Tak Minyak, Arang pun Jadi Minyak tanah masih langka di sejumlah daerah. Ada SMS dari Departemen Dalam Negeri dan permainan kelompok tertentu. |
GUBUK di Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Lampung, itu dalam tiga pekan terakhir selalu ramai. Kebanyakan pengunjungnya ibu rumah tangga yang antre membeli arang setelah minyak tanah raib di daerah itu. Endang, ibu rumah tangga di Kaliawi, mengaku sudah patah semangat mencari minyak tanah untuk kompornya. Kalaupun ada, harganya di atas Rp 1.500 per liter. ?Padahal tiap hari saya melihat berita di TV, harga minyak tanah katanya tidak naik,? tuturnya.
Sejumlah pemilik warung makan di kelurahan itu juga beralih menggunakan arang. ?Saya suka geram melihat mobil tangki minyak tanah yang sering berseliweran di depan warung saya,? kata Bang Gopek, pengusaha nasi uduk. Setiap kali dia membutuhkan minyak tanah, harapannya hampa belaka. Kini dia malah seperti mendapat berkah karena memasak dengan arang ternyata lebih murah.
Di Kedaton, sekitar 240 pembuat tahu di Kelurahan Gunung Sulah juga menyatakan pisah dengan minyak tanah. Mereka sudah menghitung, penggunaan minyak justru bakal menggerus keuntungan. ?Kami juga enggak tega menaikkan harga tahu, karena yang membeli sama seperti kami juga,? kata Ujang, salah seorang pembuat tahu.
Minyak tanah juga raib dari Kecamatan Bantul, Yogyakarta. Kalau toh ada, harganya di atas Rp 1.500 per liter. Ketika Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul menggelar operasi pasar di depan pasar Bantul, ratusan warga langsung menyerbu. Mereka bisa antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan 3-5 liter minyak tanah.
Wikantiyastuti, pemilik toko yang juga menjual minyak tanah di rumahnya, mengakui memang sulit mendapat minyak tanah. ?Mau kulakan di agen juga habis. Ke pangkalan jauh. Akhirnya hanya nunggu kalau pas agen punya stok minyak,? kata Tuti. Kesulitan mulai terasa sejak akhir Februari setelah pemerintah merencanakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga kulakan berubah-ubah, bervariasi dari Rp 1.000 hingga Rp 1.250 per liter.
Di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sudah dua pekan ini Hetti harus bergelut dengan asap. Karena minyak langka dan mahal, dia menggunakan kayu bakar untuk memasak. ?Kami sudah menghubungi Pertamina di Merak, tetap tidak dilayani,? kata Rubi Ahmad Badawi, pedagang minyak di Malingping. ?Saya mencari ke Plumpang, Jakarta, tidak ada yang sanggup mengirim ke Malingping.?
Penelusuran Tempo menunjukkan, kelangkaan minyak tanah di sejumlah daerah memiliki penyebab berbeda-beda. Di Yogyakarta, misalnya, penyebabnya tak lain karena pemerintah Provinsi Yogyakarta belum menetapkan harga eceran tertinggi. Akibatnya, banyak pedagang diduga menahan stoknya karena belum tahu harga.
Dari kantor gubernuran Yogyakarta didapat kabar bahwa Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X sebenarnya sudah menghitung harga eceran tertinggi untuk wilayahnya. Menjelang diumumkan, Sultan mendapat pesan SMS dari seorang petinggi di Departemen Dalam Negeri, meminta pengumuman ditunda. ?Saya diminta menunggu keputusan Departemen Dalam Negeri,? kata Sultan, Selasa pekan lalu.
Di Lampung, lain lagi. Dony Indrawan dari Bagian Penjualan Depo Pertamina Panjang mengatakan kemungkinan besar minyak tanah langka karena disedot industri. Maklumlah, perbedaan harganya memang sangat jauh. Harga minyak tanah rumah tangga hanya Rp 700 per liter, sementara untuk industri Rp 1.800. ?Kami mensinyalir ada 200-an industri di Lampung yang membeli minyak tanah ilegal dari pangkalan,? kata Dony.
Asisten Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Harris Hasyim, mengatakan sedang mendata agen dan pangkalan yang menjual minyak tanah subsidi ke industri. ?Kami sudah punya data perusahaan yang menjual minyak tanah ilegal, sedang dicek ulang,? katanya.
Di Banten, kelangkaan terjadi karena jatah daerah ini lebih kecil dibandingkan dengan total kebutuhan. ?Hitungannya di bawah ukuran yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),? kata Hermansyah, Sekretaris Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Banten.
Bappenas menghitung kebutuhan minyak tanah di setiap wilayah dengan kalkulasi jumlah penduduk dikalikan 3,75 liter. Tapi, untuk Banten minus Tangerang, alokasi dihitung dari jumlah penduduk dikalikan 3,1 liter. Tak aneh kalau Banten selalu dahaga minyak tanah.
Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengindikasikan ada pihak tertentu yang sengaja mengakibatkan kelangkaan di berbagai daerah itu. ?Kita sudah cium baunya,? katanya. ?Ada kelompok tertentu yang berspekulasi dan melakukan manuver.? Kelompok itu, konon, melakukan penimbunan, pengoplosan, penyelundupan, dan penyelewengan distribusi. Sudi, yang menolak menyebutkan identitas kelompok itu, mengatakan pemerintah akan membentuk tim terpadu untuk memberangusnya.
Leanika Tanjung, Syaful Amin (Yogyakarta), Fadilasari (Lampung), Faidil Akbar (Banten)
|