PEMERINTAH boleh bernapas lega: bolong di anggaran 2005 akibat pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan mulai tertambal. Pekan lalu, kelompok kreditor Indonesia yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI) menyatakan kesediaannya membantu Indonesia.

"CGI menjanjikan bantuan US$ 3,4 miliar di luar bantuan untuk Aceh," kata Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie. Bagi Indonesia, pinjaman dari CGI ini penting untuk menutup defisit, yang tahun ini diperkirakan tak kurang dari Rp 17 triliun. Angka itu merupakan perhitungan awal pada tahun anggaran 2005. "Kelebihan pinjaman dari CGI adalah lebih murah dibandingkan pembiayaan lain, seperti surat utang," ujar Anton Gunawan, ekonom Citigroup.

Nilai bantuan yang kemudian disepakati CGI tak berbeda jauh dengan yang diajukan Indonesia. Sebelum sidang berlangsung, Menteri Keuangan Jusuf Anwar memberikan ancar-ancar pinjaman baru yang akan diperoleh Indonesia US$ 2,8 miliar-3,4 miliar. "Kemurahan hati" kreditor CGI, yang meliputi 11 negara dan lima lembaga keuangan, sebenarnya mudah ditebak.

Indonesia baru saja tertimpa tsunami, bencana alam terbesar sepanjang sejarah republik ini. CGI menyatakan akan memberikan bantuan khusus untuk Aceh. Seperti tahun-tahun sebelumnya, bantuan terbesar dalam payung CGI datang dari Jepang, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Jepang tahun ini menjanjikan pinjaman US$ 715 juta. Kreditor terbesar setelah Jepang adalah Bank Dunia, yang menjanjikan utang US$ 730 juta, dan ADB US$ 650 juta. Dalam penutupan sidang, Aburizal sempat menyatakan bahwa pinjaman baru dari CGI itu tak akan membengkakkan stok utang luar negeri Indonesia.

"Utang netto kita US$ 2,7 miliar," ujar Aburizal. Angka itu tersisa setelah tahun ini pemerintah menganggarkan pembayaran utang luar negeri US$ 5,5 miliar. Bisa jadi pernyataan itu ditujukan Menteri Koordinator Perekonomian untuk meredakan kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap menumpuknya utang Indonesia.

Rasio pembayaran utang Indonesia, yang dihitung dengan membandingkan total utang yang jatuh tempo dengan penerimaan ekspor, sudah berada di atas 40 persen. Pada galibnya, di negara sedang berkembang seperti Indonesia, rasio yang aman berada di bawah 40 persen.

Tak mengherankan jika suara-suara yang menentang utang baru tak pernah berhenti. Di Surabaya dan Bandung, kelompok pemuda dan mahasiswa melancarkan unjuk rasa menentang pengucuran utang dari CGI. Kalangan organisasi nonpemerintah, seperti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), yang diundang dalam pertemuan CGI, juga bersikap kritis terhadap pinjaman baru dari CGI. "Sikap kita menolak utang baru," ujar Ivan A. Hadar, Direktur Eksekutif INFID.

Penolakan utang menurut kalangan aktivis dipicu oleh banyaknya syarat pengucuran utang yang dituntut para donor. Permintaan para kreditor yang paling tak populer adalah privatisasi badan usaha milik negara (BUMN) serta pembukaan pasar. Ekonom M. Ikhsan, anggota tim asistensi Menteri Koordinator Perekonomian, mengakui dalam sidang CGI kemarin para kreditor juga meminta pemerintah mengatur secara khusus privatisasi 15 BUMN.

Tapi syarat-syarat itu tak dirasa berat oleh pemerintah. "Tak ada syarat atau kondisionalitas tertentu," kata Aburizal. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sri Mulyani, sama sependapat. Ia mengatakan, permintaan yang diajukan negara kreditor tak berbeda dengan program pemerintah, seperti pemberantasan korupsi. "Bagi kami, itu bukan syarat," katanya.

Thomas Hadiwinata, Tempo News Room

Utang CGI

Disalurkan Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Pinjaman Program US$ 900 juta
  
• Pinjaman Proyek US$ 1,9 miliar
  
• Total US$ 2,8 miliar

Disalurkan melalui jalur non-APBN

Total US$ 600 juta