Muhammad Jusuf Kalla, 63 tahun, adalah "tokoh sentral" pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai wakil presiden, peran Jusuf Kalla sangat mencolok. Pelbagai langkah Jusuf?seperti penanganan tsunami di Aceh dan dialog RI dengan Gerakan Aceh Merdeka?menjadikannya "super-wakil presiden". Jusuf mengaku, ia mengambil keputusan penting dengan cepat karena, "Banyak persoalan yang tak bisa mengikuti prosedur."

Peruntungan memang berpihak pada Jusuf Kalla. Desember 2004, saudagar asal Bugis ini terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, partai terbesar di parlemen. Hal itu membuat pendulum kekuatan politik bergeser. Kekhawatiran ketidakstabilan politik akibat rongrongan DPR langsung pudar. Dan Jusuf Kalla tampil menjadi "penyelamat" stabilitas politik pemerintah. Posisinya di pemerintahan menguat.

Jusuf Kalla adalah pejabat yang hidup dalam tradisi saudagar: tanggap, cepat mengambil keputusan, dan tidak birokratis. Ia rileks dan dikenal mudah ditemui wartawan. Telepon seluler selalu ia pegang sendiri. Telepon atau sms juru tinta hampir selalu ia jawab. "Kalau ada missed call, ya langsung saya telepon balik," katanya. Senin pekan lalu Tempo mewawancarai Jusuf Kalla melalui janji yang "sangat tidak birokratis" untuk sebuah pertemuan dengan seorang Wakil Presiden. "Kalian datang saja jam 16.00 ya," katanya beberapa jam sebelum wawancara.

Mengenakan kemeja abu-abu tanpa dasi, Jusuf menemui tim Tempo?Bambang Harymurti, Arif Zulkifli, Wenseslaus Manggut, Setiyardi, dan fotografer Bernard Chaniago. Sebelumnya ia sibuk bertelepon kepada tim negosiator RI dengan GAM yang masih berada di Helsinki, Finlandia. Pertemuan kedua dengan GAM?setelah sebelumnya berunding dua pekan lalu?rencananya akan dilakukan akhir Februari ini.

Bagaimana Anda menilai hasil pertemuan RI dan GAM di Helsinski, Finlandia?

Kita tidak mungkin menundukkan jiwa orang dalam waktu sehari. Ketika membuat perjanjian Malino untuk menyelesaikan konflik Ambon, kami bertemu setiap lima hari. Konflik Ambon baru, tapi lebih ganas. Orang membunuh sambil tertawa. Konflik Ambon memakan korban 2.000 nyawa dalam setahun?jauh lebih besar dari konflik Aceh. Sekarang soal GAM kondisinya sudah bagus. Kita bisa bertemu, tertawa-tawa dan berpelukan. Dulu kita tidak pernah bisa bertemu. Ini pertemuan awal. Kami akan bertemu lagi sekitar tanggal 20 Februari 2005.

Pemimpin GAM Hasan Tiro tetap menginginkan kemerdekaan Aceh. Mungkinkah ada titik temu?

Betul. Tapi jangan lupa bahwa dia sudah uzur. Saya heran orang masih taat dengan dia. Tapi saya tetap optimistis. Kita sudah mencapai 25 persen dari target. Kita sudah mengajak mereka makan-makan dan cerita-cerita. Tiga pertemuan lagi, persoalan dengan GAM saya kira sudah selesai.

Apa yang ditawarkan Indonesia kepada GAM?

Dalam Perjanjian Malino, kedua belah pihak tak ingin ada kata "damai". Itu tak jadi masalah karena saya mengakali dengan menekankan kata "penghentian konflik". Padahal, esensi kedua kata tersebut sama saja. Nah, sekarang GAM sama sekali tak mau bicara tentang NKRI. Saya bilang itu tak masalah. Yang penting dikatakan kita hidup bersama, dalam otonomi khusus.

Pemerintah menawarkan konsesi kebun kelapa sawit dan uang kepada GAM. Apakah hal itu juga dibicarakan di Helsinski?

Belum sejauh itu. Ini tahap yang sangat awal. Selain akan memberikan tawaran, saya juga punya strategi lain. Saya sengaja minta Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjadi ketua juru runding RI. Alasannya, Hamid adalah orang Bugis. Orang Aceh tak berani bicara kasar kepada orang Bugis. Perdana Menteri GAM Malik Mahmud bilang ke Hamid, "Saya tak berani bicara kasar. Kalau saya kasar, nanti dibalas oleh orang Bugis."

Kenapa perundingan dilakukan di luar negeri, yang belakangan disesalkan DPR?

GAM meminta jaminan dari luar negeri. Jaminan bisa dari negara-negara ASEAN atau Uni Eropa. Apa boleh buat, kita tak punya pilihan lain. Sekarang kita tak perlu berdebat kata-kata. Ini merupakan buntut dari penangkapan juru runding GAM oleh Polri pada Mei 2003. Itu kesalahan fatal. Padahal, juru runding seharusnya tidak boleh ditahan. Itu menghilangkan trust (kepercayaan). Kita seperti kompeni Belanda yang menangkap juru runding kerajaan di Indonesia.

Peran Anda sangat menonjol dalam perundingan dengan GAM. Benarkah Anda "menyaingi" posisi Presiden?

Semua yang saya lakukan mendapat izin Presiden Yudhoyono. Tapi Saya rasa saya tidak menonjol. Soal pembagian peran, saya membantu apa saja. Saya ini pembantu Presiden. Kalau punya inisiatif, saya laporkan ke Presiden.

Pernahkah Presiden tak setuju dengan langkah Anda?

Tentu saja pernah terjadi perbedaan, tapi tidak ada masalah. Orang memang berpandangan seolah-olah saya menyaingi Presiden. Ada yang kecewa dengan susunan kabinet yang dianggap lebih ba-nyak "orang saya". Kemudian, pandangan itu menguat sejak saya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Orang mengira saya menjadi pesaing. Secara politik, posisi saya dianggap lebih kuat.

Apakah Anda merasa menjadi pesaing Presiden?

Tidak benar. Orang harus membaca UUD Pasal 4 ayat 2 yang bunyinya: "Dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden." Artinya, seorang wakil presiden membantu menjalankan pemerintahan. Itu sangat jelas. Memang, antara Pak SBY dan saya ada "nota kesepahaman". Saya kira semua pasangan calon presiden-wakil presiden punya "nota kesepahaman". Soalnya, presiden dan wakil presiden dipilih bersama-sama secara langsung. Ini sangat berbeda dengan zaman Pak Harto. Ketika itu seorang wakil presiden hanya dipilih oleh Pak Harto. Seseorang bisa menjadi wakil presiden tanpa keringat. Saya bukan wakil presiden tanpa keringat.

Benarkah Presiden Yudhoyono awalnya tak setuju Anda menjadi Ketua Umum Partai Golkar?

Awalnya, yang akan maju adalah Surya Paloh. Saya maju saat last minute, cuma lima hari sebelum pemilihan. Tapi ini merupakan arahan dari Pak SBY. Beliau bilang, "Pak Jusuf Kalla harus bertanggung jawab. Yang orang Golkar adalah Pak Jusuf." Kemudian saya bilang, kalau itu arahan Presiden, saya terima. Saya merasa itu sebagai suatu kewajiban. Proses pembangunan membutuhkan suatu stabilitas politik. Untuk itulah dibutuhkan dukungan partai politik. Bukan oposisi permanen seperti yang akan dilakukan Koalisi Kebangsaan.

Mengapa akhirnya Anda menyalip Surya Paloh?

Ini cuma soal strategi. Daerah-daerah mengatakan, yang bisa mengalahkan Akbar Tandjung cuma Jusuf Kalla.

Berapa uang yang dihabiskan untuk proyek pemenangan Anda?

Itu tidak membutuhkan uang. Jangan lupa, 50 persen pengurus Golkar adalah pejabat. Ada sembilan gubernur dan banyak bupati. Jadi, untuk mencari uang tidak susah. Masa, mereka mau menerima duit dari saya. Saya paling-paling mengeluarkan uang untuk biaya hotel. Situasi ini berbeda dengan saat konvensi, yang membutuhkan banyak uang. Ketika itu peserta konvensi calon presiden Partai Golkar harus mengunjungi daerah-daerah.

Setelah terpilih, kini Anda membersihkan orang-orang Akbar Tandjung?

Memang banyak yang meminta penggantian ini-itu. Tapi saya bilang, pemimpin yang baik adalah yang bisa memimpin kawan dan bekas lawan. Kalau cuma memimpin kawan, itu namanya ketua kelompok. Saya memang mengganti Ketua Fraksi Golkar di DPR Mohammad Hatta dan Ketua Fraksi Golkar di MPR Rambe Kamaruzaman. Dalam AD/ART partai disebut bahwa pengurus fraksi harus berasal dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Jadi, kalau saya tak menggantinya, justru melanggar peraturan.

Anda menguasai Partai Golkar. Bagaimana anggota DPR dari Partai Golkar mengontrol pemerintah?

Saya meminta Partai Golkar untuk tetap kritis, obyektif, dan proporsional. Jadi, mereka tetap harus kritis asalkan dengan alasan yang kuat. Proporsional artinya sesuai dengan keadaan. Jangan masalah "titik dan koma", seperti dalam SK Wapres soal Aceh, disikat. Itu sangat tidak proporsional.

Apakah banyak kader Partai Golkar yang meminta jatah jabatan?

Tidak bisa seperti itu. Tentu ada saja teman yang mengusulkan nama. Di ruang kerja saya menumpuk curriculum vitae dari pelbagai bidang. Saya simpan saja, siapa tahu suatu saat berguna. Kalau memang baik, bisa saja kami pertimbangkan secara obyektif. Tapi yang menentukan posisi suatu jabatan bukan cuma saya. Kami punya tim penilai akhir yang langsung diketuai oleh Presiden. Semua usul berasal dari bawah, bukan dari atas. Jadi, untuk mengangkat seorang dirjen, sang menteri harus dilibatkan.

Benarkah masih banyak permainan uang untuk memperoleh jabatan?

Itu cerita lama. Kalau zaman sekarang, insya Allah, tidak akan terjadi lagi. Kalau ada orang yang mengatasnamakan, bagaimana cara menguangkannya? Tidak mungkin dilakukan. Keputusan untuk memilih pejabat eselon I, misalnya, disaksikan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kepala BIN. Semua diputuskan oleh rapat.

Bagaimana cara Anda berhubungan dengan Presiden Yudhoyono?

Tergantung masalahnya. Ada hubungan formal, tiap minggu ada sidang kabinet dan makan pagi bersama. Selain itu, tiap dua hari kami bertemu. Kalau telepon-teleponan sangat sering. Rata-rata tiga kali sehari. Semua permasalahan dibicarakan bersama. Tidak ada rasa sungkan. Kami sudah tahu sama tahu. Soalnya kami pernah sama-sama jadi menteri koordinator.

Anda disebut Presiden sebagai wakil presiden yang "sangat cepat merespons". Benarkah?

Ya, itu biasa saja. Kalau Anda missed call, saya akan langsung telepon balik. Apalagi kalau ada telepon dari Presiden. Itu kebiasaan yang otomatis. Memang saya lebih banyak berkomunikasi lewat telepon. Tapi tidak lewat SMS, soalnya telepon seluler dipegang oleh Ibu Ani (istri Presiden Yudhoyono).

Anda orang yang bergerak cepat, SBY orang yang taat prosedur. Bagaimana menyatukannya?

Tergantung keadaan. Soal Aceh, misalnya, tentu kita tidak bisa taat prosedur. Kalau untuk membeli biskuit harus melalui tender, orang Aceh akan telanjur mati. Tapi harus saya akui bahwa kami memiliki style yang berbeda. Untuk menjembataninya, kami berkomunikasi. Saya kira tak ada presiden dan wapres yang telepon-teleponan seperti kami. Mulai jam lima subuh sampai jam sebelas malam. Untuk mengetahui kasus Farid Faqih, misalnya, Pak SBY menelepon saya. Kemudian saya ganti menelepon beliau setelah mendapat informasi dari Aceh.

Presiden menyebut akan mengganti Kepala Staf TNI. Siapa calonnya?

Kami belum mempunyai calon yang kuat. Baru bicara-bicara saja.

Apakah west wing akan jadi direalisasi?

Di Amerika, west wing memang sangat diperlukan. Soalnya negeri sebesar itu cuma punya 14 menteri. Harus ada staf khusus yang menggodok masalah untuk presiden. Nah, Indonesia punya sekretaris negara dan sekretaris kabinet. Walau demikian, Presiden merasa tetap perlu semacam west wing. Mereka nanti berjumlah 10 orang. Saya sendiri akan punya lima orang.

Ini soal lain. Anda memiliki beberapa perusahaan besar. Bagaimana cara Anda menghindari konflik kepentingan?

Pemerintah ingin melakukan pembangunan ekonomi. Saya tak bisa melarang orang-orang dekat saya berhenti berusaha. Mereka sudah puluhan tahun jadi pengusaha. Kalau dilarang, itu sangat diskriminatif dan berbahaya. Jadi, saya tidak akan memecat orang.

Termasuk Bumi Karsa, perusahaan milik adik Anda yang akan ikut tender pembangunan Bandara Hasanuddin di Makassar?

Selama sebuah perusahaan punya kemampuan, dia boleh ikut tender. Tak ada masalah. Bumi Karsa, perusahaan milik keluarga saya yang sudah 25 tahun membangun bandara, tak masalah kalau ikut tender. Justru salah kalau dia tidak ikut. Lagi pula, secara struktural saya sudah tidak duduk di perusahaan. Saya memang masih menjadi owner. Kalau itu dilepas, saya mau makan apa? Gaji seorang wakil presiden cuma Rp 40 juta.

Kira-kira pada akhir jabatan 2009 nanti Anda akan makin kaya atau tidak?

Tergantung cara anak saya menjalankan perusahaan. Tapi harap dicatat, bisnis saya yang berhubungan dengan pemerintah paling tinggi 20 persen. Bisnis mobil, mal, dan McDonald's tak ada hubungannya dengan pemerintah. Tapi kita tidak usah terlalu berpikir tentang uang. Hidup ini tak bisa diukur cuma dari uang. Sebagai wakil presiden, saya memperoleh kehormatan. Kalau ada upacara bisa duduk di barisan depan. Kalaupun konglomerat Sudono Salim mau membayar Rp 1 miliar, dia tetap tak bisa duduk di depan saat upacara kenegaraan.

Anda mempertimbangkan untuk maju menjadi calon presiden pada 2009?

Ha-ha-ha..., banyak pertimbangannya. Saat itu usia saya sudah 67 tahun. Selain itu, tak mudah orang Bugis menjadi presiden dalam pemilu langsung. Secara psikologis itu berpengaruh. Lagi pula, saya ini pedagang yang tidak sengaja terjun ke politik. Sewaktu diangkat jadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, saya tidak pernah kasak-kusuk. Cuma kenal baik dengan Amien Rais dan Alwi Shihab. Mereka berpendapat kabinet tak lengkap kalau tak ada wakil dari Indonesia timur. Begitu juga sewaktu dijadikan menteri oleh Ibu Megawati. Nah, soal majunya saya dengan Pak SBY, juga tak sengaja. Ceritanya, saat dia mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, saya datang ke ruangannya. Kami bikin perjanjian: "Siapa pun yang naik, akan saling memberi kesempatan." Kemudian kami berpeluk-pelukan.

Muhammad Jusuf Kalla

Lahir:

• Watampone (Makassar), 15 Mei 1942

Pendidikan:

• Sarjana Ekonomi, Universitas Hasanudin (1967)

Karier:

• Pemilik Grup Bukaka?bergerak di bidang agrobisnis, kontraktor, otomotif, mal, perdagangan, hingga telekomunikasi
  
• Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1999-2000)
  
• Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Agustus 2001?Mei 2004)
  
• Wakil Presiden (Oktober 2004?sekarang)