Sebuah Hajat dengan Seribu Kebijakan
Kamis, 03 Pebruari 2005 | 19:43 WIB

Perlu tidaknya pemerintah memegang komando tertinggi penyelenggara Evaluasi Belajar Akhir Siswa bukan hanya sekarang diperdebatkan. Persoalan ini tak pernah alpa menjadi topik pendidikan diskusi dalam setengah abad lebih usia Indonesia. Sejak awal 1950-an, pemerintah menjadi penyelenggara tunggal ujian akhir. Kebijakan ini terus berlangsung sampai awal 1970-an. "Revolusi" pendidikan kembali terjadi ketika pemerintah membebaskan sekolah menyelenggarakan ujian sendiri sejak 1972.

Namun, kebijakan itu tak berlangsung lama. Setelah tujuh tahun sekolah menggelar ujian sendiri, pemerintah seperti tak sudi jika tak campur tangan. Dalam sebuah pertemuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan se-Indonesia di Jakarta, April 1979, topik ini kembali menghangat. Keterlibatan negara sebagai penyelenggara ujian mengemuka di tengah pertemuan. Tujuannya untuk mendorong mutu sekolah dan penyeragaman mutu lulusan. Gagasan ini melahirkan pro dan kontra.

Mereka yang setuju beranggapan kualitas ujian yang diselenggarakan sekolah berbeda-beda. Tak ada penyeragaman mutu sehingga kualitas lulusan tak bisa diukur. Hal ini terjadi karena penyelenggara ujian tiap tahun berganti tanpa ada panduan pasti. Akibatnya standar soal ujian sering berubah setiap tahun. Tak mengherankan jika masa itu muncul istilah ada tahun sulit dan ada tahun mudah. "Karena kualitas soalnya tidak ajek," kata Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K) Prof Dr Setijadi.

Kritik tak adanya standar baku lulusan juga dilontarkan Prof Darji Darmodiharjo, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Dr Benny Soeprapto, Direktur Pendidikan Umum. Menurut dua pejabat ini model Ebta selama ini justru membuat guru sulit berdisiplin. Mereka tak lagi memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum 1975. "Karena itu perlu dibuat satu jenis ujian secara nasional," kata Benny. Usulan itulah yang kemudian melahirkan model Ebtanas ketika pemerintah sebagai penyelenggara tunggal.

Mereka yang tak setuju kebijakan sentral ini menilai alasan penyeragaman mutu tak tepat. "Guru di sekolah lebih tahu kualitas anak didiknya," kata Mohammad Said, sesepuh Perguruan Taman Siswa. Dengan ujian sentralistik tadi, kemampuan siswa hanya diukur berdasarkan parameter yang dibuat pemerintah. "Padahal kualitas seseorang tidak bisa diukur dengan nilai ujian saja," katanya. Meski ditentang banyak pihak, toh pemerintah akhirnya merilis kebijakan sentralistik tadi.

Pemerintah memang tak pernah bosan memproduksi kebijakan sistem evaluasi belajar akhir siswa. Berbagai model telah dicoba dengan nama berbeda. Bahkan kapan hajatan nasional ini mesti digelar tak jarang mengalami perubahan setiap tahun. Namun, yang terjadi pada tahun ajaran 1990/1991 sungguh berbeda. Ebta dan Ebtanas untuk SD, SMP, dan SLTA digelar serentak pada Mei 1991. Ebta utama SD dan SLB tingkat SD dilaksanakan pada 15-17 Mei, Ebta susulan 20-22 Mei, dan Ebtanas utama 27-30 Mei. Sedangkan Ebtanas susulan dilangsungkan pada 3-5 Juni.

Ujian serentak ini menjadi pemandangan baru. Biasanya Ebtanas SD, SMP, dan SLTA dilakukan dalam waktu berbeda. Ebtanas bersama ini dirancang untuk efisiensi biaya pengiriman naskah dari pusat ke daerah. Selain itu kebocoran soal yang tak pernah teratasi sampai sekarang bisa ditekan. Segepok tujuan mulia Ebtanas ini tak urung menimbulkan kekhawatiran sebagian pendidik. Pasalnya, siswa hanya diminta memilih salah satu jawaban yang benar dalam lembar soal.

Kekhawatiran ini berkaitan dengan program Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Metode CBSA merangsang anak berpikir mandiri, mampu menemukan persoalan, dan dibahas bersama. Harapannya agar siswa mampu memahami persoalan secara komprehensif. Namun, mereka yang terbiasa ber-CBSA terbentur Ebtanas. Di depan lembar soal, mereka cuma diminta memilih, bukan menganalisis masalah dan menemukan jawabannya. "Jangan-jangan anak yang ikut CBSA malah jelek nilainya," kata Chaeruddin, seorang guru SD di Cianjur, Jawa Barat. Mestinya anak yang terbiasa berpikir mandiri tak perlu dikerangkeng dengan pilihan benar atau salah.