PERIBAHASA "bersatu kita teguh bercerai kita runtuh" mungkin sudah dilupakan para petinggi di Provinsi Riau. Di ranah kaya minyak itu, pemerintah provinsi, DPRD, dan pemerintah kabupaten bersaing mengambil alih konsesi ladang minyak Mountain Front and Kuantan (MFK).

Konsesi MFK, yang dipegang PT Caltex Pacific Indonesia sejak 1975, berakhir pada Januari lalu. Otomatis, MFK kembali ke pangkuan Indonesia, dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. "Karena MFK ladang minyak yang telah berproduksi, konsesinya akan ditenderkan," kata Novian Thoyib, Direktur Eksplorasi dan Produksi Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Novian tak lupa menyebutkan, Pemerintah Daerah Riau memiliki kans mengambil alih MFK. Namun peluang masyarakat Riau untuk menikmati uang hasil minyak MFK bisa jadi mengecil gara-gara persaingan segi tiga itu?yang sebetulnya mengherankan juga. Sebab, MFK bukan ladang minyak pertama yang ditawarkan ke Riau.

Pada sekitar tiga tahun silam, Riau kebagian ikut mengelola Coastal Plain Pekanbaru (CPP) bersama Pertamina. Ketika mengambil alih konsesi CPP, yang sebelumnya juga dipegang Caltex, pemerintah daerah membentuk perusahaan daerah bernama Bumi Siak Pusako. Modalnya dikumpulkan dari urunan delapan pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Riau sendiri.

Nilai ekonomis CPP jauh lebih menjulang daripada MFK. CPP menyemburkan minyak sekitar 30 ribu barel per hari, sedangkan MFK hanya 500 barel per hari. Perseteruan antara eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi meletik setelah Pemerintah Provinsi, di bawah Gubernur Rusli Zainal, menunjuk Sarana Pembangunan Riau sebagai perusahaan yang berhak mengelola konsesi MFK.

Soalnya, gubernur terdahulu, Saleh Djasit, telah menunjuk Riau Petroleum sebagai calon ahli waris MFK. Baik Sarana Pembangunan maupun Riau Petroleum berstatus perusahaan daerah Riau jua. Namun kesamaan status itu tak menyurutkan kekerasan hati Pemerintah Daerah Riau, maupun DPRD, untuk memajukan jago masing-masing.

DPRD menilai penunjukan Riau Petroleum lebih afdol karena telah dikuatkan oleh peraturan daerah (No. 9/2002). Riau Petroleum bahkan telah mengantongi setoran modal Rp 5 miliar dari APBD Riau. Bahkan Direktur Utama Riau Petroleum, Tengku Amir Sulaiman, mengaku telah berbenah untuk mengambil alih pengelolaan MFK, seperti merekrut beberapa tenaga eks Caltex.

Tengku Amir yakin, Riau Petroleum siap menggelindingkan roda produksi MFK hingga kapasitas normal, antara 450 dan 500 barel per hari. Riau Petroleum juga telah berancang-ancang meningkatkan jumlah sumur yang berproduksi dari 18 jadi 28. "Semua itu sudah saya laporkan secara berkala ke Gubernur dan DPRD," ujar Tengku Amir.

Itu sebabnya Tengku Amir dan koleganya terkesima ketika menerima surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau, Oktober lalu. Surat itu meminta Sarana Pembangunan bersiap-siap mengambil alih pengelolaan MFK. Alasan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Riau, M. Hafiz, Sarana Pembangunan lebih mumpuni dibandingkan dengan Riau Petroleum.

Persaingan semakin panas setelah Kabupaten Rokan Hulu ikut meminang MFK. Akhir tahun lalu, Bupati Rokan Hulu, H. Ramlan Zas SH, melayangkan permohonan ke Direktorat Jenderal Migas untuk mengelola sumur Ladang Langgak, sumber sekitar 90 persen hasil produksi MFK. "Wajar saja kita minta, karena sumur itu berada di kawasan Rokan Hulu," kata Ramlan.

Siapa yang berhasil menguasai MFK, tender jua yang akan menentukan. "Keputusannya ada di tangan Menteri," ujar Deputi Bidang Perencanaan BP Migas, Zainal Achmad. Tender itu sendiri menunggu pengesahan aturan main tentang pelelangan ladang minyak yang telah berproduksi. Selama menunggu penguasa baru MFK, pemerintah "menugasi" Caltex memutar roda produksi MFK selama setahun.

Thomas Hadiwinata, Jupernalis Samosir (Riau), M. Syakur Usman, Dara Meutia Uning