INDUSTRI Indonesia mulai menggeliat sepanjang 2004. Sebagian bahkan sudah tancap gas dengan kecepatan tinggi. Lihatlah sektor otomotif, yang berhasil memecahkan rekor penjualan sepanjang sejarah. Beberapa industri lain memperlihatkan persaingan makin sengit, seperti di sektor elektronika, penerbangan, properti komersial, dan telepon seluler.

Selain volume penjualan meningkat tajam, konsumen juga sangat diuntungkan karena pilihan makin beragam, akses kian luas, dan harga tambah murah.

Geliat industri ini pantas disambut dengan sukacita. Tapi, di balik kilau kinerja sektor industri itu, sejumlah masalah lama tetap mengganjal, mulai ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian hukum dan berusaha, hingga masalah keamanan.

Gerak trengginas pemerintahan baru _pencegatan penyelundupan di pelabuhan sampai inspeksi mendadak di jalan-jalan?menumbuhkan harapan baru: berbagai masalah lama bisa diatasi. Sesuatu yang pada zaman dulu seperti pungguk merindukan bulan.

SECARIK kertas terbukti mampu menyetrum bisnis menjadi gilap bergairah. Itulah coretan berisi kebijakan pemerintah yang menurunkan pajak penjualan barang mewah (PPn-BM). Beleid yang terbit pada Maret 2003 itu sontak membuat cerah iklim bisnis elektronika.

Betapa tidak: pajak televisi 14-21 inci dipotong dari 10-20 persen menjadi nol persen. Pajak televisi ukuran lebih besar, yang tadinya 20-50 persen, dipangkas tinggal 10 persen. Stefanus Indrayana, juru bicara Electronic Marketer Club mengakui beleid pemerintah itu telah mengurangi penyelundupan barang elektronika secara drastis. Industri perakitan dalam negeri menggeliat kembali dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Harga yang lebih murah juga membuat permintaan barang elektronika terus bertambah. Tahun ini pertumbuhan penjualan elektronika naik 15 persen-20 persen. "Angka yang sama diperkirakan terjadi pada tahun depan" ujar Stefanus.

Penerimaan pemerintah terbukti juga tak berkurang seperti yang semula dikhawatirkan. Justru meningkat, berkat mengalirnya pemasukan dari pajak penghasilan badan yang naik karena penjualan mereka bertambah besar.

Apa yang terjadi di industri elektronika merupakan contoh kecil keberhasilan regulasi pemerintah untuk menghidupkan sektor riil. Fungsi pemerintah sebagai regulator merupakan satu di antara benang merah yang muncul dalam diskusi Tempo dengan para pelaku bisnis, dua pekan lalu.

Peserta diskusi mewakili sektor perbankan hingga berbagai sektor riil seperti telekomunikasi, otomotif, elekronika, properti, dan retail. Beberapa pelaku bisnis lainnya yang tak bisa hadir lantaran kesibukannya diwawancarai secara terpisah. Seperti biasa, dalam diskusi seperti itu semua keluhan, unek-unek, sekaligus harapan dan optimisme, tumpah deras seperti saluran yang baru terbuka sumbatnya.

Pasar yang sehat berkat regulasi yang relatif adil juga bisa dijumpai di industri telepon seluler. Banyaknya operator menimbulkan persaingan tarif yang memicu pesatnya pertumbuhan pelanggan. "Tarif yang semakin murah tentu mendorong permintaan," ujar Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Jhonny Swandisjam.

Apalagi para operator seluler telah merestrukturisasi utangnya sehingga kemampuan investasinya lebih baik ketimbang dua-tiga tahun lampau. Jangan heran bila dalam dua tahun terakhir pertumbuhan pelanggan seluler meningkat secara signifikan. Tahun ini jumlah pelanggan bertambah lebih dari 10 juta. Tahun depan tambahan pelanggan baru diperkirakan mencapai 12 juta. Jhonny optimistis, bila pertumbuhan ekonomi menembus 5,3 persen, total pelanggan seluler tahun depan bisa mencapai 42 juta.

Bila regulasi pemerintah yang bagus didukung pula pembiayaan dari perbankan, bagi dunia usaha itu merupakan sebuah kesempurnaan. Seumpama ikan, mereka hidup dalam perairan yang nyaman dengan pasokan makanan yang aman. Meskipun loan to deposit ratio (LDR) naik tidak terlalu signifikan pada tahun ini, cukuplah untuk menggerakkan permintaan, terutama di sektor konsumtif.

Kenikmatan itu dirasakan industri otomotif. Pelaku yang banyak dan bervariasi mulai dari produsen, perakit, sampai importer, membuat persaingan di bisnis ini berpacu sehat. Bagi konsumen, pasar yang sehat juga membuat mereka memiliki banyak pilihan untuk membeli mobil berdasarkan merek, tipe, dan harga sesuai kebutuhan dan isi kantong.

Tahun ini saja berbagai jenis dan merek mobil baru menggelinding di jalanan seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Toyota Kijang Innova, dan Suzuki AVP. Jangan heran bila pasar kendaraan roda empat tahun ini begitu bergairah. Apalagi ada dukungan perbankan melalui kredit pemilikan mobil.

Tahun ini setiap bulannya diperkirakan 35 ribu unit mobil terjual. Hingga September, penjualan mobil di tanah air diperkirakan sudah mencapai 350 ribu unit. Jumlah mobil yang terjual diperkirakan akan menembus angka 400 ribu unit dalam waktu tiga bulan tersisa.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Bambang Trisulo, malah optimistis penjualan mobil tahun ini bisa menembus angka 420 ribu unit. Tapi Toyota Astra Motor (TAM) punya taksiran lebih berani ketimbang Gaikindo.

Manager Pemasaran TAM Hendrayadi memperkirakan penjualan mobil tahun ini bisa mencapai 460 ribu unit, alias tumbuh 30 persen dibanding tahun lalu. Yang jelas, kata Hendrayadi, "Tahun ini tercipta rekor baru karena sebelumnya penjualan mobil selalu di bawah 400 ribu unit."

Sebaliknya, bila tak ada regulasi yang jelas, bisnis akan berantakan. Kalau sudah begitu, jangan harap bank akan datang menyalurkan kredit. Apa yang terjadi di industri pertambangan bisa menjadi cermin. Di sektor ini kasus yang paling mencolok dan kontroversial adalah soal izin tambang di hutan lindung.

Investor sempat merasakan adanya ketidakpastian dalam penerapan undang-undang. Sampai sekarang pun proses perizinan masih terasa tumpang tindih antara Departemen Kehutanan dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Kondisi itu, menurut Pejabat Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA), Anang Rizkani Noor, membuat calon investor enggan melirik Indonesia.

"Negara kita sudah mulai menjadi tempat yang tidak menarik untuk tujuan investasi pertambangan," kata Anang. Padahal, pemerintahan yang sekarang membutuhkan investasi tinggi agar pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih cepat. Hal ini terkait erat dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Karena itulah pemerintahan baru seyogianya bergegas membereskan pekerjaan rumah yang ditinggalkan pemerintahan lama. Mereka harus punya keberanian menggusur praktek-praktek pemerintahan yang tidak memberikan peluang dunia usaha berkembang. Ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian hukum dan berusaha, sampai faktor keamanan. Pada masa lampau, berbagai persoalan ini seperti tak tersentuh. Dengan dukungan rakyat, mestinya Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bisa menyelesaikannya.

Nugroho Dewanto