Bagi sebagian masyarakat Indonesia, dia adalah seorang sahabat. Bagi kawan-kawannya di Indonesia, spektrum politik tak menjadi persoalan meski dia seorang Republikan murni dan dikenal sebagai salah satu "arsitek" penyerangan AS terhadap Irak. Paul Wolfowitz adalah Duta Besar AS untuk Indonesia yang begitu adaptif, begitu ramah, dan begitu berbaur dibanding diplomat Barat yang pernah ada. Begitu seriusnya dia berbaur, saat melayat almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada 1989, ia mengenakan kain beskap (baju keraton). Hanya dia satu-satunya pejabat asing yang bisa masuk pemakaman raja-raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta.

Keramahannya, kefasihannya berbahasa Indonesia, dan kemampuannya berbaur dengan masyarakat Indonesia telah meluluhkan masyarakat Indonesia. Sehingga, ketika dia menyelesaikan tugasnya sebagai Duta Besar AS untuk Indonesia tahun 1989, mungkin Paul Wolfowitz adalah satu dari sedikit diplomat Barat yang menerima pesta perpisahan yang paling banyak di Indonesia.

Di usianya yang ke-61, kunjungan Wolfowitz ke Indonesia sebagai Wakil Menteri Pertahanan AS bukanlah sebuah kunjungan "kangen-kangenan". "This time the reason for being back is an indescribable tragedy." (Kali ini alasan saya datang adalah karena sebuah tragedi yang tak tergambarkan—Red). Mengenakan kemeja biru cerah dengan dasi merah, Wolfowitz masih tetap ramah seperti di masa lalu menghadapi wartawan, meski ia diikat oleh protokol yang jauh lebih ketat dan jadwal yang luar biasa padat mengunjungi negara korban tsunami: Thailand, Indonesia, Sri Lanka.

Doktor ilmu politik ini bertakziah ke Aceh, berembuk dengan para petinggi negeri, sembari menyempatkan diri menemui kawan-kawan lamanya. Kedatangannya sangat signifikan, mengingat hampir bertepatan waktunya dengan pernyataan pemerintah agar keberadaan pasukan asing di Aceh dibatasi satu bulan saja. Pro-kontra pendapat ihwal keberadaan pasukan asing itu membuat riuh kancah perpolitikan Indonesia. Sejumlah anggota parlemen, termasuk Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, setuju pembatasan waktu bagi pasukan asing. Padahal semua juga menyadari betapa minimnya sarana transportasi udara yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Toh, hal itu tak membuatnya risau. Lobinya masih saja ampuh. Hasilnya, tak ada batasan tegas kapan pasukan asing harus hengkang. Kelihaian Wolfowitz melobi memang datang tanpa diundang. Saat masih menjabat duta besar AS di Indonesia, tak ada yang tak menyukainya. Selalu tampil rapi, ramah, tanpa basa-basi, dan mudah beradaptasi.

Ahad malam dua pekan silam, Wolfowitz menerima Tempo untuk sebuah wawancara khusus di executive lounge lantai 29 Hotel JW Marriott, Jakarta. Meski terlihat lelah, ia tetap tak lupa mengumbar senyum. Kepada Rommy Fibri dan Akmal Nasery dari Tempo, ia bertutur tentang bantuan Aceh, dukungan AS terhadap perdamaian Palestina, dan prioritas pemerintahan Presiden Bush mendatang.

Berikut petikan wawancaranya.

Apa alasan utama kedatangan Anda ke Indonesia?

Saya menyatakan duka sedalam-dalamnya kepada 200-an ribu korban gempa dan tsunami di Aceh. Ini bencana dahsyat yang sulit dibayangkan dan membuat syok dunia internasional. Kami berusaha semaksimal mungkin meringankan beban para korban tsunami dengan mengirimkan bantuan relawan, baik dari militer maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tak lupa juga kita kirimkan obat-obatan dan kebutuhan peralatan medis.

Kabarnya, pasukan Amerika sudah siap mudik ketika diperintahkan berangkat ke Aceh?

Ketika terjadi bencana (tsunami), kapal induk Abraham Lincoln sedang merapat di Hong Kong dan para awaknya sudah bersiap pulang ke California. Tapi Laksamana Fargo (komandan pasukan Amerika di gugus Pasifik) menyadari bahwa rakyat Indonesia membutuhkan bantuan. Maka, kami mengirimkan mereka ke Indonesia.

Memang ini bencana yang amat dahsyat, tapi di sisi lain ini juga momentum untuk mengukur kesetiakawanan masyarakat internasional. Apalagi bagi pemerintahan demokratis baru Indonesia, ini merupakan tantangan tersendiri. Kami menyadari betapa beratnya amanat yang diemban pemerintah baru, terutama dalam memberantas korupsi. Kami berharap pemerintah Indonesia bisa melalui musibah ini.

Sumbangan Amerika jelas sangat membantu...

Indonesia mesti melakukan rekonstruksi dan pembangunan dalam jangka panjang. Apalagi infrastruktur dan suprastruktur di Aceh sudah rusak berat. Banyak jalan utama antarkota yang hancur. Nah, ini semua perlu dibangun dengan sistem rekonstruksi yang cepat dan baik.

Dalam hal bantuan, Amerika sudah berhasil mengumpulkan dana US$ 350 juta. Bahkan bekas Presiden George Bush dan Bill Clinton bekerja sama mengetuk hati para pengusaha untuk ikut menyumbang korban tsunami. Semoga sumbangan dari sektor usaha yang sedang digalang dapat menambah jumlah bantuan.

Setelah ada pengumuman Presiden Yudhoyono bahwa batas waktu tentara asing hanya tiga bulan, apa reaksi Anda?

Saya sudah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI apa yang dimaksud dengan batas waktu itu. Tentu kami tidak ingin pergi begitu saja jika memang bantuan kami masih dibutuhkan. Misalnya, Abraham Lincoln belum bisa kami tarik jika helikopter dan alat transportasi udara masih sangat diperlukan. Yang penting bantuan bisa dimanfaatkan secara efektif.

Saya sempat bertemu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jenderal Sutarto. Intinya, kami sama-sama menyadari betapa pentingnya bekerja sama dalam membantu pemulihan Aceh. Dan intinya, pemerintah Amerika menyatakan siap membantu dan bekerja sama.

Seperti apa kerja sama yang akan dilakukan antara Amerika dan Indonesia?

Yang paling penting, bagaimana merenovasi Aceh. Kami berharap Aceh bisa segera dibangun, sehingga masyarakat Indonesia segera terbebas dari musibah ini. Kemudian, bagaimana proses reformasi yang sedang terjadi di tubuh TNI bisa terkawal dengan baik. Kami sangat memperhatikan hal ini. Nilai-nilai demokrasi mesti segera dibangun demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis.

Adakah perubahan sikap mengenai embargo terhadap TNI, mengingat betapa lemahnya transportasi militer akibat embargo tersebut.

Saya paham sekali soal embargo. Saya mendengar hanya sedikit helikopter TNI yang bisa dipakai akibat ketiadaan suku cadang. Hal itu bisa dibicarakan. Yang lebih penting untuk dilakukan saat ini, bagaimana menolong rakyat Aceh keluar dari bencana.

Saya kagum kepada teknisi Indonesia yang bisa membuat terbang helikopter tanpa suku cadang. Makanya kami sedang meninjau lagi perlunya menjalin kerja sama dengan TNI, termasuk dalam hal peralatan militer. Saya sudah menyampaikan hal ini pada Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

LSM WorldHelp sempat mengklaim telah mengadopsi 300 anak Aceh, meski belakangan pernyataan itu dibantah. Apakah nasib anak-anak Aceh juga mendapat perhatian serius dari pemerintah Amerika?

Memang banyak informasi berseliweran soal ini. Tapi, yang paling penting, semua sudah memahami budaya yang berlaku di Aceh soal adopsi anak. Kami semua tahu bagaimana harus menghadapi keadaan semacam ini.

Pada masa kabinet Presiden Bush periode kedua, apa yang menjadi fokus utama kerja sama Amerika dan Indonesia?

Indonesia negeri yang sangat penting, besar dan kaya. Setelah ditimpa krisis ekonomi, Indonesia dalam posisi yang sedang membangun. Demokrasi pun baru saja dilaksanakan secara nyata dalam pemilihan umum silam. Padahal sebelumnya muncul silang pendapat bahwa negeri ini akan terpecah belah, diktator bakal kembali ke panggung politik, dan pertumbuhan ekonomi susah ditebak.

Dalam kacamata Amerika, penerapan demokrasi masih perlu ditingkatkan. Tapi kami juga menyadari bahwa Indonesia adalah sebuah negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia. Perlu kerja keras agar nilai-nilai demokrasi bisa dipahami dan dilaksanakan. Apalagi Presiden George Walker Bush jelas-jelas memiliki perhatian serius atas perkembangan demokrasi di negeri-negeri muslim.

Kenapa AS memberikan perhatian khusus pada Indonesia?

Karena Indonesia memiliki tradisi toleransi dan perbedaan agama yang sangat kuat. Sementara itu, negara-negara muslim perlu contoh yang bagus, bagaimana membangun bangsa yang majemuk dan tetap menghargai pluralitas. Dan Amerika ingin membantu agar cita-cita ini terwujud.

Prioritas apa yang ingin dicapai kabinet Presiden Bush mendatang?

Salah satu yang penting masih seperti dulu, yakni menjalin kerja sama yang baik dengan negara lain, khususnya dalam memerangi terorisme. Tapi, yang paling penting, sebagaimana disampaikan Presiden Bush pada November 2003, ketika beliau menyatakan sikapnya yang mendukung terciptanya demokrasi di negara muslim, khususnya dunia Arab.

Bukankah Amerika kerap memelihara diktator untuk melindungi kepentingannya?

Memang ada kritik, di satu sisi Amerika mendukung diktator di negara Arab, demi mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut. Kami percaya negara-negara Arab bakal mampu melakukan demokratisasi di negerinya dengan lebih baik. Barangkali demokratisasi merupakan langkah alternatif yang lebih baik.

Bagaimana dengan masa depan perdamaian di Palestina?

Presiden Bush juga mendukung sejumlah resolusi tentang perdamaian di Palestina. Dalam beberapa tahun ke belakang, Amerika termasuk yang mendukung agar tercipta perdamaian di negeri itu. Berbeda dengan ketika Yasser Arafat (masih hidup), kini pemimpin mereka dipilih langsung oleh rakyat Palestina. Saya yakin mereka punya niat baik untuk melakukan negosiasi. Tentu mereka masih harus mengatasi tantangan dalam negerinya, terutama mengantisipasi perbedaan dengan para ekstremis yang masih berjuang di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Justru Arafat yang selama ini mempunyai niat baik untuk bernegosiasi. Anda yakin situasi di Palestina bakal membaik, mengingat tidak adanya Yasser Arafat?

Kami memang harus mengamati perkembangan yang muncul di sana. Saya lihat Mahmud Abbas termasuk mereka yang berkeinginan baik terhadap segera disepakatinya perjanjian damai. Semoga mereka segera mencapai kesepakatan itu.

Apa pun yang terjadi, kami tetap harus mengutamakan segala nilai perdamaian. Ini sama halnya ketika bekas presiden Richard Nixon datang ke Cina mempromosikan demokrasi. Itu sebuah langkah yang luar biasa. Yang jelas, Presiden Bush yakin Amerika memiliki peran yang amat vital demi segera terciptanya perdamaian di Palestina.

Tapi kemarin Sharon menyatakan enggan berhubungan dengan pemimpin Palestina.…

Saya sebenarnya tak ingin berkomentar mengenai hal ini. Tapi Palestina memang isu yang sangat sulit, tambah kompleks dengan adanya orang-orang yang juga sulit. Semua masih berdebat tentang berapa kilometer jarak masing-masing dari perbatasan. Padahal semua tahu tak mungkin menisbikan orang-orang Palestina di sekitar perbatasan. Begitu pula, sudah tidak mungkin lagi berdebat siapa yang paling berhak menguasai perbatasan. Memang banyak tantangan. Tidak mudah menyelesaikan konflik di Palestina.

Thailand sempat menuding Indonesia sebagai sarang teroris. Apakah menurut Anda Indonesia masih cukup kooperatif dalam memerangi terorisme?

Meski banyak pengebom dalam peristiwa 11 September sempat tinggal di Hamburg, bukan berarti kami serta-merta menuduh Jerman sebagai sarang teroris. Dalam kasus bom bali, para teroris itu bukan hanya musuh Amerika, melainkan juga musuh rakyat Indonesia. Dan pemerintah Indonesia sudah bekerja keras menangkap mereka.

Menciptakan masyarakat yang bebas dan terbuka merupakan tantangan besar. Ini tugas kita bersama. Bagaimanapun para teroris itu harus diburu dengan menggunakan segala undang-undang yang berlaku. Tapi kita harus yakin bahwa yang kita buru adalah mereka yang berusaha menghancurkan segalanya. Ini yang harus diyakini, baik oleh masyarakat Amerika maupun Indonesia.

Sejumlah tudingan mengarah ke Presiden Bush, bahwa jika menang dalam pemilihan presiden periode kedua, akan terjadi perang berikutnya. Benarkah ini juga menjadi agenda kabinet Presiden Bush mendatang?

Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tanya kepada Anda, apakah perang di Afganistan dan Irak itu sebuah kesalahan. Kita harus berpijak pada fakta, perang terhadap Saddam Hussein sudah terjadi sejak Perang Teluk, 13 tahun lalu. Masalah muncul ketika Irak menyerang Kuwait. Kami hanya membantu Kuwait dan Arab Saudi mengatasi keadaan.

Seandainya mereka mematuhi resolusi PBB, mungkin keadaannya tidak demikian. Tapi saya berharap tidak ada perang lagi di periode mendatang. Hanya harus dipahami, terkadang ada orang-orang yang memang harus disadarkan oleh adanya peperangan. Coba lihat Muammar Qadhafi di Libya, kenapa dia mau menyerahkan senjata pemusnah massal. Itu karena dia melihat apa yang terjadi pada Saddam.

Perlukah reformasi politik di kalangan negara-negara Arab?

Harus ada langkah impresif di lingkungan negara Arab—khususnya melalui Mesir, Arab Saudi, dan Maroko—yang kondusif untuk berbicara tentang kebebasan dan demokrasi. Kita berharap ada reformasi politik di kalangan mereka. Jika demokrasi tumbuh dan berkembang di Irak, ini bisa menjadi contoh baik bagi Iran dan Suriah. Mereka harus belajar membedakan mana yang demokratis dan mana yang diktator.

Banyak orang menuding Anda sebagai "man of war" (manusia yang suka perang), karena berada di balik semua perang ini.…

Prinsipnya, banyak hal di dunia ini yang bisa berubah tanpa melalui perang. Saat mengawali karier sebagai diplomat yang bertugas di kawasan Asia 20 tahun silam, ketika Jepang saat itu satu-satunya negara Asia yang mengenal demokrasi, saya ikut membantu terlaksananya pemilihan umum demokratis di Filipina. Dari situlah demokrasi bergulir di Filipina.

Berikutnya, keberhasilan ini mempengaruhi tetangganya, Taiwan. Lantas pada awal 1990-an muncul demokrasi di Thailand. Dan pada 1998, Indonesia pun tak mampu membendung arus demokratisasi.

Jangan lupa, semua itu bisa terjadi tanpa ada perang. Secuil pun tak ada perang. Intinya, demokrasi bisa berkembang di Asia tanpa melalui perang. Saya adalah orang yang sama sekali tidak menyukai perang.

Paul Wolfowitz

Tempat/Tanggal Lahir:

• New York, 22 Desember 1943

• Universitas Cornell (sarjana muda bidang matematika) 1965
  
• Universitas Chicago (doktor ilmu politik) 1970

Pekerjaan:

• Pegawai Biro Keuangan (1966-1967)
  
• Dosen di Universitas Yale (1970-1973)
  
• Staf Badan Pengawasan dan Pelucutan Senjata (1973-1977)
  
• Wakil Asisten Menteri Pertahanan Urusan Program Regional (1977-1980)
  
• Dosen di Universitas Johns Hopkins (1981)
  
• Direktur Penyusunan Kebijakan Departemen Luar Negeri (1981-1982)
  
• Asisten Menteri Luar Negeri urusan Asia Timur dan Pasifik (1982-1986)
  
• Duta Besar di Jakarta (1986-1989)
  
• Direktur Kebijakan Departemen Pertahanan (1989-1993)
  
• Dekan dan profesor di Universitas Johns Hopkins (1993-2000)
  
• Wakil Menteri Pertahanan (Maret 2001)