Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih netral pada pemilu presiden putaran kedua nanti. ”Kita bisa kerja sama apa saja, tapi bukan koalisi-koalisian,” kata Ketua Umum PKB, Alwi Shihab, usai menutup Musyawarah Kerja Nasional III PKB di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Saat pandangan umum, 32 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) partai yang kelahirannya diprakarsai Nahdlatul Ulama (NU) ini menyatakan sikap beragam. Sebanyak 12 DPW menyatakan mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, tiga DPW menghendaki dukungan untuk pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Hanya sembilan DPW yang menghendaki netral, sementara sisanya menyerahkan keputusan kepada hasil musyawarah kerja nasional.

Menurut Sekjen DPP PKB, Muhaimin Iskandar, sikap netral diambil karena tidak punya calon yang dianggap memenuhi syarat. Tetapi, jika ada kader yang ingin mendukung salah satu calon, boleh saja dan tidak akan diberi sanksi. ”Itulah yang dimaksud netral,” ujarnya. Namun, PKB tetap melarang anggotanya menggunakan atribut dan baju partai untuk kampanye presiden.

Calon wakil presiden Hasyim Muzadi menyambut baik keputusan PKB memilih netral. ”Itu bagus, sehingga tidak akan terjadi benturan secara institusional,” kata Hasyim yang Ketua Umum PBNU non-aktif ini. Sebab, PKB dengan NU berbeda dalam institusi, tapi berimpit dalam umat.

Ali Imron di Starbucks Coffee

Harusnya Ali Imron menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Namun, pelaku peledakan bom Bali dua tahun lalu itu ketanggor sedang berada di Starbucks Coffee, Plaza EX, Jakarta, Rabu malam pekan lalu. Imron muncul tanpa borgol bersama Direktur Narkoba Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Brigjen Pol. Gorries Mere. ”Saya biasa bareng Pak Gorries,” ujarnya ketika ditanya Edy Can dari Tempo News Room.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Suyitno Landung, mengatakan kepergian Ali Imron dan Gorries Mere itu untuk melacak keberadaan dua tersangka teroris yang be-lum tertangkap, yakni Noordin Muhammad Top dan Dr. Azahari, warga negara Malaysia yang dituding menjadi otak sejumlah teror bom. ”Ini hal yang wajar dalam teknis penyelidikan,” katanya, Kamis pekan lalu.

Reaksi keras datang dari Perdana Menteri Australia, John Howard. ”Peristiwa itu merupakan tindakan yang sangat tidak sensitif (terhadap korban bom Bali),” tuturnya melalui radio ABC, Jumat pekan lalu. Pernyataan ini dikeluarkan setelah para keluarga dan kerabat korban bom Bali di Australia mengeluarkan kecaman dan protes keras atas tindakan polisi Indonesia tersebut.

Tiga Tersangka Karaha Bodas

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, menurut Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Suyitno Landung, Jumat minggu lalu telah menetapkan tiga tersangka korupsi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat. Menurut Suyitno, dua dari tiga tersangka itu berasal dari PT Pertamina (Persero) dan seorang berasal dari Amerika Serikat.

Tiga orang ini, menurut Suyitno, dituding telah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek yang dihentikan secara sepihak oleh pemerintah karena krisis moneter pada 1997. Penghentian ini membuat pelaksana proyek mengadukannya ke arbitrase internasional. Buntutnya, Pertamina sebagai mitra pro-yek itu harus membayar klaim US$ 299 juta.

Jumlah ini merupakan akumulasi dari nilai investasi proyek sebesar US$ 111 juta dan kehilangan keuntungan selama 30 tahun US$ 150 juta ditambah bunga selama proses arbitrase berjalan. Pertamina sendiri menolak membayar klaim itu, meskipun arbitrase telah memutus Pertamina bersalah. Direktur Utama Pertamina, Widya Purnama, beralasan masih harus menunggu penyelidikan polisi tentang dugaan korupsi itu. Nah, berkas penyelidikan polisi inilah yang akan dibawa ke arbitrase sebagai bukti baru pada sidang kasasi Oktober mendatang.

Petasan Gemparkan Bogor

”Kota Hujan” Bogor Kamis pekan lalu gempar. Sebuah benda meledak di depan Toko Top Metro, Kompleks Ruko Plaza Indah Bogor. Kejadian pukul 12.20 siang itu meretakkan sebuah bak sampah.

Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam kejadian itu. ”Diduga hanya petasan biasa,” kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, Suyitno Landung, hari itu juga. Polisi, menurut dia, belum menemukan unsur fosfor yang biasa tersisa dari ledakan bom. Di tempat kejadian, Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri hanya menemukan sobekan kertas koran, pengatur waktu, dan sisa-sisa baterai.

Seorang saksi mata mengungkapkan, ia melihat seorang pemuda berpakaian hi-tam meletakkan suatu bungkusan beberapa saat sebelum ledakan terjadi.

Empat jam setelah peristiwa itu, polisi menemukan bungkusan mencurigakan dari bak sampah di dekat Supermarket Hero Pajajaran, di Jalan Raya Pajajaran—tak jauh dari Kebun Raya Bogor. Dicurigai bom, untunglah, bungkusan itu hanya buntalan kosong tak berisi.

Ade Komarudin Diperiksa Panwaslu

Politisi Partai Golkar, Ade Komaruddin, Jumat lalu dipanggil Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Oleh Panwaslu Ade disodori 17 pertanyaan seputar pertemuan tertutupnya dengan para kepala desa, lurah, dan camat se-Kabupaten Purwakarta, di Gedung Graha Vidya Jatiluhur, 16 Agustus lalu.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta, Anang Abdul Rozak, pada intinya Panwaslu meminta penjelasan Ade tentang peran dan keterlibatannya dalam pertemuan yang berujung pada permintaan anggota DPRD terpilih itu kepada para kepala desa, lurah, dan camat, untuk mengerahkan warganya mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden Megawati-Hasyim di pemilu putaran dua nanti.

Selama pemeriksaan, Ade, menurut Anang, membantah dirinya memobilisasi kepala desa, lurah, dan camat di pertemuan itu. ”Saya hadir memenuhi undangan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Purwakarta,” kata Ade, yang ditirukan Anang. Ade membantah dirinya meminta peserta pertemuan mengarahkan massa mencoblos Mega-Hasyim.

Ade mengaku dirinya hanya menerima aspirasi dari para kepala desa agar bisa memperjuangkan masa jabatan kepala desa yang sekarang lima tahun dikembalikan menjadi delapan tahun. Dirinya sekadar menjelaskan koalisi kebangsaan pendukung Mega, karena mendapatkan pertanyaan soal ini dari sejumlah kepala desa.

Anehnya, dalam pemeriksaan ini Ade membantah telah memberikan uang transportasi Rp 250 ribu untuk tiap lurah dan kepala desa serta Rp 500 ribu untuk camat. Sebelumnya, Ade dan sejumlah kepala desa/lurah mengakui pemberian ongkos ini. Hasil pemeriksaan ini akan dijadikan bahan bagi Panwaslu, yang akan membuat keputusan tentang pelanggaran kampanye.

Aris Munandar Bukan Teroris

Nama Aris Munandar memang tak sekondang Ali Imron, pelaku peledakan bom Legian 2002, atau Hambali, orang Sunda yang ditahan AS karena tudingan teroris. Tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat Aris sebagai salah satu biang teror internasional.

Tapi tak jelas siapa Aris yang dimaksud PBB. Amerika Serikat hanya memberikan dua keterangan untuk menjelaskan Aris: warga negara Indonesia dan berusia 30-35 tahun. Karena tak jelas, cap teroris kepada Aris Munandar itu sempat membawa korban. Seorang mahasiswa Indonesia di Slovenia bernama serupa dikeluarkan dari universitas.

Karena remang-remang itulah Jumat lalu pemerintah Indonesia meminta PBB menghapus nama Aris Munandar dari daftar teroris internasional.

Departemen Luar Negeri, menurut juru bicaranya, Yuri Thamrin, akan segera mengirim surat permintaan pencabutan itu kepada Komite Sanksi PBB. ”Hingga kini, tidak jelas Aris Munandar yang mana,” kata Yuri. Menurut dia, biasanya sebelum nama-nama itu dimasukkan ke daftar Resolusi 1267 atau lazim dikenal sebagai daftar teroris, pemerintah negara yang tersangkut pasti dihubungi. Untuk urusan Aris, Departemen Luar Negeri Indonesia merasa belum dihubungi.