RI dan GAM Bertemu Lagi

Petaka tsunami membawa hikmah bagi perdamaian di bumi Nanggroe Aceh Darussalam. Upaya meretas jalan perdamaian bagi provinsi yang sudah puluhan tahun dilanda konflik ini bakal dijalin kembali. Akhir bulan ini, pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bakal bertemu lagi untuk membahas jalan damai. "Masalah yang dibicarakan adalah rekonsiliasi. Kami menangkap ada respons positif dari pihak GAM," kata Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda.

Perundingan damai dilakukan pada Desember 2002. Perjanjian yang difasilitasi Henry Dunant Center (HDC) itu digelar di Jenewa, Swiss. Saat itu, banyak pihak mengharapkan perjanjian damai ini bisa mengakhiri konflik panjang di Aceh. Sayang, pertemuan yang juga dihadiri Susilo Bambang Yudhoyono?saat itu masih Menteri Koordinator Politik dan Keamanan?kandas. Pemerintah In-donesia memberlakukan operasi militer.

Menurut Hassan, perundingan itu diharapkan bisa menyepakati adanya proses rekonsiliasi. Termasuk pembicaraan soal penyelesaian proses hukum terhadap tokoh GAM di Swedia maupun di Indonesia termasuk kemungkinan Indonesia dan GAM akan melibatkan pihak ketiga dalam proses rekonsiliasi tersebut. "Indonesia akan terbuka jika GAM bersedia duduk bersama," kata Wirajuda.

Staf Ahli untuk Jaksa Agung

Di tengah kritik dan sorotan miring atas kinerjanya yang dinilai lamban, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh bikin gebrakan baru. Senin pekan lalu, Rahman mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan Tenaga Ahli Jaksa Agung. Para staf ahli itu diminta membantu Jaksa Agung menangani kasus korupsi dan kasus tertentu lainnya yang menarik perhatian masyarakat.

Para staf ahli yang ditunjuk Jaksa Agung Rahman dibagi dalam dua kelompok kerja. Kelompok pertama menangani kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Kelompok ini diketuai langsung Jaksa Agung Rahman dengan Wakil Ketua Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Sudhono Iswahyudi dan ahli hukum pidana dari UI, Harkristuti Harkrisnowo.

Di dalam kelompok ini ada pula sejumlah anggota seperti Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Andi Hamzah, I Gede Made Satguna, Winarno Zein, Pradjoto, dan Iskandar Sonhaji. "Mereka bertugas memberi pertimbangan dan pendapat kepada Jaksa Agung atas kasus korupsi dan kasus lainnya yang ditangani Kejaksaan," kata R.J. Soehandojo, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Kelompok kedua bertugas menangani percepatan penuntasan kasus korupsi. Anggotanya antara lain adalah Hikmahanto Juwono, Sudhono Iswahyudi, Basrief Arief, Suhadibroto. Di samping itu, dilibatkan pula sejumlah aktivis HAM dan lingkungan seperti Mas Achmad Santoso, Munarman (YLBHI), Bambang Widjojanto (YLBHI), dan Asep Rahmat Fadjar.

Tugas Khusus untuk Habibie

Diam-diam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyiapkan tugas khusus untuk bekas Presiden Baharuddin Jusuf Habibie. Mantan presiden itu akan diminta SBY menjadi utusan khusus (special envoy) pemerintah Indonesia untuk melobi pemerintah Amerika Serikat. "Presiden berharap Pak Habibie bisa mengkomunikasikan kepentingan pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat," kata Muladi, Ketua The Habibie Center.

Habibie memang berencana mengikuti Inter Action Council (IAC), pertemuan para mantan kepala pemerintahan/negara di Amerika Serikat, pertengahan 2005. Dalam pertemuan itu, menurut Muladi, Habibie akan berbicara di Kongres Amerika Serikat dan sejumlah lembaga di AS.

Tugas khusus Habibie adalah melobi parlemen AS agar mau mencabut embargo militer terhadap Indonesia. Perincian tugas itu dibahas SBY dengan Muladi di Istana Negara pada Rabu pekan lalu. "Sebagai langkah awal, awal Maret Pak Habibie akan ke Indonesia dan bertemu dengan presiden," ujar Muladi. Selama ini Habibie lebih banyak tinggal di Jerman.

Jakarta Banjir Lagi

DIGUYUR hujan lebat tiga hari, Rabu pekan lalu, sejumlah wilayah Jakarta terendam banjir. Di beberapa tempat, misalnya Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, genangan air bahkan mencapai tinggi tiga meter.

"Kami mengungsikan lebih dari 3.500 keluarga," kata Wakil Lurah Kampung Melayu, Agus Heriawan. Menurut Agus, banjir menutupi 80 dari 114 RT yang ada di kelurahannya. Ketinggian air bervariasi antara setengah hingga tiga meter.

Ketinggian air yang sama juga terjadi di beberapa wilayah lain di Jakarta Timur, seperti Kelurahan Cililitan dan Cawang. Di Cililitan, luas genangan tidak kurang dari 13 hektare dan di Cawang sekitar 15 hektare.

Kemacetan terjadi di sebagian besar ruas jalan. "Saya perlu waktu empat jam untuk mencapai kantor," kata Rizal Diansyah, penduduk Bekasi yang berkantor di Harmoni, Jakarta Pusat. Biasanya, waktu tempuh Rizal paling-paling cuma satu setengah jam. Air juga menggenangi depo kereta rel listrik (KRL) Stasiun Bukit Duri, Jakarta Selatan. Sekitar 200 gerbang terpaksa diungsikan ke Stasiun Mang-garai, Bekasi, Serpong, Ta-ngerang, dan Bogor.

Mantan Ketua dan Wakil DPRD Solo Ditahan

Kejaksaan Negeri Solo pada Kamis pekan lalu menahan mantan Ketua DPRD Solo Bambang Mudiarto dan Wakil Ketua DPRD Solo Yusuf Hidayat di Rumah Tahanan Solo. Keduanya adalah tersangka kasus korupsi dana APBD Kota Solo 2003. Kejaksaan telah menerima sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai sebesar Rp 1,285 miliar.

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Solo Ponco Hartanto menyatakan menahan kedua tersangka karena diancam hukuman lebih dari empat tahun. Selain itu, dikhawatirkan apabila tidak ditahan, keduanya akan mempersulit pemeriksaan. "Keduanya kami tahan 20 hari dan akan diperpanjang jika diperlukan," kata Ponco.

Kuasa hukum tersangka, Wahyu Hendro, menyatakan penahanan memang merupakan kewenangan penyidik, tapi menurut dia, kejaksaan tidak memiliki alasan yang memadai untuk menahan tersangka. Soalnya sepanjang proses pemeriksaan, kliennya berlaku kooperatif dan tidak mempersulit penyidik.

Menurut Wahyu, kedua tersangka akan meminta penangguhan penahanan. "Banyak pihak yang bersedia memberi jaminan untuk penangguhan tahanan," katanya.

Selain Bambang dan Yusuf, 43 anggota DPRD Solo 1999-2003 juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama, namun belum ada yang ditahan. Menurut Ponco, pihaknya masih menunggu kelengkapan berkas dan alat bukti dari kepolisian.

Badan Otorita Aceh Segera Terbentuk

Dipicu oleh usulan DPR saat rapat konsultasi dengan Presiden Yudhoyono, Selasa pekan lalu, pemerintah sepakat untuk membentuk Badan Otorita Khusus Aceh. "Mungkin dalam satu atau dua bulan mendatang," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab, pekan lalu.

Menurut Alwi, badan tersebut berwenang menangani pembangunan kembali Aceh pascabencana tsunami. Saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan payung hukum untuk menaungi lembaga baru tersebut. Ia juga mengatakan, dalam pembentukan badan otorita khusus itu akan mendengarkan aspirasi masyarakat Aceh agar efektif dan diterima publik.

Keberadaan badan ini sejalan dengan akan diakhirinya tahapan darurat penanganan korban gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh dan Nias. Berakhirnya tahap darurat dan dimulainya masa rehabilitasi dan rekonstruksi berarti mengakhiri tugas Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana Aceh dan Nias.

Dengan Badan Otorita Khusus, menurut Alwi, tak perlu lagi banyak menteri yang terlibat dalam keputusan penanganan bencana nasional. "Sebagaimana Badan Otorita Batam, badan ini langsung bertanggung jawab kepada presiden," kata Menko Kesra.