Akbar Tandjung: Saya Kecewa Ditinggalkan Teman

Senin, 20 Desember 2004 | 14:27 WIB

Akbar Tandjung gagal memimpin kembali Partai Golkar periode 2004-2009. Minggu (20/12) subuh, Jusuf Kalla, yang Wakil Presien, mengalahkannya dalam pemilihan ketua umum partai beringin ini, pada Munas VII di Nusa Dua, Bali.

Usai penutupan Munas, Minggu minggu malamnya, Akbar
Tandjung yang masih tampak lelah, menerima Sunudyantoro,
Widiarsi Agustina dan Jobpie Sugiharto dari Tempo di kamar 4409 Hotel Westin, tempat ia menginap selama Munas, untuk wawancara. Berikut petikannya.

Bagaimana perasaan Anda gagal menjadi Ketua Umum Partai Golkar di Munas Bali?
Biasa saja. Saya sudah mempersiapkan diri menghadapi
kemungkinan kalah. Situasi seperti ini pernah saya alami
dalam konvensi.

Pertanggungjawaban Anda mulus, tapi kok kalah?
Karena pertanggungjawaban begitu mulus, saya berharap
mereka mendukung saya, ternyata tidak. Saya melihat ada
faktor lain.

Faktor apa itu?
Ada faktor tangible (bisa dilihat) dan intangible (tidak bisa dilihat). Faktor tangible-nya, mereka berpendapat karena Jusuf Kalla wakil presiden maka Golkar akan lebih baik. Untuk faktor yang intangible, sulit dijelaskan.

Artinya, mereka berpendapat lebih enak diperintah figur berkuasa di pemerintahan?
Tergantung cara melihatnya. Kalau perspektifnya ingin
membangun suatu sistem, yang memposisikan Partai Golkar
sebagai penyeimbang, legislatif yang harus diperkuat.
Kalau ingin menempatkan Partai Golkar sebagai pendukung
pemerintahan, bisa juga sih. Tapi di sana ada partai lain. Dalam sejarahnya, Golkar berada di dalam kekuasaan. Baru lima tahun terakhir, Golkar merasakan bagaimana bedanya di luar dan di dalam pemerintahan. Mungkin, mereka melihat peluang. Masuklah mereka dan mendukung Jusuf Kalla.

Mereka menarik kembali Partai Golkar ke dalam kumparan
kekuasaan?
Berada di luar pemerintahan, bukan dalam semangat jelek.
Semangatnya untuk penyeimbang. Berada di luar pemerintahan bukan sesuatu yang salah.

Apakah mayoritas orang Golkar memang tidak punya gen
berada di luar pemerintahan?
Mungkin ya. Artinya, mereka lebih suka berada di dalam
pemerintahan. Membangun kekuatan melalui sebuah koalisi,
menghasilkan jabatan politik, yaitu Ketua DPR di tangan
Partai Golkar. Itu kan jabatan yang memiliki simbol
politik yang kuat, selain presiden, wakil presiden dan
ketua MPR.

Saya yakin tanpa koalisi Golkar tidak dapat
jabatan ketua DPR. Demikian juga dengan ketua-ketua DPRD
di daerah. Di daerah, banyak gubernur yang kader Golkar.
Bupati juga banyak yang Golkar. Jadi, kalau pun Golkar di
luar pemerintahan, maksudnya di tingkat pusat.

Menurut Anda, demi sehatnya Golkar, lebih baik berada di luar atau di dalam pemerintahan?
Kedudukan politik itu ada di legislatif dan eksekutif.
Semuanya penting. Di eksekutif, jabatan puncaknya ya
presiden dan wakil presiden, sedang di daerah gubernur dan bupati. Jika berada di pemerintahan, gagasan bisa
direalisasikan dalam bentuk program. Di lembaga
perwakilan, lebih banyak menetapkan berbagai perundangan.

Anda dianggap keluar dari jati diri Partai Golkar?
Jati diri mana yang saya ingkari. Bekerja sama dengan PDIP karena memiliki kemiripan platform. Bekerja sama dengan PDIP adalah memperkuat sistem, yaitu DPR. Bahwa kami mendukung PDIP dan Ibu Megawati-Hasyim Muzadi, itu kan konsekuensi logis membangun sistem. Dalam pilpres putaran kedua, Golkar tidak memiliki calon. Ada calon lain, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Jusuf Kalla, tapi dicalonkan Partai Demokrat, PBB dan PKPI.

Apalagi, ketika orang berkoalisi, mereka selalu mengesankan diri sebagai kekuatan inti koalisi. Jika ada orang baru yang mau ikut, diletakkan di posisi luar kalau tidak pinggiran. Sulit bagi Golkar yang memiliki suara besar, diajak berkoalisi tetapi pada posisi pinggiran.

Belum lagi platformnya. PBB mengusung syariat
Islam. Kami tidak bisa dong berkoalisi dengan PBB, justru
demi memegang jati diri Golkar. Saya juga tidak tahu, kok
dikatakan menyimpang dari jati diri. Apa karena Pak SBY
dulu tentara sehingga harus mendukung beliau.

Atau karena ada Jusuf Kalla di pemerintahan?
Tidak otomatis dong. Dia calon Partai Demokrat, bukan
calon Golkar. Berarti inisiatif dia sendiri. Bahkan dia
meninggalkan konvensi.

Bagaimana perasaaan ditinggalkan teman yang lama mendukung Anda?
Tentu saya kecewa. Bukan berarti saya melarang. Paling
tidak ngomong dululah. Tapi, itu hal biasa dalam politik
dan seringkali tidak bisa dihindari. Politik itu kan
menyangkut kepentingan. Mungkin dia merasa kepentingannya
lebih terakomodasi. Apalagi saya dalam posisi tidak bisa
memberikan sesuatu.

Sesuatu itu apa?
Mungkin jabatan, kedudukan.

Anda tidak mempunyai feeling akan ditinggalkan?
Saya punya. Tetapi saya tidak bisa melarang, apalagi ada
kesan dia menghindar. Ya, untuk apalah.

Apa rencana Anda setelah tidak lagi memiliki jabatan
politik?
Hari-hari ini, saya mau istirahat. Saya mau menengok anak
saya yang sekolah di luar negeri. Saya mau mengendapkan
dulu, baru merencanakan langkah ke depan. Sebagai orang
yang selalu berkiprah dalam organisasi, tarikan untuk
terjuan ke politik sangat kuat. Tapi saya kira sudah tidak mungkin. Saya sudah selesai di Golkar. Lihat saja nanti.

Apakah Golkar sudah diambilalih pemerintah?
Bahwa Pak Jusuf Kalla memiliki kepentingan, itu pasti.
Kalau tidak, buat apa ngotot merebut posisi ketua umum
Golkar. Ya bisa saja kalau pemerintah punya kepentingan.
Jika benar begitu, Partai Golkar tidak lagi efektif
menjalankan fungsi pengawasan. Tapi apakah intervensi
pemerintah telah sejauh itu, saya belum melihat.

Itu yang membuat Anda merasa dikeroyok banyak orang?
Ya. Mungkin juga dorongan orang-orang yang tidak suka
saya. Terutama, dari mereka yang kemarin dikenai tindakan
organisasi itu. Mereka melihat, satu-satunya yang bisa
mengalahkan saya adalah Jusuf Kalla. Maka mereka mendorong Jusuf Kalla.

Bagaimana dengan nasib Koalisi Kebangsaan?
Harapan saya itu bisa terus berjalan. Tetapi ya tergantung Ketua Umum yang sekarang.

Tapi Munas mengamanatkan untuk tetap mempertahankan Koalisi Kebangsaan?
Kalau itu keputusan Munas, harus dijalankan.