MOHAMMAD Hatta tidak perlu bimbang lagi. Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini sudah mendengar kabar "tak enak" itu: posisinya bakal digantikan orang lain, walaupun ia baru tiga bulan menjabat. Tapi ia lega, setidak-tidaknya karena ia tahu kapan harus berkemas meninggalkan ruang kerjanya di lantai 12 gedung DPR Senayan, Jakarta.

Sejak Jusuf Kalla memegang jabatan Ketua Umum Partai Golkar, Desember 2004 lalu, sejumlah pos penting dirombak, termasuk ketua Fraksi Beringin di DPR dan MPR. Dua jabatan ini, terutama ketua fraksi di DPR, adalah jabatan vital karena merupakan perpanjangan mulut kemauan partai. Di masa kepemimpinan Akbar Tandjung, ketua fraksi di DPR bertugas menjalankan garis partai untuk menyokong Koalisi Kebangsaan. Koalisi dengan tulang punggung Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu bertujuan melakukan "oposisi" terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono. Sekarang, dengan tampilnya Jusul Kalla memimpin Partai Golkar, tentu saja Wakil Presiden RI itu segera membekukan Koalisi Kebangsaan agar tidak "mengganggu" program-program pemerintahannya. Sebuah kiat politik yang sangat lazim di mana saja.

Maka, yang terjadi dan segera terjadi: sejumlah pos penting akan "dibersihkan" dari orang-orang yang dipilih pengurus lama di bawah Akbar Tandjung.

"Penggusuran" diputuskan dalam sebuah rapat di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Selasa pekan lalu. Andi Mattalata, orang Bone, Sulawesi Selatan, diputuskan menjadi pengganti Hatta di DPR. Di MPR, GBPH Joyokusumo menggantikan Rambe Kamarulzaman. Kedua tokoh pengganti adalah Ketua Partai Golkar di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla. "Mereka dipilih secara aklamasi untuk memimpin Fraksi Golkar di DPR maupun MPR," kata Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar, usai memimpin rapat.

Rencana "pembersihan" itu matang. Beberapa hari setelah Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali, Agung Laksono sudah mengungkapkan rencana itu. Menurut Agung, Wakil Ketua Umum Partai, pergantian itu harus dilakukan menurut ketentuan pasal 32 anggaran dasar dan rumah tangga Partai Golkar, yang mensyaratkan ketua fraksi di DPR maupun MPR harus dijabat fungsionaris partai. "Harus dijabat pengurus harian. Tujuannya supaya bisa ikut kebijakan partai," kata Agung. Hatta dan Rambe sudah di luar kepengurusan. Itu sebabnya mereka harus diganti.

Lagi pula, Mohammad Hatta adalah Ketua Komisi Pelaksana Koalisi Kebangsaan. Kini, ketika arah politik yang dimaui partainya berubah, jelas saja Hatta harus "minggir" di mata kepengurusan Jusuf Kalla.

Pembongkaran tidak hanya di DPR atau MPR. Orang-orang yang dulu naik pada zaman Akbar Tandjung di sejumlah organisasi sayap partai ikut-ikutan berganti. Rambe Kamarulzaman sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar, misalnya, kabarnya bakal digantikan Yorrys Raweyai, tokoh pemuda asal Papua. Lagi-lagi, kata Agung Laksono, perombakan sudah sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga partai.

Aturan partai bisa saja menjadi pertimbangan. Tapi kecocokan antar-individu di dalam sebuah tim juga mutlak diperlukan. Tampaknya Jusuf Kalla lebih cocok dengan Andi Mattalata. Politisi asal Sulawesi Selatan ini bukan cuma satu daerah dengan Kalla, tapi sudah malang-melintang di gedung DPR sejak 1987. Jabatan ketua fraksi juga bukan barang baru baginya. Semasa B.J. Habibie menjadi presiden, tahun 1998-1999, Mattalata memimpin Fraksi Partai Golkar dengan 325 anggota di parlemen. "Selain pengalaman panjang di DPR, kepemimpinan Andi saat Habibie menjadi presiden menjadi referensi Kalla untuk memilih dia," kata salah satu pengurus Golkar. Andi dinilai sukses menjalankan fungsi ganda di parlemen: bersikap kritis terhadap program kerja Habibie, sekaligus menjadi "bumper" ketika serangan politik datang. "Itulah masa konsolidasi terberat partai ini," tutur pengurus Beringin ini.

Andi Mattalata juga bukan juga bukan orang asing bagi Akbar Tandjung dan pendukungnya?sehingga resistensi diharapkan minimal. Ia bahkan pernah dijagokan Akbar Tandjung untuk "bersaing" dengan Agung Laksono dalam pencalonan Ketua DPR, Oktober silam. Tapi Andi akhirnya memilih mundur.

Dengan semua pertimbangan itu, Jusuf Kalla menyodorkan nama Andi ke forum rapat Partai Golkar. Maka, kelompok lain yang tadinya ingin menaikkan Paskah Suzetta tak punya pilihan selain menerima pilihan Kalla. "Mereka yang berambisi pun terpaksa mengangguk. Ini hak prerogatif ketua umum," ujar sebuah sumber.

Peran ketua umum baru ini sangat sentral. Pagi hari sebelum rapat penentuan jabatan ketua fraksi, Jusuf Kalla memanggil Andi dan Paskah Suzetta di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta. Kalla menggariskan bahwa Andi menjadi ketua fraksi. Paskah diminta berkonsentrasi sebagai Ketua Komisi XI DPR.

Ketua Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu ingin memberikan kesan Kalla tidak memutuskan sendirian. Ia mengatakan ada tim kecil untuk menyaring calon ketua fraksi. Tim bekerja menyaring 13 orang kandidat yang semuanya pengurus partai. Setelah rapat sehari penuh, tersisa lima kandidat: Theo Sambuaga, Paskah Suzetta, Andi Mattalata, GBPH Joyokusumo, dan Enggartiasto Lukita.

Dari lima nama itu, hanya Andi Mattalata dan Joyokusumo yang tidak menjabat pimpinan komisi DPR. Maka nama keduanya dibawa ke sidang pleno?dan ternyata "cocok" dengan pilihan Kalla.

Bagi Andi, jabatan ketua fraksi DPR adalah yang kedua kali ia sandang. Joyokusumo, adik kandung Sultan Hamengku Buwono X, baru memulai debutnya sebagai pimpinan fraksi.

Lalu bagaimana nasib orang-orang Golkar yang kini "pensiun" dari jabatan penting?

Hatta jelas akan sibuk mengosongkan ruang kantornya. Bagi dia, tetap saja pergantian ini terasa mendadak. Ia baru tiga bulan mengantongi surat keputusan pengurus pusat partai yang menugasinya sebagai ketua fraksi DPR. Padahal, surat penugasan itu berlaku lima tahun. "Lucunya, pergantian ketua fraksi ini tak melalui mekanisme seperti yang ditetapkan musyawarah nasional. Seharusnya ada pemberitahuan sebelumnya," ujar Hatta.

Hatta dan Rambe tidak pernah mendapat pemberitahuan. Keduanya mengetahui pergantian ini dari koran. Sebelumnya mereka tak menangkap sinyal-sinyal pergantian. Dalam rapat di kantor Partai Golkar pada 10 Januari lalu, perombakan ini tidak dibicarakan, menurut Ferry Mursyidan Baldan, yang kini Ketua Komisi III DPR. Yang diminta Kalla hanya peningkatan solidaritas dan kekompakan tim. "Saya curiga ada yang sengaja 'mengipas' untuk mempercepat pergantian, apalagi prosedurnya tidak melalui evaluasi kinerja," ujar Ferry.

Ferry khawatir jika pergantian ketua fraksi ini bakal merembet ke pergantian ketua komisi di DPR?yang dulu diisi para pendukung Akbar Tandjung. Padahal, kata Ferry, penentuan ketua komisi didasarkan atas kaderisasi dan jam terbang di partai itu. Sekarang ini masih tersisa 11 pimpinan komisi DPR asal Partai Golkar yang dulu diangkat Akbar dan selama ini dikenal sebagai "motor" Koalisi Kebangsaan.

Andi Mattalata tidak setuju bila dikatakan yang sedang terjadi adalah "penggusuran" orang-orang Akbar. Partai Beringin, kata dia, hanya melaksanakan anggaran dasar dan rumah tangga yang mensyaratkan pimpinan fraksi harus dijabat anggota dewan pengurus pusat partai. Selain itu, Andi mengatakan pergantian ini untuk memaksimalkan kinerja fraksi sebagai perpanjangan tangan partai. "Jadi bukan untuk mengganti rezim tertentu," kata Andi, sambil menambahkan bahwa partainya tetap akan kritis dan obyektif terhadap pemerintah.

Politik memang seni berkata-kata untuk mencapai tujuan. Namun, jalan Jusuf Kalla untuk "menyetem" suara anggotanya di DPR tidak semudah menyuapkan nasi di tangan. Pergantian pimpinan komisi, jika itu yang menjadi target, tak boleh bertabrakan dengan tata tertib DPR. Artinya, Partai Golkar harus didukung oleh suara para sekutu politiknya untuk mengganti "kader pilihan Akbar Tandjung" yang sekarang menempati kursi pimpinan komisi.

Sebuah langkah yang memerlukan kiat politik yang lebih canggih ketimbang sekadar memberesi "dapur" partai.

Widiarsi Agustina dan Purwanto (TNR)