul Anam sedang tak enak hati. Sebagai pemenang pemilu legislatif di daerahnya, ia membayangkan jabatan Ketua DPRD Jawa Timur tak akan lari ke mana. Menguasai 31 kursi parlemen daerah, partainya unggul dibandingkan dengan Golkar dan PDI Perjuangan.

Tapi Koalisi Kebangsaan yang dideklarasikan bulan lalu—menyatukan Golkar, PDIP, PPP, dan empat partai kecil lainnya—membuat posisi partai Anam tak aman. Dengan bergabung, Koalisi Kebangsaan menguasai 48 dari 100 kursi parlemen.

Anam gundah. "Mau bikin koalisi untuk menguasai daerah-daerah itu namanya sudah menghadapi lawan. Yang dilawan siapa lagi kalau bukan PKB," katanya berapi-api.

Dipantik di Jakarta, api koalisi memang sudah menjalar ke pelosok-pelosok. Ketua Golkar Akbar Tandjung menyatakan persekutuannya dengan Megawati akan diteruskan ke daerah-daerah. Golkar, PDIP, PPP—tiga besar pengusung Koalisi—akan berbagi jabatan ketua DPRD provinsi, ketua DPRD kabupaten/kota, serta gubernur dan bupati. Iming-iming ini diumbar agar pengurus partai di daerah setia memilih Megawati-Hasyim dalam pemilu 20 September nanti. Pemilihan gubernur dan bupati secara langsung oleh rakyat dipastikan sulit diterapkan dalam waktu dekat karena rancangan peraturannya masih mengendap di DPR.

Di seluruh Indonesia, Koalisi Kebangsaan memang memegang kursi terbanyak (lihat infografik). Dari 32 provinsi yang ada, hanya di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Nanggroe Aceh Darussalam mereka tak unggul.

Namun, bahkan di daerah yang kalah pun, Koalisi tak tinggal diam. Contohnya, ya di Jawa Timur tadi. Rabu pekan lalu di Hotel Sheraton Surabaya politisi pendukung Koalisi berembuk soal siapa yang bakal disorong menjadi Ketua DPRD Jawa Timur. Hasilnya, mereka sepakat akan memboyong Ketua Golkar Jawa Timur, Ridwan Hisjam, sebagai kandidat Ketua DPRD. "Kami juga berusaha melobi Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki 10 kursi," kata Wakil Sekretaris Partai Golkar Jawa Timur, Edy Wahyudi. Satu lagi keputusan penting dalam pertemuan Sheraton: Koalisi mematok target merebut 35 kursi ketua dprd kota dan kabupaten, dari 38 wilayah di Jawa Timur.

Fakta inilah yang membuat Anam berang. Baginya, partai pemenang pemilu di suatu daerah berhak mendapat kursi ketua dewan. "Politik harus ada unggah-ungguh," katanya kepada Adi Mawardi dari Tempo.

Anam boleh tak suka. Tapi faktanya, politisi Golkar memang punya pengalaman untuk mengusai permainan politik daerah. Apalagi saat ini Golkar adalah pemegang kursi terbanyak di parlemen di 25 provinsi. Dengan kata lain, di atas kertas Golkar akan menyapu posisi ketua DPRD di hampir semua provinsi.

Kondisi ini disadari PDI Perjuangan. Sekretaris tim sukses Mega-Hasyim, Heri Akhmadi, mengatakan Koalisi Kebangsaan memiliki kesepakatan, yakni ketua DPRD tidak boleh berasal dari partai yang sama dengan kepala daerah. Dengan kata lain, jika kader Golkar mengetuai DPRD, posisi gubernur akan diberikan ke PDIP.

Semulus itukah? Tak bisa dipastikan. Dalam kasus pemilihan Gubernur Lampung beberapa waktu lalu, fakta berkata lain. Konflik internal PDIP menyebabkan kader Banteng justru tersingkir dari persaingan. Sebagai gantinya justru kader Golkar yang berjaya.

Apalagi pimpinan Golkar di Jakarta sudah bertekad bahwa perselisihan di daerah akan diselesaikan di pusat. "Jika PDI Perjuangan di daerah ingkar janji, persoalan akan diselesaikan di tingkat pusat," kata pengurus Beringin, Mahadi Sinambela.

Konflik sesama penyokong koalisi memang sudah membayang. Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, misalnya. Di sana Partai Golkar dan PDI Perjuangan sama-sama meraih 12 kursi. Menurut Hizbul Wathoni, Sekretaris DPD Golkar Ponorogo, karena Golkar telah menyerahkan suaranya untuk Megawati, PDI Perjuangan harus merelakan kursi ketua dewan. "Harus konsisten, dong," katanya. Bahkan tidak hanya posisi ketua dewan, Golkar juga akan memunculkan kader partainya sebagai bupati. Alasannya, agar hubungan eksekutif dan legislatif berjalan seimbang.

Pengurus PDIP Ponorogo sejauh ini belum mau mengalah. "Kursi boleh sama banyak, tetapi perolehan suara kami lebih besar," kata Supriyanto, Sekretaris PDI Perjuangan Ponorogo. Saat pemilu legislatif lalu, suara PDI Perjuangan Ponorogo unggul 4.000 dibandingkan dengan Golkar.

Persoalannya kini tinggal seberapa kuat PDIP dan anggota Koalisi lain bertarung melawan Golkar. Apalagi pentolan Beringin terus mengingatkan soal dukungan Golkar kepada Megawati yang tak gratis. "Kursi presiden itu kan mahal," kata Mahadi.

AZ/Agung Rulianto, Sunudyantoro (Surabaya), Rochman Taufiq (Ponorogo)