Suzie S. Sudarman
*) Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia

Terpilihnya Presiden George W. Bush di masa kedua jabatannya perlu dicermati karena citra nasionalnya sebagai "Empire of Liberty" menjadi prisma. Atau lensa yang menapis pandangan para pengambil kebijakan terhadap Indonesia.

Amerika Serikat (AS) memang satu-satunya negeri yang menjaga dunia melalui lima komando militer global; memelihara lebih dari satu juta warganya yang dipersenjatai di empat benua; menggelar kapal-kapal induk untuk berjaga-jaga di setiap samudra dunia; menjamin kelangsungan hidup negara-negara mulai dari Israel hingga Korea; menggerakkan roda-roda perdagangan dan perniagaan global.

Banyak kalangan menolak pencitraan Amerika Serikat sebagai suatu "kekaisaran" (empire). Namun, akademisi seperti Michael Ignatieff (2003) menguraikan secara lebih rinci hanya Amerika Serikat yang bisa memberlakukan aturan-aturan main (dari pasar hingga senjata pemusnah massal). Yang unik, Amerika Serikat sekaligus pula mempunyai hak untuk mengecualikan diri dari aturan-aturan yang berlaku—sebagaimana halnya keengganan dia untuk patuh kepada pembatasan penggunaan ranjau darat, menghormati Kyoto Protocol, dan mengakui keberadaan International Criminal Court (ICC). Akademisi Eliot Cohen (2004), yang menolak istilah "empire", lebih menyukai pemahaman yang tersirat oleh kata hegemoni Amerika atau AS sebagai "hyperpower".

Mengesampingkan perdebatan semantik dalam pendefinisian dominasi Amerika, sementara kalangan memilih istilah "American exceptionalism" (keistimewaan Amerika). Keistimewaan AS mencakup berbagai dimensi. Salah satu ciri yang menonjol adalah Amerika memiliki sistem politik negara yang terdesentralisasi, memiliki pejabat yang dipilih langsung dengan jumlah yang terbesar di dunia, akan tetapi jumlah peserta pemilunya rendah.

Tim kampanye Partai Republik menyadari, apabila GOP sekadar identik dengan politik luar negeri yang militeristik dan mendukung perencanaan ekonomi bagi orang-orang kaya, nasibnya adalah menjadi partai minoritas. Partai Republik kemudian berupaya mengangkat isu sosial seperti hak-hak wanita, soal-soal aborsi, pendidikan seks dan homoseksualitas, agar memperoleh dukungan kalangan yang taat beragama. Hal ini dilakukan melalui siaran media, televisi, dan dalam forum-forum dialog.

Semenjak mendapat dukungan konstituen ini, Partai Republik telah berhasil memenangi enam pemilihan presiden, mendominasi tujuh dari 12 masa jabatan Senat, dan telah secara terus-menerus menguasai House of Representatives selama sepuluh tahun ke belakang.

Dalam pemilihan umum 2004, margin dari "electoral college" berasal dari perubahan demografis. Banyak warga Amerika yang pindah ke negara-negara bagian yang memilih Partai Republik. Namun, patut dicatat, dalam pemilihan umum yang baru lalu agama menjadi fokus pengambilan keputusan dan penerapan taktik politik. Kata-kata seperti "axis of evil" (poros kejahatan) dan inisiatif masyarakat yang berlandaskan agama (faith-based community initiative) marak menjelang pemilihan umum 2004. Hal ini amat berbeda dengan pemilihan umum tahun 2000, yang lebih mengandalkan istilah "compassionate conservative" (kaum konservatif yang berbelas-kasih).

Pandangan kelompok penginjil Protestan ini yang sudah lama beraliansi dengan kaum neokonservatif kian menonjol setelah peristiwa 11 September. Menyebar luaskan demokrasi dan kebebasan beragama menjadi tujuan moral sekaligus memenuhi kepentingan keamanan nasional. Dalam pandangan kelompok Kristen sayap kanan, doktrin Bush dan ekspansi kekuatan militer dan ekonomi adalah sebagian dari rencana Tuhan.

Apa saja kebijakan dalam negeri Bush menuju suatu pemerintahan konservatif yang besar (big government conservatism) dalam periode kedua pemerintahannya? Yang akan diupayakan di tingkat domestik adalah reformasi pajak secara fundamental, perubahan hukum tentang litigasi, privatisasi jaminan sosial, dan pelaksanaan program kupon di bidang perawatan kesehatan. Isu yang menonjol di dalam kebijakan dalam negeri pemerintahan Bush adalah defisit anggaran belanja dan neraca perdagangan. Harga perawatan kesehatan tak memadai jika dibandingkan dengan jumlah warga yang membutuhkannya. Program jaminan sosial juga akan terbebani. Selain itu, beban perang di Irak meningkat dan adanya defisit neraca perdagangan kian memperparah perekonomian Amerika Serikat.

Bush juga mengubah secara radikal kebijakan dalam negerinya. Ia membangun birokrasi baru yang besar, yakni The Department of Homeland Security. Kekuasaan pemerintahan federal juga tampak di bidang pendidikan dan memperluas peranan Kejaksaan Agung untuk menangkap warga yang dituduh sebagai teroris. Perubahan kebijakan ini makin meningkatkan kesetiaan kepada partai dan menambah banyaknya opini yang ekstrem. Yang termarginalkan adalah kelompok liberal sentris.

Dalam hal politik luar negeri, Presiden Bush tampaknya tidak akan mengubah. Di masa jabatan pertamanya, Presiden Bush dianggap tidak sensitif dan menyebabkan hilangnya dukungan dunia internasional. Amerika Serikat kehilangan kredibilitas karena bersikap absolutis. Akhirnya Amerika menjadi terisolasi dan reputasinya sebagai negara yang arogan kian tebal. Sekalipun demikian, Presiden Bush tampaknya tidak akan mengubah kebijakannya.

Pada masa pemerintahannya, penasihat-penasihat neokonservatif semakin berperanan setelah dituduh kehilangan raison d'etre-nya di masa keruntuhan Uni Soviet. Tokoh-tokoh seperti Paul Wolfowitz, Douglas Feith, Stephen Cambone, Dov Zakheim, John Bolton, Elliot Abrams, Zalmay Khalizad, Richard Perle, dan Lewis I. Libby kian berperan pasca-tragedi 11 September. Kebijakan luar negeri yang diupayakan kelompok ini bercirikan peningkatan anggaran pertahanan, perubahan rezim yang dinilai tak sesuai dengan nilai-nilai demokratis (yang didukung AS), dorongan untuk kebijakan pasar bebas di luar negeri. Dan, menjaga agar Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia (Selden, 2004).

Kelompok neokonservatif pada intinya tak sekeras kelompok konservatif dalam melihat masalah-masalah internal negara. Namun, dalam hal hubungan luar negeri, mereka menginginkan pulihnya citra Amerika sebagai negara adidaya satu-satunya. Sebelum serangan 11 September, kelompok ini terbendung oleh pemikiran konservatif yang menguasai kebijakan luar negeri. Ketika peranan kelompok konservatif diragukan dalam menghasilkan kebijakan luar negeri yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pertahanan dan keamanan, kelompok neokonservatif mulai mengambil alih penguasaan dan penentuan kebijakan ini.

Sekalipun legitimasi itu penting dan multilateralisme adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan, tampaknya George Bush akan melanjutkan kebijakan pemerintahannya di masa sebelumnya. Bush melihat kekonstanan kebijakan sebagai cara untuk menarik perhatian rakyatnya dan menjaga timnya agar terus termotivasi (Gibbs dan Dickerson, 2004).

Dalam jangka panjang, Bush melihat, cara menjaga keamanan Amerika adalah dengan menyebarluaskan kebebasan. Doktrin Bush mengupayakan pertahanan perdamaian, memperluas perdamaian, dan meluaskan perdamaian dengan memperluas demokrasi. Bush benar-benar yakin akan kekuatan kebebasan, keleluasaan bertindak, dan jahatnya radikalisme Islam (Gibbs dan Dickerson, 2004).

Dengan terpilihnya Condoleeza Rice, pemerintahan Bush akan terus menjalankan politik luar negeri yang mempromosikan kebebasan, pasar bebas, dan perdamaian. Perdamaian adalah kunci terciptanya kemakmuran dan kebebasan. Dengan mundurnya Menteri Luar Negeri Colin Powell, hilanglah pandangan yang moderat, berhati-hati, dan mengutamakan diplomasi tradisional.

Doktrin Bush akan berlanjut dan penunjukan Rice pada hakikatnya merefleksikan kehendak Bush untuk mengurangi ancaman internasional terhadap AS. Condoleeza Rice adalah seorang realis, bukannya ideolog. Ia kemudian menunjuk Robert Zoellick, seorang pragmatis, sebagai wakilnya di Department of State.

Soal lain adalah kebijakan terhadap negara-negara Dunia Ketiga. David Ronfeldt (2005) menggarisbawahi soal negara-negara Dunia Ketiga dengan memaparkan kenyataan bahwa di negara-negara tersebut konflik kesukuan dipertajam oleh konflik agama. Robert Kaplan (2005) pun menganjurkan bahwa pembentukan "social bonds" (persahabatan sosial) amat penting karena hanya dengan cara itulah perpecahan birokratis di Washington bisa teratasi. Pada akhirnya pun "actionable intelligence" (intelligence yang relevan untuk kebijakan) bisa diperoleh dengan membangun bantuan kemanusiaan.

Apabila Indonesia dapat melakukan inisiatif baru menanggapi kebijakan-kebijakan Amerika Serikat, hal ini tentunya akan membantu pencapaian kawasan Asia yang sejahtera. Khusus di Asia, ada empat pilihan yang memerlukan respons tepat bagi hal-hal berikut: menonjolnya peranan Cina dan akibatnya terhadap ekuilibrium kekuasaan di Asia; pola-pola baru kerja sama regional Asia; promosi demokrasi di kawasan Asia dan pengaruh-mempengaruhi antara kekuatan Islam moderat dan radikal di kawasan Asia.