EDWARD Cornelis William Neloe kini seperti bersandar di papan bidik. Sumber Tempo yang dekat dengan Direktur Utama Bank Mandiri itu mengungkapkan, gempuran datang dari segala penjuru, mulai dari anggota DPR, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Kementerian Negara BUMN.

Kursi Neloe mulai digoyang pada awal tahun ini. Bankir karier dari Bank Dagang Negara?sebelum dilebur menjadi Mandiri?ini dinilai gagal mengelola bank itu, sehingga mendapat surat teguran dari Bank Indonesia. Adalah anggota DPR Dradjad Wibowo yang memaparkan surat Bank Indonesia kepada Direksi Bank Mandiri dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan Manajemen Bank Mandiri, Februari lalu.

Dalam surat itu BI antara lain mempertanyakan kebijakan manajemen Bank Mandiri yang menghapusbukukan kredit macet PT Radja Garuda Mas senilai US$ 294,2 juta (Rp 2,7 triliun) dari total utangnya Rp 5,55 triliun per 31 Desember 2004. Atas perintah BI, utang itu kemudian dicatat kembali dalam buku Bank Mandiri dengan kolektabilitas lima (macet). Tapi kredit itu kembali dihapus oleh Bank Mandiri.

Pada pertengahan Maret lalu giliran BPK menyemprit Mandiri. Salah satunya soal pengucuran kredit kepada Bakrie Telecom sebesar Rp 548,3 miliar. Kredit itu diberikan pada saat Bakrie Telecom terlilit kredit macet bank lain. BPK juga mempersoalkan pembelian kredit macet Kiani Kertas senilai US$ 201 juta dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPK menilai Mandiri tidak hati-hati karena membeli dengan informasi dan dokumen terbatas dari BPPN.

Pada suatu kesempatan, Neloe mengakui pembelian kredit itu tidak lazim karena kondisinya memang abnormal. Karena itu, penanganannya tidak bisa disamakan dengan restrukturisasi aset biasa. Kendati demikian, dia yakin bisa menyelesaikan restrukturisasi karena kondisi perusahaan kertas itu makin baik. Jika semua asetnya dijual, kata Neloe, tertutuplah utangnya ke Bank Mandiri.

Namun Menteri Negara BUMN Sugiharto agaknya tak puas dengan jawaban Neloe. Senin pekan lalu Sugiharto menyatakan akan meminta pertanggungjawaban direksi Bank Mandiri atas dugaan pelanggaran dalam pengambilalihan utang Kiani Kertas. Bahkan Sugiharto menyatakan, bukan cuma portofolio di Kiani Kertas saja yang diduga bermasalah, tetapi juga pada penempatan di perusahaan lain. "Tidak sebatas pada Kiani, tetapi yang lain-lain pada gilirannya akan menjadi pertanggungjawaban direksi," katanya.

Sugiharto juga mengatakan, pergantian direksi bank-bank pelat merah akan segera dilakukan. Jadwal rapat membicarakan pergeseran di sejumlah bank tersebut kabarnya baru saja diselesaikan Kantor Menteri Negara BUMN. "Saya baru mau mengesahkan jadwal rapat bank pemerintah," kata Sugiharto. Pembahasan dengan deputi bidang perbankan intensif digelar. Kemungkinan, kata Sugiharto, rapat akan berlangsung pada minggu ketiga Mei.

Sejumlah nama sudah disebut-sebut bakal menggantikan Neloe. Tiga di antaranya adalah Direktur Utama BNI Sigit Pramono, Wakil Direktur Utama BNI Arwin Rasyid, dan Direktur Utama BRI Rudjito. Sigit Pramono, sebelum di BNI dan BII, adalah Senior Vice President Bidang Restrukturisasi Kredit Bank Mandiri. Rudjito juga bukan orang lain bagi Mandiri, karena sebelumnya pernah menjadi salah satu direktur di Bank Dagang Negara. Sedangkan Arwin Rasyid sebelum di BNI adalah Direktur Utama Bank Danamon.

Sugiharto sendiri belum menyebut satu nama pun untuk posisi direktur utama bank-bank pemerintah. Neloe, yang sudah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri sejak 2000, menolak bicara. Kepada Agriceli dari Tempo, seusai rapat dengar pendapat dengan DPR beberapa waktu lalu, dia mengatakan pergantian itu urusan menteri.

Leanika Tanjung, Ramidi, M. Nafi (TNR)