BEGITU KM Bahtera Hidup merapat ke dermaga Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, Rustam Tasijawa bersijinjit menuruni anak tangga kayu. Tiba-tiba, bruk! Ia tergelincir. Satu karung berisi cengkeh kering merosot dari bahu Rustam, tenggelam ke laut. Dalam hati Rustam sambat, ”Coba kalau Proyek Lintas Buru tak berhenti di tengah jalan, perjalanan dari Namrole ke Namlea pasti lebih nyaman.”

Rustam dan 135 ribu penduduk Pulau Buru tak punya banyak pilihan sarana transportasi. Memang sudah terjulur 254 kilometer jalan provinsi, dengan berbagai kondisi. Tapi, untuk menjangkau lokasi yang jauh, sisi lain pulau misalnya, terpaksa mengandalkan kapal kayu selama sehari penuh. Beratnya medan yang harus dilalui membuat petani—mayoritas penduduk Buru—lebih memilih menjual hasil sawahnya ke Jawa dan Sulawesi ketimbang di provinsi sendiri.

Untuk memperbaiki keadaan, Pemerintah Daerah Buru berencana membangun lagi 287 kilometer Jalan Lintas Buru. Sayang, baru jadi 50 kilometer, krisis ekonomi tiba. Pembangunan dihentikan. Kini, tujuh tahun setelah krisis, jalan 50 kilometer itu sudah berubah: dari semula jalan beraspal dua jalur dengan lebar 6 meter, kini malah jadi jalan setapak. Aspalnya tak lagi nyata, tertutup rumput hijau dan rimbun ilalang.

Sekarang, walaupun dana sudah ada dan proyek siap dilanjutkan, Pemda tetap menggaruk-garuk kepala. Harus disediakan dana ekstra untuk membabat habis rumput dan ilalang yang menutupi jalan. Bukan hanya itu. Ketika Tempo menelusuri ruas-ruas jalan, beberapa bagian malah sudah rusak total karena merosot bersama bukit yang longsor.

Lintas Buru, yang kini jadi lintas setapak, hanya satu dari sekian proyek infrastruktur yang apes. Seret dana selalu jadi biangnya. Lihat saja lokasi pembangunan bandar udara Kuala Namu di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, 45 kilometer dari Kota Medan, Sumatera Utara. Megaproyek ini terkatung-katung sejak 1998. Lagi-lagi, krisis ekonomi yang jadi penghalang

Ketika Tempo menjenguk Kuala Namu, lahan seluas 1.300 hektare itu lebih mirip kawasan tak terurus. Dibilang perkebunan enggak cocok, permukiman juga bukan. Sejatinya, di kawasan bekas perkebunan sawit PTPN II yang sudah diambil alih oleh Angkasa Pura II sejak 1996 itu akan dibangun Bandara Kuala Namu, yang fungsinya akan menggantikan Bandara Polonia, Medan.

Sebagian lahan di lokasi itu malah dimanfaatkan penduduk sekitar—yang tak lain korban gusuran proyek—untuk menanam jagung, cabe, dan ketela. Pepohonan kelapa sawit masih ada, walau tampak kumuh karena batangnya terbalut semak. Reruntuhan sebuah gedung peninggalan Belanda—bekas kantor PTPN—jadi mirip bangunan horor karena sudah ditumbuhi belukar.

Jalan menuju Kuala Namu, yang tadinya beraspal hotmix, kini jadi jalan kampung dengan lubang di sana-sini. Kondisi ini dijadikan warga setempat mengais rezeki. Berdalih menyumpal bolongan jalan dengan tanah, mereka menengadahkan tangan meminta belas kasihan pengendara mobil dan motor yang lewat.

Menurut Adi Supranto, Kepala Cabang Angkasa Pura II Medan, mulai Maret nanti pihaknya akan menghentikan pengelolaan tanah liar oleh penduduk. Hal ini dilakukan agar tidak lagi menimbulkan kerumitan berkepanjangan ketika nantinya Angkasa Pura II mengelola lahan ini. Kata Adi, pada Februari 2005 ditargetkan pembangunan bisa diselesaikan.

Entahlah. Yang terasa oleh Tempo, di kawasan itu belum tercium bau pembangunan. Yang ada hanya sebuah ekskavator penggerus tanah untuk membuat selokan dan saluran di sekeliling lahan proyek bandara. Artinya, pembangunan bandara belum segencar yang direncanakan.

Febrina Siahaan dan Mochtar Touwe (Buru), Bambang Soedjiartono dan Hambali Batubara (Medan)