Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Narasi  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
   

Nasional

Sebuah Munas Setelah Lengsernya Soeharto
Selasa, 14 Desember 2004 | 11:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: DUA kelompok memenuhi halaman depan Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis, 9 Juli 1998. Hari itu, Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa dan dibuka oleh Presiden B.J. Habibie. Kelompok pertama, sebagaimana ditunjukkan spanduk dan poster yang mereka bawa, adalah massa loyalis mantan presiden Soeharto. Massa kedua, sebaliknya, adalah kelompok anti-Soeharto. Yang terakhir ini umumnya komponen mahasiswa.

Para loyalis memuja-muja Soeharto dan mengecam B.J. Habibie. Kelompok yang mengatasnamakan dirinya Laskar Pembela Pancasila ini mengecam Habibie dan menuntutnya turun dari jabatan presiden. "Stabilitas nasional terjamin bila negara dipimpin Soeharto" demikian salah satu bunyi spanduk mereka.

Sedangkan kelompok demonstran lain, yang terdiri atas sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan bergabung dalam Komite Pemuda dan Mahasiswa Pro-Reformasi (KP-MPR) menyuarakan agar Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar tidak menjadi dagelan politik. "Jangan buka peluang bagi Soeharto atau kelompoknya berkuasa kembali," teriak para pendemo.

Kenapa nama Soeharto yang sudah lengser dibawa-bawa Musyawarah Luar Biasa Golkar? Bagi yang mengikuti bangunan politik di Indonesia sejak akhir 1960-an, siapa pun tidak bisa menutup mata betapa Soeharto adalah orang yang paling berkuasa. Bukan saja dalam ketatanegaraan Indonesia, tapi juga di Golkar. Di organisasi politik ini, Soeharto duduk sebagai Ketua Dewan Pembina.

Keberadaan Dewan Pembina di Golkar, ketika itu, tidak bisa begitu saja dilupakan. Mengingat kekuasaannya yang sangat besar dan dominan di organisasi itu. Dulu, Dewan Pembina adalah sebuah lembaga yang sangat disegani oleh pengurus DPP Golkar. Lembaga yang dipimpin oleh Pak Harto itu memang punya kekuasaan yang luar biasa untuk mengendalikan Golkar. Termasuk untuk membuat keputusan-keputusan penting, misalnya, penyusunan daftar calon legislator. Bahkan sampai penentuan calon wakil presiden. Lembaga ini--dari segi pengambilan keputusan--boleh dikata identik dengan Soeharto.

Karena itu, ketika Soeharto turun tidak secara langsung oleh gerakan reformasi, ada kecurigaan Golkar masih merupakan mesin politik yang bisa membawanya kembali ke tampuk kekuasaan. Dan dua demo pun digelar di hari pembukaan munaslub. Soeharto sendiri, hari itu tak hadir di Hotel Indonesia.

Di dalam arena munaslub sendiri suasananya diramaikan sejumlah kontroversi. Mulai sikap politik partai Beringin itu, perlu tidaknya dewan pembina, soal ABRI dan birokrasi, hingga--dan ini yang paling dominan-pro-kontra atas kandidat ketua umum yang akan menggantikan Harmoko.

Hawa munaslub sempat memanas. Ketegangan terjadi antara Harmoko serta Akbar Tanjung di satu pihak dan Try Soetrisno di pihak lain. Ini menyangkut keabsahan surat mandat Dewan Pembina kepada Try yang ditekennya sendiri. Try menganggap mandat itu sah, sementara Harmoko menyatakan tidak.

Tentang kandidat ketua pun, suara-suara terbelah pada dua sosok yang paling diunggulkan, yakni mantan Menhankam Edi Sudradjat dan Akbar Tandjung. Keduanya juga seolah mewakili dua dari tiga jalur yang selama ini mewarnai Golkar. Akbar dari jalur G sekaligus B--Golkar dan birokrasi--sedangkan Edi mewakili jalur A--ABRI. Presiden B.J. Habibie selaku Koordinator Presidium Harian Dewan Pembina Golkar lebih cenderung pada Akbar. "Pimpinan Golkar hendaknya tumbuh berjenjang dari bawah ke atas dan tidak sebaliknya ditentukan dari atas," kata Habibie.

Di akhir munaslub, Akbar akhirnya terpilih sebagai ketua umum. Pemilihan ini menandai sesuatu yang baru di Golkar. Mantan Ketua Umum DPP Golkar Harmoko mengemukakan, dalam sejarah Golkar, itulah pertama kali pemilihan ketua umum DPP berlangsung secara demokratis. Karena, terpilihnya Akbar dengan pemilihan secara langsung.

Munaslub itu juga menandai berakhirnya era kekuasaan bagi Dewan Pembina. Begitu Akbar terpilih sebagai ketua umum, lembaga itu dimuseumkan. Penggantinya cukup disebut sebagai Dewan Penasihat dengan kewenangan yang tak seprestisius Dewan Pembina.

Inod-dari berbagai sumber


 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Aksa Mahmud: SBY Restui Pencalonan Jusuf Kalla
Surya Paloh dan Jusuf Kalla Bertukar Posisi
Musda Golkar Jawa Timur Batal
Marwah Daud: Banyak Orang Bahagia Jika Saya Terpilih
Akbar: Rapim Golkar Tak Bicarakan Ketua Umum
6 DPD Golkar Tolak Hak Suara untuk Kabupaten
Golkar Sultra: Surya dan Marwah Layak Pimpin Golkar
Sesepuh Golkar Kecam Akbar Tanjung
Pengamat: Polemik Munas Golkar Bukan Masalah Akbar
Golkar Sumsel Belum Tentukan Sikap Soal Ketua Umum Golkar
> selengkapnya...


Referensi

Sebuah Munas Setelah Lengsernya Soeharto
Sekondan yang Menantang Akbar
Antek-antek Soeharto Kembali Lagi
PP RI No. 51 Tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
> selengkapnya...

Website

Akbar Tandjung
Situs Wiranto
Partai Keadilan
Partai Golkar


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

9.000 Anak Di Banten Menderita Gizi Buruk
Kabupaten Batubara Kekurangan Dana Selenggarakan Pilkada
Karena Ditekan, Glenn Suap Urip Rp 1 Miliar
Rumah Ryan di Jombang Ramai Dikunjungi Warga
Djoko Suprapto Kembali Diperiksa Polisi

<< December,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data