Siapa tak cemas jika setiap hari menghirup begitu banyak udara kotor dari semburan asap knalpot kendaraan. Apalagi dari jenis angkutan umum yang kondisi perawatan terbilang memprihatinkan seperti Metro Mini, Kopaja, atau bus ukuran besar lainnya. Nurhayati, 21 tahun, karyawati pertokoan di bilangan Melawai Blok M, menganggap serbuan udara kotor dari bokong kendaraan ini sudah semacam "takdir". "Habis, mau gimana lagi. Apalagi tiap hari memang harus lewat Blok M," ujarnya tampak pasrah.

Asap knalpot kendaraan yang bermuatan karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC) inilah yang menjadi biang pengumbar polutan berbahaya bagi kesehatan pernapasan kita. Lebih celaka lagi, kontribusi asap kotor yang keluar dari knalpot kendaraan itu mencapai 70 persen dari seluruh polusi udara di Ibu Kota. Sisanya, 30 persen, berasal dari asap pabrik dan rumah tangga.

Komposisi persentase dan muatan karbon yang sudah di ambang mengkhawatirkan ini membuat Badan Lingkungan Hidup Dunia (UNEP) menempatkan Jakarta sebagai kota paling tercemar nomor tiga di planet bumi setelah Kota Meksiko (Meksiko) dan Bangkok (Thailand).

Usaha pemerintah untuk menjernihkan udara Jakarta bukannya tak pernah dilakukan. Pada 6 Agustus 1996, misalnya, pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup KEP-15/MENLH/4/1996 telah mengibarkan Program Langit Biru (PLB).

Bahkan lebih jauh, sejak 1986, pemerintah telah mencanangkan program kendaraan berbahan bakar gas (BBG) sebagai alternatif mengurangi kotornya udara Jakarta. Toh, program tak juga kelihatan kemajuannya, kalau tidak dikatakan mandek. Malah jumlah kendaraan BBG dari tahun ke tahun pun ikut menurun. Dari sekitar 6.600 kendaraan pada tahun 2000, kini hanya tinggal sekitar 1.500 unit. Hampir sepertiganya merupakan armada Kosti Jaya, taksi jenis Ford Laser yang beroperasi sejak 1993.

Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non-Institusi, Yanuardi Rasudin, mengatakan, penggunaan BBG sebenarnya memiliki efek berganda. Sebagai keseimbangan ketersediaan bahan bakar, kebersihan lingkungan, dan kesehatan. "Kita kan punya banyak gas, sementara BBM jumlahnya terus menurun," katanya. Ia mencontohkan sukses New Delhi, ibu kota India, yang tergolong menjadi kota paling bersih di dunia dalam waktu 6 tahun (lihat Bajaj? Nehi, Nehi…).

Tahun ini, Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, membuka kembali rencana penggunaan BBG pada kendaraan umum. Target sementara akan diterapkan pada 2.000 angkutan kota sedang, 50 bus kota, dan 10 ribu taksi. Bahan bakar yang digunakan untuk angkutan kota dan bus kota adalah gas alam yang dimampatkan (compressed natural gas). Sementara untuk taksi menggunakan gas elpiji cair (liquid petroleum gas). "Ini baru langkah awal. Setelah itu semua angkutan umum di Jakarta diwajibkan menggunakan bahan bakar gas," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Rustam Effendy.

TransJakarta, atau yang lebih dikenal dengan istilah Busway, sudah menyiapkan 185-200 unit bus ber-BBG untuk koridor II (rute Pulo Gadung-Monas) dan Koridor III (Kalideres-Monas). Saat ini 56 bus yang menelusuri koridor I (Blok M-Kota) menggunakan bahan bakar petros. "Equivalen 1 liter BBG dengan bensin untuk jarak tempuh yang sama, lebih murah gas," kata Kepala Badan Pengelola TransJakarta, Irzal Z. Djamal.

Rencana gubernur sudah digariskan. Fasilitas penunjang seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) maupun bengkel agaknya juga perlu segera tinjau ulang. Sebab, bagaimana mungkin program bisa segera terealisasi jika SPBG dari semula 17 kini tinggal tujuh unit, tiga di antaranya terletak di Pancoran dan Mampang, Jakarta Selatan, serta di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Itu pun harus antre karena pengisian gas untuk satu bus bisa memakan waktu semalaman. "Masih belum ekonomis, masuk jam 22.00, keluar jam 04.00," kata Rustam.

Belum lagi kendala jaringan pipa gas yang ada sekarang ini yang hanya memiliki kemampuan tekanan antara 0,5 sampai 9 bar. Tekanan itu hanya bisa digunakan bagi keperluan rumah tangga dan industri. Sedangkan untuk kendaraan memerlukan tekanan hingga 250 bar. "Perlu alat kompresor yang harganya Rp 14 miliar. Padahal, harga gas cuma Rp 700 per meter kubik sehingga perbandingan terlalu jauh," kata Rustam.

Bagi kendaraan yang akan beralih dari bahan bakar cair menuju BBG, hanya perlu menambahkan peralatan berupa konversi dari BBM ke BBG yang terdiri dari Tabung BBG tekanan tinggi (sekitar 200 Bar), regulator gas, mixer, dan peralatan aksesori lainnya (pipa, switch BBG/BBM, dan pengukur tekanan), tak lebih.

"BBG tidak merobek kantong," kata Priyono B. Sumbogo, yang mengendarai sedan Grand Ford Telstar 1994. Mahasiswa S2 Kriminologi Universitas Indonesia ini sebenarnya juga memiliki sedan Mazda 626 keluaran 1983 yang berbahan bakar premium, tapi ia lebih suka menggunakan mobilnya yang ber-BBG. "Biaya bahan bakarnya lebih separuh lebih jika dibanding dengan premium."

Rencana penggunaan BBG tak selamanya bersambut. Supriyanto, pemilik empat Mikrolet di kawasan Bintaro, Tangerang, menyebutkan, harga alat konversi yang sekitar Rp 9 juta per unit cukup memberatkan. "Kredit mobilnya saja belum lunas," katanya.

Nurhayati, juga masyarakat Jakarta, masih harap-harap cemas, apakah program pemerintah membersihkan udara Jakarta bisa berjalan? Jika benar, tentu saja dia dan masyarakat Jakarta bisa bernapas lega, dan sehat.

Raju Febrian, Nurlis E. Meuko