Banjir tsunami yang membawa korban besar di Aceh dan beberapa pantai di Asia Selatan menggerakkan simpati banyak negara di dunia untuk mengulurkan bantuannya. Dana yang akan diguyurkan sangat besar, nilai seluruhnya kira-kira US$ 4 miliar. Bantuan itu belum seketika ini membanjir, karena belum cair, masih berupa jumlah yang disediakan dan dijanjikan oleh para penyumbangnya. Kesediaan ini disimpulkan dari bantuan yang terdaftar dalam koordinasi PBB, walau tak disebutkan dalam Deklarasi Aksi hasil Konferensi Khusus Pemimpin ASEAN Pasca-Gempa Bumi dan Tsunami, yang dihadiri perwakilan 26 negara dan lembaga-lembaga internasional, 6 Januari lalu di Jakarta.

Koordinator Bantuan Darurat PBB, Jan Egeland, menyatakan bahwa belum pernah dialaminya ada guyuran dana bantuan antarbangsa sebesar ini bagi suatu bencana internasional. Padahal, sebelumnya dia menuduh ada negara yang termasuk terkaya di dunia?mungkin sindirannya ditujukan pada Amerika Serikat?yang kikir dalam menyumbang. Bantuan memang besar, karena kebutuhan akibat malapetaka pun amat besar. Dari penampakannya, kehancuran yang terjadi seakan-akan tak akan pernah bisa terpulihkan dengan biaya sebesar apa pun. Selain itu, tersedianya bantuan puluhan triliun rupiah ini masih punya persoalan sendiri pula, yaitu apakah benar janji bantuan itu akan bisa terwujud sepenuhnya, sehingga sampai pada sasaran yang tepat dan dalam waktu yang tepat juga.

Alasan untuk khawatir bukan tidak ada. Ketika terjadi gempa dahsyat di Iran, yang makan korban 26 ribu orang tewas, tepat setahun sebelum tsunami Aceh, realisasi bantuan internasional hanya beberapa persen dari US$ 1 miliar lebih yang sudah dijanjikan. Karena itu, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mendesak agar segera dikucurkan dana tunai sejumlah US$ 977 juta untuk pertolongan tahap darurat sekarang. Permintaan itu diiringi dengan tindakan cepat agar segera siap menyalurkan dana yang diperlukan itu. Kofi Annan langsung menunjuk Margaretha Wahlström sebagai Utusan Khusus PBB untuk Bantuan Bencana Tsunami. Jika menuntut realisasi konkret dari janji bantuan, haruslah didahului dengan kesiapan konkret menampung dan mengelolanya. Langkah seperti ini harus kita jadikan contoh.

Nyatalah, ada dua sisi kemungkinan yang menyebabkan gagalnya realisasi dana bantuan yang besar itu. Mungkin karena janji yang tidak ditepati. Sedangkan dari sisi lain, mungkin karena kemampuan menyerap yang kurang memadai. Sebagai penerima bantuan, hendaknya Indonesia tidak menjadikan dirinya sebagai penyebab kegagalan realisasi bantuan yang dijanjikan. Artinya, kita harus mampu memberi keyakinan bahwa ada kesanggupan untuk membuat rencana, menyusun organisasi, dan menunjuk personel yang akan mengelola dana yang ditawarkan. Harus diakui bahwa negara Indonesia, yang puluhan tahun menjadi penerima bantuan luar, tidak pernah dikenal punya kapasitas absorpsi yang cukup untuk menampung dan mengelola bantuan dana. Selalu ada yang mubazir tak terserap setiap tahun.

Kali ini kita memang benar-benar butuh bantuan. Baik bantuan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri membutuhkan manajemen sebaik mungkin. Kekhawatiran bahwa hal itu tak tersedia diperkuat oleh kesan umum bahwa Presiden SBY tidak dikenal sebagai pemimpin yang cemerlang dalam soal kecepatan mengambil keputusan. Namun, kita tetap harus meningkatkan kemampuan menyerap bantuan, mau tak mau. Maka, bila itu tak tersedia, tidak perlu ragu untuk minta bantuan dari luar justru guna memperbesar kapasitas absorpsi itu sendiri.