Moratorium Bilateral

Tawaran moratorium dari sejumlah negara kreditor agaknya bakal diselesaikan bilateral, tidak melalui Paris Club. Negara-negara anggota Paris Club itu antara lain Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. "Ini pernyataan negara anggota ketika ditanyakan apakah bersedia memberikan fasilitas yang sama di luar skema Paris Club," kata Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda.

Menurut Wirajuda, keputusan pemberian moratorium dalam Forum Paris Club, 12 Januari lalu, belum final. Keputusan yang diambil secara konsensus itu prinsipnya menyetujui moratorium setelah ada perhitungan oleh Bank Dunia dan IMF tentang kerusakan di Aceh. Prinsip ini dibarengi syarat baku, antara lain pemberlakuan asas persamaan perlakuan antara utang swasta dan bilateral, serta pemberlakuan program IMF.

Pemerintah sangat hati-hati menanggapi syarat itu. Menteri Keuangan Yusuf Anwar buru-buru mengatakan, "Kalau harus kembali masuk program IMF, kami bilang sayonara, thank you." Untungnya, negara-negara itu setuju skema secara bilateral. Wirajuda menambahkan, kunjungan ke Eropa juga menghasilkan beberapa kesepakatan, seperti peningkatan debt swap dan hibah. Italia setuju debt swap 30 juta euro dan Jerman memberi hibah 500 juta euro.

Pertumbuhan Melambat

Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mencermati hasil analisis ini. Lembaga keuangan Deutsche Bank memperkirakan, pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, melambat pada tahun ini. Indonesia diprediksi perekonomiannya hanya tumbuh 4,5 persen.

Angka ini memang lebih rendah dari target pertumbuhan pemerintah yang mencapai 5,5 persen. Tingkat inflasi juga diperkirakan lebih tinggi, yakni 6,9 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi pemerintah 5-7 persen. Ini disebabkan rencana pemerintah menekan subsidi bahan bakar minyak dengan cara menaikkan harga jualnya.

Menurut Chief Economics Deutsche Bank for Asia Pacific, Michael Spencer, pemicu pelambatan ekonomi ini adalah kinerja ekspor yang tidak sebagus tahun lalu. Tahun ini kinerja ekspor Indonesia diprediksi hanya tumbuh 10 persen. Padahal tahun lalu mencapai 12 persen. "Karena itu, pertumbuhan bisnis-bisnis yang terkait dengan ekspor juga akan melambat," katanya kepada pers, Rabu pekan lalu. Pemicu lainnya, menurunnya cadangan devisa dan daya beli masyarakat.

Maxis Mengakuisisi Natrindo

Bertambah lagi perusahaan asal Malaysia yang menguasai kepemilikan saham perusahaan telekomunikasi Indonesia. Maxis Communications Berhad mengikuti pendahulunya, Telekom Malaysia, yang membeli 27,3 persen saham PT Excelcomindo Pratama. Maxis, yang seluruh sahamnya dimiliki East Asia Communication (EAC), berencana mengakuisisi 51 persen saham PT Natrindo Telepon Seluler (NTS), operator telepon seluler GSM 1800, senilai US$ 100 juta. EAC juga akan mengucurkan kredit US$ 150 juta ke perusahaan milik Grup Lippo ini.

Chief Executive Officer Maxis, Dato' Jamaludin Ibrahim, mengatakan akuisisi itu merupakan strategi jangka panjang perusahaan untuk memperluas pasar di wilayah Asia Tenggara. "Indonesia memiliki pertumbuhan pasar telekomunikasi yang baik," kata dia. Hitung-hitungan Maxis, dalam waktu lima tahun ke depan ada tambahan 40 juta-50 juta pengguna telepon seluler di Indonesia. Saat ini baru 13,4 persen saja penduduk Indonesia yang menggunakan telepon genggam.

Maxis, kata Jamaludin, akan merebut pertumbuhan pasar yang besar dan cepat itu. Caranya, pertama, meningkatkan teknologi frekuensi yang dimiliki NTS dari 2G (two generation) menjadi 3G (three generation). "Kedua, Maxis akan mengambil keuntungan dari akses yang dimiliki NTS ke customer Lippo Group," ujar Jamaludin. Saat ini, Maxis menguasai 40 persen pasar telepon seluler di Malaysia dengan pelanggan mencapai 5,3 juta orang.

Pasokan Gas Anjlok

Kemampuan Indonesia memasok gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan anjlok tahun ini. Karena itu, PT Pertamina, yang mewakili pemerintah Indonesia, meminta penundaan pengiriman 51 kargo LNG. Dengan begitu, kemampuan ekspor tahun ini lebih rendah dari komitmen semula sebanyak 380 kargo.

Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Ari Soemarno, kilang Badak di Bontang, Kalimantan Timur, meminta penundaan pengiriman 42 kargo, sedangkan kilang Arun di Lhok Seumawe, Aceh, 9 kargo. Beberapa pembeli yang sudah setuju atas penundaan ini antara lain Kansai Electric, Chubu Electric, Tokyo Gas, Korea Gas, CPC Taiwan, dan Osaka Jepang. "Kesepakatan Pertamina dengan pembeli tercapai, tinggal diteken," kata Ari, Selasa pekan lalu.

Penurunan itu terutama disebabkan penurunan kemampuan produksi lapangan Arun dan Bontang. Produksi lapangan Arun terus anjlok secara alamiah karena tiada penambahan cadangan. Padahal pabrik pupuk di Aceh juga memerlukan pasokan gas bumi. Sementara itu, lapangan Bontang mengalami masalah operasional sehingga produksi gasnya menurun. Produksinya mulai normal pada 2006.

Tender PLN Rp 2,7 Triliun

Setelah tertunda sejak pertengahan tahun lalu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) akhirnya membuka tender pembangunan konstruksi proyek terminal gas alam cair senilai US$ 300 juta (sekitar Rp 2,7 triliun) pada Januari ini. Direktur Utama PLN, Eddie Widiono, mengatakan proyek yang ditargetkan selesai pada 2006 ini telah memulai tahap prakualifikasi awal bulan ini.

Sejumlah perusahaan sudah mengajukan proposal, namun ia menolak menyebut namanya. Rencananya, terminal penerima liquified natural gas (LNG) akan dibangun di Cilegon, Jawa Barat, berkapasitas 400 juta kaki kubik per hari dan bisa dikembangkan hingga 800-1.000 juta kaki kubik per hari. "Proyek ini tertunda karena PLN kesulitan mencari pasokan LNG untuk dikirimkan ke terminal LNG yang akan dibangun itu," katanya.

PLN, kata Eddie, sempat bicara dengan Pertamina untuk mendapatkan kepastian suplai gas, tapi hingga kini tidak ada perkembangan. Keberadaan terminal LNG sangat penting bagi PLN untuk menampung gas yang akan dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik sistem Jawa-Bali. Penggunaan gas ini berkaitan dengan keinginan PLN mengalihkan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) ke gas yang lebih murah. Harga minyak mentah dunia yang terus naik menyebabkan biaya produksi listrik semakin membengkak.

Gula Ilegal untuk Aceh dan SumUt

Pemerintah menginginkan gula ilegal hasil lelang Desember lalu dipasarkan ke Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Kedua daerah ini dinilai sangat membutuhkan gula, menyusul adanya problem kelangkaan dan kenaikan harga.

Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, kebutuhan gula di sana selama tiga bulan hingga enam bulan ke depan mencapai 20 ribu ton dan 70 ribu. "Sesuai dengan wewenang kami, distribusi gula impor itu harus ke luar Pulau Jawa," katanya, Rabu pekan lalu.

Gula ilegal yang dimaksud, gula impor asal Thailand sebanyak 56.343 ton yang melanggar batas waktu izin impor tahun lalu. Gula yang dimiliki oleh Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) ini kemudian dilelang pada 29 Desember lalu. Namun, hasil lelang itu menimbulkan kontroversi karena harga jualnya Rp 2.100 per kg, jauh di bawah harga patokan pemerintah Rp 3.416. Banyak pihak khawatir, jika gula itu masuk ke pasar akan memukul harga jual gula lokal yang dipatok pemerintah Rp 3.400 per kg.

Karena itulah Departemen Pertanian kini menetapkan harga dasar lelang gula ilegal Rp 3.410 per kilo, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, Delima Azahari, mengatakan pemerintah juga mengusulkan kepada Kejaksaan Agung agar menilai ulang jumlah, kualitas, dan tingkat penyusutan gula ilegal. "Penilaian ulang ini akan dikerjakan oleh penilai independen yang ditunjuk bersama dengan sebuah tim interdepartemen," ujarnya.

Divestasi BII

Pemerintah kembali melepas kepemilikan saham minoritasnya di bank swasta nasional. Kali ini 15,25 persen saham pemerintah di Bank Internasional Indonesia dilego melalui pasar, Selasa pekan lalu. Peminatnya berlimpah, sampai kelebihan permintaan 2,48 kali. Hasilnya, Rp 1,35 triliun masuk ke kantong pemerintah. Kini pemerintah hanya menyisakan 5,53 persen saham di BII.

Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset, Mohammad Syahrial, mengatakan penjualan saham itu diikuti 27 investor, baik asing maupun lokal. Dari 15,25 persen yang dilepas, 66 persen di antaranya diborong investor lokal, sisanya 34 persen dibeli investor asing. Temasek Holdings Pte. Ltd., lembaga investasi milik pemerintah Singapura, disebut-sebut kembali membeli saham BII. "Itu (Temasek) tidak ketahuan (masuknya dari mana)," kata dia.

Temasek lewat konsorsium Sorak Financial Holding tercatat menguasai 26 persen saham BII. Konsorsium Sorak memenangi tender penjualan 51 persen saham BII yang digelar Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada 2003 silam. Total saham yang dikuasai konsorsium Sorak, termasuk Temasek di dalamnya, 56,88 persen. Raksasa Singapura ini juga menguasai 65,8 persen saham Bank Danamon.