Laporan Penelusuran Penyumbang “Bermasalah”

Laporan
Penelusuran Penyumbang “Bermasalah” dari Dua Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden

(Pasangan Megawati-Muzadi dan Pasangan SBY - Kalla)

Indonesia Corruption Watch

Juli 2004

Pendahuluan

Dalam rangka Pemilu 2004, ICW bekerja sama dengan Koran Tempo dan Transparency
International Indonesia melakukan penelusuran terhadap para penyumbang
(donatur) yang menyumbang ke rekening dana kampanye pasangan calon Presiden.
Pasangan calon yang penyumbangnya ditelusuri adalah Pasangan calon Megawati-Hasyim
Muzadi dan Pasangan calon Susilo Bambang Yudoyono (SBY) – Jusuf
Kalla. Bagi ICW, penelusuran penyumbang dana kampanye pasangan calon Presiden
- Wakil Presiden adalah bagian dari upaya untuk melaksanakan fungsi pengawasan
dan upaya mendorong adanya akuntabilitas keuangan politik dalam hal ini
akuntabiltias keuangan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.
ICW menganggap dalam sistem politik yang semakin terbuka masyarakat berhak
untuk tahu pertanggung-jawaban keuangan politik karena keuangan politik
adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemenangan dalam pemilu.
Money is not sufficient, but its necessary for successful campaign;uang
tidak satu-satunya tapi keharusan untuk keberhasilan kampanye. Masyarakat
luas terutama pemilih dalam pemilu harus tahu bahwa besar- kecilnya uang
yang dikumpulkan pasangan calon presiden sangat berpengaruh signifikan
terhadap kemenangan mereka di dalam pemilu. Dengan uang para pasangan
calon presiden dapat membeli segala keperluan kampanye, memiliki dana
untuk menggalang dukungan dan membayar iklan di media cetak dan elektronik.
Persepsi pemilih yang terbangun dari kampanye yang intens pada akhirnya
mempengaruhi preferensi (arah suara) pemilih dalam pemilu.Karena itulah
masyarakat perlu memastikan apakah sumber dana yang diperoleh para kandidat
capres-cawapres didapatkan dari sumber yang benar menurut hukum, memiliki
identitas yang jelas dan yang paling utama bukan dari sumber hasil kejahatan
seperti korupsi, pencucian uang dan kejahatan lainnya. Kekhawatiran yang
mucul jika sumber pendanaan kampanye para kandidat di dapatkan dari sumber-sumber
terlarang dan hasil kejahatan maka kekuasaan yang nantinya diperoleh kandidat
jika ternyata terpilih akan digunakan untuk kepentingan melindungi para
pelaku kejahatan. Sebagai balas jasa para penyumbang juga bisa mendapatkan
konsesi ekonomi dan politik serta kekebalan hukum dengan beking kekuasaan.
Dengan demikian demokrasi akan ternodai karena mandat pemilih di dalam
pemilu akan dengan mudah dilacurkan untuk kepentingan segelintir orang
saja yang dekat dengan kekuasaan.

Metodologi
penelusuran

Penulusuran
terhadap para donatur berdasarkan laporan donatur dana kampanye pasangan
calon yang dilaporkan ke KPU per tanggal 9 Juli 2004 (http://www.kpu.go.id/kampanye).
Metode penelusuran dilakukan untuk dua kategori penyumbang yaitu penyumbang
perorangan dengan penyumbang badan hukum/badan usaha. Teknik pengambilan
dan hal yang ditelusuri sebagai berikut :

A.
Kategori Penyumbang Pribadi



Hal yang ditelusuri
:

1. Penyumbang yang menyumbang pada batasan maksimum (100 juta) sebagai
prioritas utama. Sumbangan dibawah nilai ini menjadi prioritas kedua.

Sumber Informasi :

Data laporan penyumbang dana kampanye pasangan calon (sudah tersedia).

2. Kebenaran alamat penyumbang seperti yang tertera di dalam laporan dana
kampanye

Metode yang digunakan :

a) Menelpon jika tersedia nomor telepon

b) Menelusuri pemilik alamat dari Yellow page (Surfing internet)

c) Mendatangi langsung alamat

3. Kelayakan penyumbang dilihat dari kemampuan ekonomi

Metode yang digunakan :

a) Wawancara aparat kelurahan, ketua RT, dan warga sekitar rumah bersaangkutan
mengenai pekerjaan, aktivitas bersangkutan dan keluarga.

b) Mewawancari orang-orang yang dekat dengan bersangkutan (istri/suami,
satpam, pembantu, teman setempat kerja dsb.)

c) Penelusuran data hard copy seperti kartu keluarga.

4. Mencari tahu hubungan penyumbang dengan mesin politik (partai politik,
ormas, tim sukses) atau keluarga dan orang-orang dekat dari pasangan calon
presiden dan wakil presiden.

Sumber Informasi :

· Keterangan dari aparat setempat (ketua RT, RW)

· Keterangan dari penduduk di sekitar (warung kopi, tetangga, dan
keluarga bersangkutan).

· Surfing internet

Penarikan
Kesimpulan

Dari metode penelusuran seperti diatas dapat diuangkapkan beberapa hal
sebagai berikut :

1. Indikasi
Pelanggaran Undang-undang dalam bentuk sumbangan yang dipecah menjadi
beberapa bagian dengan total yang melebihi batasan maksimum (Ketentuan
Pasal 43 ayat (3) UU Pilpres). Indikasi dari modus ini dapat dilihat dari
:

· Dua atau lebih penyumbang perorangan yang tinggal se-alamat.

· Penyumbang yang menyumbang atas nama pribadi dan atas nama perusahaan
yang dimilikinya (CV termasuk dalam kepemilikan pribadi).

2. Sumbangan
dengan identitas penyumbangnya tidak jelas (Pasal 45 ayat (1) soal larangan
menerima sumbangan dari penyumbang yang identitas penyumbangnya tidak
jelas).

·
Sumbangan dengan identitas dipalsukan/atau tidak diakui oleh penyumbang.

· Sumbangan yang penyumbangnya tidak layak menyumbang (tidak memiliki
kemampuan secara ekonomi).

B.
Kategori Penyumbang Perusahaan



Hal
yang ditelusuri :

1. Pengusaha yang menyumbang sampai pada batasan maksimum (Rp 750 juta)
sebagai prioritas utama. Sumbangan dibawah nilai ini menjadi prioritas
kedua.

Sumber Informasi :

Data laporan penyumbang dana kampanye pasangan calon (sudah tersedia).

2. Kebenaran alamat perusahaan penyumbang seperti yang tertera di dalam
laporan dana kampanye

Metode yang digunakan :

a) Menelpon jika tersedia nomor telepon

b) Menelusuri alamat perusahaan dari Yellow page dan database perusahaan
(Surfing internet) atau akte pendirian perusahaan.

c) Mendatangi langsung alamat

3. Kelayakan penyumbang dilihat dari kemampuan ekonomi

Metode yang digunakan :

a) Membandingkan kemampuan keuangan perusahaan dengan besarnya sumbangan.

b) Menelusuri perusahaan bersangkutan apakah benar-benar memiliki keuntungan
untuk disumbangkan (sumber : laporan tahunan perusahaan dan data dari
kantor pajak).

c) Apakah ada ijin dari managemen perusahaan atau Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS)

4. Pengusaha yang menyumbang atas nama perusahaan induk dan anak-anak
perusahaannya.

Metode yang digunakan :

a) Mencari di database perusahaan untuk melihat keterkaitan antara perusahaan
satu dengan lainnya dalam hal; kesamaan alamat perusahaan, kesamaan nomor
telepon, jenis usaha dan kelas perusahaan.

b) Mencari di akte pendirian perusahaan untuk melihat keterkaitan antara
pemegang saham/pendiri/komisaris antara perusahaan yang satu dengan perusahaan
lainnya berdasarkan data perubahan akte perusahaan yang terakhir.

Penarikan Kesimpulan :

1.
Indikasi Pelanggaran Undang-undang dalam bentuk sumbangan yang dipecah
menjadi beberapa bagian dengan total yang melebihi batasan maksimum (Ketentuan
Pasal 43 ayat (3) UU Pilpres). Indikasi dari modus ini dapat dilihat dari
:

· Dua atau lebih Perusahaan yang memiliki kedudukan di satu alamat
yang sama.

· Penyumbang yang menyumbang atas nama pribadi dan atas nama perusahaan
yang dimilikinya (CV termasuk dalam kepemilikan pribadi).

2. Sumbangan dengan identitas penyumbangnya tidak jelas (Pasal 45 ayat
(1) soal larangan menerima sumbangan dari penyumbang yang identitas penyumbangnya
tidak jelas).

· Sumbangan dengan identitas dipalsukan/atau tidak diakui oleh
penyumbang.

· Sumbangan yang penyumbangnya tidak layak menyumbang (tidak memiliki
kemampuan secara ekonomi).



Temuan Umum

Dari penelusuran yang dilakukan ICW terhadap daftar penyumbang Pasangan
Calon Megawari-Hasyim Muzadi dan SBY-Jusuf Kalla didapatkan temuan yang
digambarkan secara umum dalam tabel berikut ini:

Penjelasan Temuan

Pasangan Presiden/Wapres
Megawati – Hasyim Muzadi



A. Penyumbang Perorangan



1. Penyumbang yang tidak jelas alamatnya

2. Penyumbang
yang Tidak Layak Secara Ekonomi

Catatan :

Dari keterangan tiga penyumbang di atas terlihat jelas indikasi kuat bahwa
ketiga karyawan Hotel Jayakarta ini hanya digunakan namanya sebagai penyumbang.

B. Peyumbang
Perusahaan

1. Perusahaan
Fiktif/Tidak Jelas

2. Penyumbang
yang Menyumbang Menggunakan Lebih dari Satu Perusahaan

Dari keterangan perusahaan-perusahaan
di atas jelas terbukti bahwa Handrian Tjahja sebagai penanggungjawab beberapa
perusahaan Mulia Group menyumbang lebih dari sekali menggunakan beberapa
bendera perusahaan yang dimilikinya. Indikasi lainnya adalah ketidakmampuan
perusahaan-perusahaan yang digunakan dalam menyumbang. Indikasi ini dapat
dilihat dari kesamaan alamat, nomor telepon dan nomor fax, jenis usaha
dan kelas usaha, meskipun kemampuan keuangan dari masing-masing Perusahaan
ini berbeda-beda.



Handrian Tjahja menurut data perusaahaan yang terdaftar Surabaya Stock
Exchange adalah salah satu Direktur PT. Mulia Glass, disamping juga menjabat
Komisaris PT. Mulia Keramik Indahraya. Di dalam data perusahaan Jakarta
Stock Exchange Handrian Tjahja juga tercatat sebagai Direktur PT. Mulia
Land Tbk. dengan Direktur Utama Joko S. Tjandra.

Handrian Tjahja juga sempat tercatat sebagai Direktur PT. Jakarta Country,
perusahaan yang mewakili pengelola Hotel Mulia dalam kasus pelunasan tunggakan
5 tahun retribusi kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 15,139
miliar.

Penjelasan Temuan
:

Budiono Widjaya adalah Direktur utama dari PT. Matahari Silverindo Jaya
dan PT. Matahari Jaya Makmur yang bergerak di bidang perdagangan bahan
konstruksi dan industri kaca lembaran. Ada hubungan yang sangat dekat
antara Mulia Group (Pimpinan Joko S. Tjandra) dengan Budiono Widjaya.
Di dalam daftar distributor Accura salah satu anak perusahaan Mulia Groups
bersama Mulia Ceramics di bawah bendera PT. Mulia Keramik Indah Raya terdapat
PT. Akurindo Wijaya yang berkedudukan di Jl. Ruko Sentral Jurnatan Baru,
Jl. H. A. Salim 49 Kav. 17,Semarang 50121 sebagai distributor Accura untuk
daerah Semarang. Di dalam daftar distributor tersebut terdapat nama Budiono
Widjaya yang berkedudukan sebagai Direktur.

Pasangan
Calon Presiden/Wapres Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla

A. Penyumbang Perorangan

1. Penyumbang yang
tidak jelas alamatnya

B. Peyumbang Perusahaan

1. Perusahaan yang
Alamatnya Fiktif

2. Perusahaan
yang tidak layak Menyumbang Secara Ekonomi