Siang itu, Ahad 26 Desember, sebuah pesan pendek menyusup ke telepon selulernya. Ia, Alwi Shihab, 58 tahun, di sebuah pesawat, sedang mendampingi kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jayapura. Tapi sang pesan begitu menyentak. Ia membaca sekali lagi, dan cepat menyampaikan isinya kepada Presiden. Semua terkejut, dan semua berduka.

Aceh dan sebagian Sumatera Utara luluh lantak diterjang tsunami. Artinya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat kabinet Presiden Yudhoyono ini harus bergerak dari satu bencana ke bencana lain. Dari Alor dan Nabire di ujung timur, ke Aceh dan Sumatera Utara di ujung barat negeri ini.

Alwi bekas eksekutif di sebuah perusahaan, akademisi, politisi, sekarang birokrat. Dialah koordinator pelaksana harian penanggulangan bencana, dengan aneka agenda: dari evakuasi ribuan mayat hingga distribusi bantuan. Ia lantas menggulirkan kebijakan bantuan satu pintu. "Ini untuk memudahkan koordinasi," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Ketika Tempo mewawancarainya, terbetik kabar bahwa ia menolak bantuan Rp 46 miliar yang dihimpun Bank Indonesia (BI). Pemerintah kewalahan. Benarkah? Alwi membantah. Ia menjelaskan rencana pertemuannya dengan pihak BI. "Kami lagi mencari waktu yang tepat untuk bertemu, karena besok (Jumat pekan lalu) pukul 9, saya dipanggil Presiden. Tapi yang pasti pertemuannya besok juga."

Alwi bercerita seputar lambannya pendistribusian bantuan, prioritas penanggulangan, dan soal darurat sipil. Dengan hati-hati, doktor lulusan Universitas Temple, Amerika, ini menjawab pertanyaan Rommy Fibri, Nurdin Kalim, dan Sita Planasari Aquadini dari Tempo di kantornya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis malam pekan lalu.

Banyak yang menilai pemerintah lamban mendistribusikan bantuan kepada para korban di Aceh?

Musibah ini tidak pernah terpikirkan besarnya. Malah ini seperti kiamat kecil. Anda bayangkan masuk di suatu kota yang lumpuh, tidak ada listrik, komunikasi, operator telepon. Polisi lumpuh karena banyak yang meninggal, terjadi demoralisasi tentara karena banyak anak buah yang meninggal. Keadaan panik, mayat di mana-mana. Situasinya sangat sulit digambarkan.

Saat itu pemerintah langsung mengeluarkan 50 miliar untuk belanja obat-obatan dan makanan di Medan. Masalahnya, saat hari pertama Wakil Presiden datang ke sana, barang-barang belum bisa didistribusikan karena tidak ada truk pengangkut. Truk ada tapi tidak ada sopirnya. Ada sopir, sopirnya sedang depresi sehingga apa adanya. Baru hari kedua, ketika Presiden datang, semua bisa didistribusikan. Itu pun hanya tiga truk yang beroperasi. Pada hari berikutnya, karena tidak mungkin jalan darat, kita terpaksa pakai helikopter untuk menurunkan bahan makanan.

Apa prioritas pemerintah saat itu?

Yang penting bagaimana mengubur orang-orang yang sebegitu banyak. Tentunya perlu alat-alat berat. Kalaupun alatnya ada, operatornya kosong. Bensinnya juga tidak ada. Jadi jangan dianggap pemerintah lalai.

Lantas, setelah ditabulasi, apa yang sebetulnya paling dibutuhkan?

Kita butuh transportasi udara, alat berat, dan tempat pengobatan massal (field hospital). Untuk obat-obatan, sebenarnya kita sudah punya. Makanya sumbangan yang lebih diperlukan adalah tenda, sanitasi, selimut, dan pakaian. Itu semua sangat penting karena banyak orang sakit. Kita khawatir akan terjadi wabah penyakit akibat banyaknya jenazah. Jumlahnya cukup besar dan dari hari ke hari kian bertambah.

Bukankah kebijakan sumbangan melalui "satu pintu" Menko Kesra justru mempersempit ruang gerak bantuan?

Maksudnya satu pintu itu jangan sampai ada orang yang memanipulasi. Kalau orang dan institusinya jelas, silakan. Satu pintu juga bisa diartikan semua informasi kebutuhan bisa ditanyakan kepada kami. Misalnya, kita bisa mengarahkan Anda untuk mengirim infus karena obat antibiotik sudah banyak. Mungkin kita perlu oksigen atau biskuit, dan tidak memerlukan mi instan.

Tidak tertutup kemungkinan siapa pun untuk membantu, tetapi kita mengimbau bantuan dalam bentuk uang agar bisa langsung dibelikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Misalnya kita perlu tenda dan selimut, kita kan bisa langsung beli di Medan. Kalau mengirim 100 boks mi instan dari Makassar, transportasinya malah lebih mahal daripada harga minyak.

Apakah satu pintu itu berarti setiap bantuan harus dikirim dengan label "Kesra"?

Itu tidak benar. Buktinya Media Group, apakah itu melalui Menko Kesra? Dia punya pesawat sendiri, punya duit sendiri, punya bantuan sendiri, termasuk mengirim kru tv sendiri. Satu pintu itu maksudnya agar bagi orang-orang yang ingin membantu jangan sampai kesasar, tidak tepat sasaran.

Ini semua untuk memudahkan koordinasi saja. Pada hari pertama setelah kejadian, saya minta bantuan kantong mayat. Ternyata pada hari kedua sudah terkumpul 11 ribu kantong mayat. Setelah itu ada yang masih ingin menyumbang kantong mayat tapi kita tolak. Saya katakan sudah cukup, coba kirim tenda, selimut, atau yang lain.

Menyinggung soal distribusi, bagaimana mengantisipasi banyaknya bantuan yang tertahan di Medan agar segera didistribusikan?

Biasanya distribusi barang dilakukan melalui dermaga. Tapi, karena dermaga hancur, sekarang menggunakan jalur darat. Dari Medan ke Banda Aceh saja perlu waktu 18 hingga 20 jam. Di Banda Aceh sendiri tinggal dua pom bensin yang berfungsi. Padahal banyak antrean mobil orang-orang Banda Aceh yang hendak menuju Medan.

Tentang kendala transportasi udara, pemerintah dinilai tak mau meminta tolong ke pihak ataupun instansi yang memiliki angkutan udara. Bukankah banyak orang Jakarta dan daerah lain yang memiliki helikopter?

Jangan salahkan pemerintah, salahkan mereka, apa tidak punya hati nurani. Sebenarnya pemerintah sudah mengimbau. Buktinya, perusahaan maskapai Lion Air memberikan (tambahan trayek) satu pesawat ke sana untuk menerbangkan barang dan penumpang. Berikutnya juga ada Mandala dan Garuda. Ada beberapa kelompok gereja yang juga menawarkan helikopternya.

Bantuan dari luar negeri juga banyak. Pesawat berdatangan begitu banyak dan menjadi kendala bagi negara lain yang ingin memberikan bantuan. Sehingga kita putuskan bandara Medan 24 jam.

Pihak Departemen Perhubungan mengerahkan semua yang ada. BUMN-BUMN mengerahkan relawan yang mau berangkat ke Aceh. Mereka juga bekerja sama dengan para pengusaha mengumpulkan uang hingga Rp 60 miliar. Artinya, semua sudah bekerja.

Soal darurat sipil kabarnya memicu perdebatan panjang tentang boleh tidaknya orang asing masuk Aceh. Kenapa kita terkesan tak fleksibel?

Hingga saat ini GAM masih ada. Siapa pun yang masuk ke Aceh, kita harus bertanggung jawab atas diri dan keselamatannya. Meski begitu, kita tidak mempersulit mereka. Ada kebijakan visa on arrival yang berlaku selama satu bulan bagi siapa saja yang ikut serta dalam penanggulangan musibah ini. Sedangkan jurnalis diberi waktu hingga dua minggu. Kalau mau memperpanjang, kan tinggal lapor saja. Soal izin tidak harga mati, yang penting memberitahukan keberadaannya. Kita sama sekali tidak ingin mempersulit.

Wakil Presiden mengatakan sudah tak ada darurat sipil, tapi pejabat lain mengatakan perlu ada perizinan?

Bukan perizinan tapi notifikasi. Kalau perizinan kesannya harus menunggu restu. Sedangkan notifikasi, mereka bisa langsung berangkat. Jadi seperti registrasi-lah. Memang aparat di bawah terkadang masih text book minded (hanya menuruti perintah), sehingga perlu kita arahkan. Satu contoh saya ditelepon Duta Besar Australia, bantuan mereka mau masuk ke Medan besok. Saya usulkan kenapa tidak langsung ke Banda Aceh dan disambut Presiden (Yudhoyono). Terus dia bilang oke. Saya bilang Presiden, oke juga. Kalau perlu tidak hanya Australia, Singapura, Malaysia juga. Kita menghargai siapa pun yang memberikan bantuan.

Namun bantuan itu tidak jadi, disebabkan aparat di bawah masih belum paham dengan kebijakan di atas. Saya sampaikan kepada Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda agar hal-hal semacam ini jangan menjadi kendala. Tapi Menteri Hassan Wirayuda mengaku sudah memerintahkan ke aparat di bawahnya.

Ada kritik, ketika darurat sipil garis komandonya begitu jelas, tapi ketika ada bencana terkesan lamban....

Memang ada masalah internal, sebelum bencana pun gubernurnya tidak ada. Wakil gubernur depresi (istrinya meninggal). Jadi sekarang diambil alih oleh pemerintah pusat sambil menata pelan-pelan. Kita tidak mungkin memikirkan hal yang mungkin akan menghambat. Semuanya harus ditata sambil jalan.

Tak sedikit yang tidak percaya bahwa pemerintah mengelola dana sumbangan karena terkait masalah transparansi. Apakah nanti bakal ada audit?

Kita sekarang sedang mencari perusahaan yang akan mengaudit, supaya transparan dan akuntabel. Kita harus menangkal adanya korupsi dalam bantuan ini. Itu makanya kita memakai jasa (perusahaan ekspedisi) DHL untuk distribusi bantuan. Mereka punya sistem yang sangat transparan dan jelas.

Tentu saja transparansi ini akan meliputi uang yang kita belikan barang-barang. Kalau ke Medan, Anda bisa melihat relawan yang hanya membeli kecap saja tetap minta kuitansi. Orang datang memberikan sumbangan, kita berikan tanda terima. Pokoknya sistem administrasinya sangat rapi. Semoga niat kita yang tulus untuk membantu masyarakat Aceh tidak ternodai tangan-tangan usil. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pelaksana di lapangan tidak ada pikiran sedikit pun untuk melakukan penyelewengan. Penderitaan rakyat Aceh sudah sedemikian rupa, jangan lagi dibebani dengan hal-hal nista begini.

Apa yang Anda rasakan dan pikirkan ketika meninjau lokasi kejadian?

Saya benar-benar sedih dan menangis melihat keadaan di sana. Saya akan lebih menangis lagi jika ada orang yang mau menyelewengkan bantuan, padahal begitu banyak orang yang tulus membantu. Sayang, jika ketulusan memberi tidak diimbangi ketulusan mengelola sumbangan. Mudah-mudahan saja tidak ada orang yang bermental seperti itu.

Alwi Shihab

Lahir:

• Rappang, Sulawesi Selatan, 19 Agustus 1946

Pendidikan:

• S1, IAIN Ujung Pandang (1968)
  
• S2, Universitas Al-Azhar, Mesir (1986)
  
• S3, Universitas Ain Syams, Mesir (1990)
  
• S2, Universitas Temple, AS (1992)
  
• S3, Universitas Temple, AS (1995)
  
• Pendidikan pascadoktoral di Universitas Harvard, AS (1995-1996)

Karier:

• Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (2001-2005)
  
• Menteri Luar Negeri (1999-2001)
  
• Anggota DPR RI (1999)
  
• Dosen pada Harvard Divinity School, AS (1998)
  
• Dosen pada Hartford Seminary, AS (1996)

Lain-lain:

• Anggota International Connection Committee, American Academy of Religion, Georgia, AS (1996)
  
• Board of Trustee Harvard Center for the Study of World Religions, Cambridge, AS (1998)