Dia pernah divonis hukuman mati di masa gelap itu. Tetapi kini, kemenangan Aliansi Irak Bersatu dalam pemilu 30 Januari tak lepas dari peran sosok ini: Jawad al-Maliki. Lelaki yang pernah dijatuhi hukuman mati oleh Saddam Hussein pada 1979 ini adalah salah satu tokoh yang paling banyak dikutip wartawan asing selama pemilu. Apalagi Partai Dakwah Islamiyah (PDI) yang dipimpinnya sebagai salah seorang ketua menjadi salah satu pilar terkukuh Aliansi Irak Bersatu. Ketua Umum PDI, Ibrahim Jaafari, yang saat ini menjabat wakil presiden pemerintahan ad-interim, disebut-sebut sebagai calon kuat perdana menteri mendatang.

Di sebuah ruangan kantor dekat pangkalan udara militer, Al-Maliki menerima Tempo untuk sebuah wawancara khusus. Ia menyodorkan kartu nama yang tertulis di sana: Nuri Kamal Muhammad Hasan. Jabatan: Wakil Pertama Dewan Revolusi Islam Irak. Ia segera menyadari kebingungan Tempo. ”Itu nama asli saya. Jawad al-Maliki adalah nama rahasia untuk menghindari pembunuhan Saddam.” Berikut ini petikannya.

Aliansi Irak Bersatu yang didukung partai Anda akhirnya menang pemilu. Komentar Anda?

Alhamdulillah, kami didukung 60 persen masyarakat Syiah, dan pemilu berjalan baik tanpa pertikaian di antara pemilih.

Apakah Aliansi ini hanya untuk kaum Syiah?

Kami tidak beraliran pada sekte atau salah satu kaum. Tidak ditekankan bahwa Syiah harus memimpin Sunni. Kami tidak akan mengulangi pengalaman saat Sunni memimpin Syiah. Kami akan bekerja sama dengan semua pihak yang menghargai martabat dan kepentingan rakyat Irak dalam fase baru ini.

Soal hukum Islam, apakah Irak baru akan dibentuk seperti Iran?

Hukum Islam itu dasar konstitusi. Tapi kami yakin tidak harus menjiplak negara tertentu. Setiap negara memiliki kepribadian serta keistimewaan dan identitas masing-masing. Kami tidak akan menjiplak Iran, Mesir, Suriah, atau Arab Saudi. Faedah dari setiap negara akan kami ambil, dan disaring agar sesuai dengan kepribadian rakyat Irak.

Bagaimana konsep membangun kembali ekonomi Irak?

Saddam Hussein meninggalkan banyak utang, meski ada beberapa negara memberikan keringanan. Tetapi di situ ada beberapa syarat yang berkaitan dengan produksi minyak yang menjadi sumber devisa Irak. Perbaikan infrastruktur industri juga menjadi prioritas, dibarengi dengan perbaikan penggunaan anggaran negara. Lalu menggalang kerja sama ekonomi internasional.

Bagaimana bentuk pemerintahan yang diinginkan nantinya?

Kami tidak keberatan dengan sistem federal. Di dunia ini banyak negara federal seperti Amerika Serikat, Emirat Arab, atau Swiss, yaitu federal administrasi di bawah administrasi pusat. Tapi, jika federasi (berdasarkan etnis/agama—Red.) seperti Syiah, Sunni, Kurdi atau Arab, itu akan menjadi problem. Bukan itu yang kami maksud.

Kalau (federasi) berdasarkan geografi, oke. Misalnya untuk setiap tiga provinsi seperti Karbala, Najaf, dan Hilla menjadi satu negara federal. Lalu Basrah, Nasiriyah, dan Amarah menjadi satu negara federal lainnya.